Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Maruli Klaim Peradilan Militer Lebih Tegas dalam Menghukum Prajurit

Smallest Font
Largest Font

Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menilai peradilan militer dapat menjatuhkan hukuman lebih berat daripada peradilan umum. Pernyataan itu disampaikan di Istana, Jakarta, Kamis (15/10/2026), setelah pelantikannya, ketika sistem peradilan militer mendapat sorotan terkait potensi impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

Maruli meminta masyarakat turut mencermati putusan pengadilan militer sebelum menilai penerapan hukuman terhadap prajurit. Ia menyebut sejumlah perkara di lingkungan militer berakhir dengan hukuman penjara seumur hidup.

Dalam keterangannya seusai pelantikan, Maruli membandingkan beratnya hukuman yang dijatuhkan pengadilan militer dengan putusan di lingkungan peradilan umum.

"Sebenarnya kalau perbandingan banyak kasus, banyak juga kita yang lebih tegas. Di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain saya pikir jarang," ujar Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI.

Ia juga menilai ketentuan hukum di lingkungan militer memiliki tingkat ketegasan yang tinggi. Menurut Maruli, pemahaman terhadap proses persidangan diperlukan untuk mengetahui alasan suatu perkara berakhir dengan hukuman yang dinilai lebih ringan.

"Saya kira secara aturan di militer itu jauh lebih keras. Tapi ada hal-hal yang mungkin kalau kita bisa mengikuti pengadilan tersebut, mungkin kita bisa tahu oh kenapa terkesan ada pelanggaran seperti ini tapi pengadilannya menghukum lebih rendah," ujar Maruli.

Selain menanggapi kritik terhadap sistem peradilan militer, Maruli merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ia menyatakan akan mempelajari lebih lanjut perkembangan aturan tersebut.

"Ya, nanti kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut. Karena memang saya tidak terlalu menanganinya, nanti ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," ungkap Maruli.

MK menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer inkonstitusional secara bersyarat apabila tidak diubah dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (15/10/2026).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. Mahkamah juga menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak diubah dalam tenggat yang ditetapkan.

MK menegaskan bahwa apabila perubahan undang-undang tersebut tidak dilakukan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan, aturan itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku lagi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed