Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Maruarar Sirait Tegaskan Lahan Tanah Abang Aset Negara

Smallest Font
Largest Font

Rencana pembangunan rumah susun bagi masyarakat di Tanah Abang, Jakarta, masih terkendala sengketa kepemilikan lahan seluas 4,3 hektare. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan tanah tersebut merupakan aset negara yang tercatat atas nama PT KAI, meskipun Hercules Rosario de Marshal dan pihak ahli waris mempersoalkan status kepemilikannya.

Dalam keterangan tertulis kepada detikcom pada Rabu (21/10/2026), Maruarar menyatakan telah memeriksa status lahan melalui sejumlah pejabat dan lembaga terkait. Pemeriksaan tersebut melibatkan Kementerian ATR/BPN, PT KAI, serta Badan Pengaturan BUMN.

Maruarar menyebut Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria sebagai pihak yang telah dimintai konfirmasi mengenai status tanah tersebut.

"Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo (Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono), cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara," tegas Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat. Namun, proyek belum dapat dilaksanakan karena sengketa kepemilikan masih berlangsung.

"Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya," lanjut Maruarar.

Di sisi lain, Hercules mempersoalkan langkah pemerintah terkait tanah tersebut. Dalam video yang ditayangkan melalui akun GRIB Jaya, ia mengklaim telah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan lahan itu.

Hercules menyampaikan keberatannya saat mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN. Ia menilai tindakan yang diambil terhadap tanah tersebut merugikan dirinya.

"Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang.

Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar. Asal kamu tau.

Kamu jangan nanti kasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat. Merugikan saya lagi Ara," kata Hercules.

Hercules juga menyatakan dukungan terhadap Maruarar apabila menjalankan tugas dengan benar, tetapi ia tetap mempersoalkan penanganan sengketa lahan tersebut.

"Hei Ara Sirait. Kalau kamu benar aku dukung, tapi kamu masih mau pake otak-atik," ujar Hercules.

Ketua Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya Wilson Colling sebelumnya menyatakan lahan tersebut masih menjadi milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, bukan PT KAI. Menurut Wilson, ahli waris masih menguasai dan menempati tanah tersebut.

Wilson menjelaskan lahan itu memiliki alas hak berupa verponding dari era Belanda yang telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946. Ia juga merujuk surat keterangan PM 1 dari lurah setempat yang, menurutnya, menunjukkan penguasaan fisik oleh ahli waris pada periode 2004 hingga 2007 dan berlanjut sampai sekarang.

Wilson turut mempersoalkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang disebut menjadi dasar klaim PT KAI. Menurut dia, dokumen tersebut terbit pada 2008 melalui proses administrasi di Kementerian Perhubungan dengan merujuk verponding Nomor 14399, yang ia klaim berlokasi di luar Tanah Abang.

Sementara itu, Iljas Tedjo Prijono menegaskan data Kementerian ATR/BPN mencatat lahan tersebut sebagai aset PT KAI. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan di Kantor Wisma Danantara, Senayan, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/4/2026).

"Berdasarkan data yang terekam di Kementerian ATR/BPN, bidang tanah tersebut milik PT KAI yang tercatat HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19," kata Iljas Tedjo Prijono.

Sengketa tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026) dengan nomor perkara 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Sulaeman Effendi mengajukan gugatan dengan dukungan Hercules dan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Pada September 2026, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Hendra Gunawan menyatakan proses gugatan masih berjalan, termasuk pemeriksaan berkas dan penetapan status quo. Proses tersebut membuat lahan belum dapat digunakan untuk pembangunan rumah susun.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed