Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Netanyahu Ajak Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan Israel

Smallest Font
Largest Font

Perebutan kekuasaan politik di Israel memasuki babak baru setelah Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu kembali mengajak rivalnya, Gadi Eisenkot, membentuk pemerintahan persatuan nasional pada Minggu (15/11/2026). Ajakan tersebut disampaikan melalui video dengan alasan menghadapi ancaman keamanan Iran, tetapi Eisenkot menolaknya dan menilai langkah itu sebagai manuver politik.

Dilansir AFP, Netanyahu menyebut pertemuannya dengan Eisenkot pada Kamis (12/11) semakin memperkuat keyakinannya bahwa kedua kubu perlu bekerja sama. Ia menginginkan pemerintahan yang melibatkan partai-partai yang mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

Netanyahu menganggap kerja sama lintas partai diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan keamanan, terutama ancaman Iran. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintahan minoritas yang sedang diupayakan Eisenkot berpotensi melemahkan posisi Israel.

Dalam pernyataan videonya, Netanyahu mengajak Eisenkot menghentikan perselisihan politik dan membuka pembicaraan tanpa persyaratan awal.

"Alih-alih mencoba membentuk pemerintahan yang lemah dan berbahaya... mari kita duduk bersama dalam satu ruangan, tanpa prasyarat apa pun, kesampingkan segala perbedaan dan aksi boikot, lalu capai kesepakatan demi keamanan dan masa depan negara ini," ujar Netanyahu.

Ia juga menggambarkan pemerintahan persatuan sebagai jalan untuk mengatasi ancaman Teheran.

"Melenyapkan ancaman Iran untuk selamanya," demikian tujuan pemerintahan persatuan menurut pernyataan Netanyahu.

Netanyahu turut menuding Iran tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir terhadap Israel. Namun, Eisenkot justru mempertanyakan ketulusan ajakan tersebut karena proses negosiasi pembentukan pemerintahan baru sudah berlangsung.

Mantan kepala staf militer Israel itu menilai Netanyahu sedang berusaha mengubah situasi politik setelah kekalahannya dalam pemilihan umum.

"Netanyahu menyerukan negosiasi padahal proses tersebut sudah berjalan; ia mengaku menginginkan persatuan, tetapi justru... menabur perpecahan dan memicu ketegangan seolah-olah tidak ada hari esok," ujar Eisenkot.

Ia kemudian menegaskan penolakannya terhadap pendekatan tersebut.

"Tipu muslihat seperti ini tidak mempan terhadap saya," tambah Eisenkot.

Sebelumnya, Eisenkot menyatakan terbuka terhadap kemungkinan bekerja sama dengan anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu dan Partai Zionisme Religius pimpinan Bezalel Smotrich. Namun, ia menekankan bahwa kerja sama politik harus dilandasi komitmen yang benar-benar tulus.

"Tulus," demikian syarat yang ditekankan Eisenkot mengenai komitmen persatuan dalam pembentukan pemerintahan baru.

Pada Jumat (13/11), Eisenkot juga mengecam kampanye Netanyahu terhadap partai-partai Arab-Israel dan menyebut pendekatan tersebut sebagai tindakan yang rasis.

"Rasis," demikian penilaian Eisenkot terhadap kampanye politik Netanyahu tersebut.

Persaingan kedua kubu berlangsung setelah pemilihan umum Israel pada 27 Oktober menghasilkan parlemen tanpa mayoritas mutlak. Menurut data yang dilaporkan CNN Indonesia, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kubu Eisenkot mendapatkan 48 kursi.

Partai-partai Arab menguasai 19 kursi, sehingga total kekuatan oposisi dan kelompok Arab mencapai 67 kursi di Knesset yang memiliki 120 anggota. Angka tersebut melampaui ambang mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Eisenkot memperoleh dukungan 67 anggota parlemen dan ditunjuk Presiden Isaac Herzog pada 8 November untuk membentuk pemerintahan. Ia memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Kekuatan politik kubu Eisenkot juga terlihat dalam pemungutan suara pembentukan Komite Pengaturan Knesset pada 12 November. Usulan oposisi dan partai-partai Arab disahkan dengan perolehan 63 suara berbanding 50 suara.

Roy Folkman dari Partai Yashar pimpinan Eisenkot ditetapkan sebagai ketua komite. Sementara itu, Likud hanya memperoleh lima kursi dalam komite tersebut, sedangkan Yesh Atid, Joint List, United Arab List, dan Partai Demokrat masing-masing mendapatkan dua kursi.

Perubahan kekuatan parlemen turut memunculkan ketegangan terkait posisi kelompok sayap kanan dalam pemerintahan sebelumnya. Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir secara terbuka menolak pemerintahan yang dipimpin Eisenkot.

Ben-Gvir bahkan menyampaikan bahwa Netanyahu harus menentukan pilihan politik antara mempertahankan dukungannya atau bekerja sama dengan Eisenkot.

"Menyelamatkan Israel," demikian alasan yang digunakan Ben-Gvir untuk mendesak Netanyahu memilih mempertahankan kerja sama dengannya.

Smotrich juga memperingatkan sekutu politik dari kelompok ultra-Ortodoks agar tidak berunding dengan Eisenkot. Ia menilai kelompok tersebut berisiko kehilangan pengaruh setelah membantu menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.

"Membuang mereka," demikian peringatan Smotrich mengenai kemungkinan perlakuan Eisenkot terhadap kelompok ultra-Ortodoks setelah memperoleh dukungan mereka.

Smotrich dan Ben-Gvir sebelumnya mendapatkan posisi strategis setelah Netanyahu membentuk koalisi pemerintahan pada 2022 bersama Otzma Yehudit dan Partai Zionis Religius. Smotrich menjabat sebagai Menteri Keuangan, sedangkan Ben-Gvir memimpin Kementerian Keamanan Nasional.

Kedua tokoh tersebut juga berulang kali menyuarakan dukungan terhadap kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina. Penolakan mereka terhadap pemerintahan Eisenkot menjadi salah satu tantangan dalam upaya membangun koalisi baru di Israel.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed