Mahasiswa Desak Prabowo Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tuntutan utama demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Jayapura pada Selasa (20/10). Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, para demonstran mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Di Jakarta, ratusan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Tugu Tani dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka juga menyoroti kenaikan biaya hidup, ketimpangan ekonomi, persoalan hak asasi manusia, korupsi, serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Di kawasan Patung Kuda, Muamar, salah satu peserta aksi, mengaitkan persoalan karhutla dengan masa depan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak di Kalimantan yang terdampak asap kebakaran.
"Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah," ujar Muamar, peserta demonstrasi.
Ia juga menyampaikan penilaian peserta aksi terhadap penanganan kebakaran oleh pemerintah selama dua tahun terakhir.
"Kami, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan, menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," ujar Muamar.
Di Tugu Tani, mahasiswa membawa lima tuntutan, meliputi penanganan karhutla, perbaikan tata kelola ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Nazhira, peserta aksi dari BEM IPB, menyoroti kenaikan harga barang yang menurutnya semakin membebani pengeluaran masyarakat.
"Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," ujar Nazhira.
Ia membandingkan daya beli uang jajan Rp100 ribu ketika masih duduk di kelas 11 SMA dengan pengeluaran saat ini. Menurut pengalamannya, uang dengan nominal tersebut dahulu cukup untuk berjalan-jalan, menonton film, serta membeli makanan dan minuman.
"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," ujar Nazhira.
Sekitar pukul 18.00 WIB, sejumlah demonstran di Tugu Tani memanjat patung sepasang petani setinggi sekitar 10 meter dengan bantuan peserta lainnya. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara massa meneriakkan seruan revolusi.
"Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal," teriak orator yang diikuti massa aksi.
Di Jayapura, Papua, mahasiswa menyampaikan tuntutan serupa melalui kegiatan Mimbar Rakyat Papua. Mereka menilai kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Merauke, mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Stenly Dambujai, aktivis mahasiswa asal Papua Selatan, menyoroti dampak asap terhadap kesehatan warga, khususnya perempuan dan anak-anak.
"Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA," ujar Stenly.
Ia meminta pemerintah daerah di Tanah Papua dan pemerintah pusat mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang masih memiliki banyak titik api.
"Kami harap mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini harus ada penanganan cepat dan juga lebih spesifik ke daerah-daerah yang hari ini titik-titik apinya masih sangat banyak," ujar Stenly.
Stenly juga mendesak pemerintah menaikkan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih besar.
"Kami rasa harus ditingkatkan atau dinaikkan sebagai status bencana nasional," ujar Stenly.
Ia mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan di Papua dan menyinggung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Apa yang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten buat? Apakah hanya soal Proyek Strategis Nasional?" ujar Stenly.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua turut mendesak penghentian dan evaluasi Proyek Strategis Nasional yang mereka nilai mengancam lingkungan serta hak masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan. Kelompok tersebut menyoroti ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi.
Dalam tuntutannya, kelompok mahasiswa itu mengutip laporan Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare, dengan deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.
Di Jakarta, persoalan penegakan hukum juga muncul setelah 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, sekitar pukul 06.05 WIB. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.
Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan enam aktivis belum diizinkan pulang ketika ia menyampaikan keterangan sekitar pukul 20.05 WIB. Ia mempertanyakan dasar hukum penahanan mereka dan menyebut para aktivis menunggu pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.
"Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengatakan pihaknya akan memeriksa rekaman kamera pengawas di sejumlah titik dan meminta keterangan personel yang bertugas untuk mengetahui bagaimana para aktivis dapat mencapai bagian atas Patung Selamat Datang. Menurut laporan BBC News Indonesia, keenam aktivis tersebut kemudian telah dilepaskan oleh kepolisian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow