Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MK Desak Revisi UU Peradilan Militer dalam Dua Tahun

Smallest Font
Largest Font

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun. Putusan yang dibacakan di Jakarta pada Kamis (15/10/2026) itu menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas hukum.

Putusan perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 tersebut mengabulkan seluruh permohonan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak diubah dalam tenggat yang ditentukan.

MK juga menetapkan bahwa undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Revisi harus memperjelas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan mengadili.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa kewenangan peradilan militer seharusnya didasarkan pada karakter khusus perkara militer, bukan semata-mata status pelaku sebagai prajurit. Tindak pidana umum yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan atau struktur komando pada prinsipnya menjadi kewenangan pengadilan umum.

Enny menilai penggunaan peradilan umum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum diperlukan untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas serta mengurangi risiko impunitas.

“Sebaliknya, terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI, penggunaan peradilan umum sejalan dengan kebutuhan untuk menjamin akuntabilitas, independensi, dan mencegah risiko impunitas,” ujar Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi.

MK turut merujuk Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur hak atas proses peradilan yang independen dan adil. Meski demikian, MK membuka ruang bagi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dalam keadaan perang di daerah pertempuran untuk ditangani peradilan militer, dengan batasan yang harus diatur secara jelas.

Ketentuan baru juga perlu menegaskan pembagian perkara antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Peradilan militer tetap menangani pelanggaran yang berkaitan dengan karakter kemiliteran, sedangkan kejahatan umum, termasuk pencurian di tempat umum atau tindak pidana bersama warga sipil, diarahkan ke peradilan umum setelah perubahan aturan berlaku.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pemisahan kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU TNI yang baru. Menurut Fickar, selama ini prajurit yang melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum sama-sama diproses melalui peradilan militer.

“Ini yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Kemudian aspirasi ini ditangkap oleh Undang-Undang TNI yang baru,” ujar Abdul Fickar Hadjar pada Jumat (16/10/2026).

Fickar menilai putusan MK mendorong DPR mempercepat revisi UU Peradilan Militer agar kewenangan pengadilan tersebut difokuskan pada tindak pidana yang berkaitan dengan kemiliteran. Ia membedakan pencurian yang terjadi di barak militer dengan pencurian di tempat umum sebagai contoh perbedaan yurisdiksi.

“Putusan Mahkamah Konstitusi itu ikut mendorong DPR supaya segera mengubah Undang-Undang Peradilan Militer, supaya hanya mengadili tindak pidana yang dilakukan oknum militer yang berkaitan dengan kemiliteran,” ujar Fickar.

Gugatan tersebut berangkat dari pengalaman kedua pemohon dalam mencari keadilan atas kematian anggota keluarga mereka. Lenny Damanik merupakan ibu dari MHS, siswa SMP berusia 15 tahun yang meninggal setelah dianiaya Sertu Riza Pahlivi pada Mei 2024 di kawasan Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.

Menurut laporan Detik.com, Lenny tidak puas dengan putusan Pengadilan Militer Medan yang menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Riza. Hukuman tersebut tetap berlaku pada tingkat banding. Pihak Lenny juga mempersoalkan tidak hadirnya saksi kunci dalam persidangan serta perbedaan antara tuntutan oditur militer dan putusan hakim.

Usai putusan MK dibacakan, Lenny menyatakan kegembiraannya dan berharap perkara pidana umum yang melibatkan anggota TNI dapat ditangani melalui peradilan umum.

“Saya sangat senang, sangat gembira sekali tadi mendengar putusan Bapak Hakim dari Konstitusi,” kata Lenny Damanik setelah sidang di Jakarta pada Kamis (15/10/2026).

Eva Meliani Br Pasaribu, pemohon lainnya, merupakan anak wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang tewas dalam peristiwa pembakaran di Kabupaten Karo. Eva berharap putusan MK membuka peluang bagi penanganan perkara kematian ayahnya melalui peradilan umum, dengan Kopral Satu Herman Bukit sebagai prajurit yang diharapkannya dapat diadili melalui jalur tersebut.

Gugatan Lenny dan Eva menguji ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terutama Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127. Para pemohon menilai pengaturan yurisdiksi berdasarkan status prajurit berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Menanggapi putusan tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya akan mempelajari perjalanan dan implikasi perubahan undang-undang. Ia juga menyatakan bahwa peradilan militer selama ini telah menjatuhkan hukuman berat terhadap prajurit dalam sejumlah perkara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed