OJK Kembangkan Aplikasi Anti-Scam untuk Cegah Penipuan Digital
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengembangkan aplikasi Anti-Scam Apps untuk membantu masyarakat mendeteksi berbagai modus penipuan digital. Aplikasi yang diperkenalkan dalam agenda GEBER PK 2027 pada Senin (16/11/2026) ini dirancang untuk memeriksa keamanan nomor telepon, tautan, rekening, hingga identitas seseorang yang dicurigai menggunakan teknologi deepfake, dilansir dari Money.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi tersebut sedang melalui proses sandbox. Proyek ini juga memperoleh dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional.
Dicky menyebut Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation sebagai lembaga yang membantu pengembangan platform tersebut.
"Kami harus memiliki sesuatu yang bisa diintegrasikan. Saat ini masih dalam proses sandbox. Kebetulan OJK tidak memiliki banyak dukungan finansial secara internal, sehingga kami mendapat bantuan dari ADB, World Bank, dan Gates Foundation untuk membangun aplikasi ini," ujar Dicky.
Salah satu fungsi utama Anti-Scam Apps adalah menyediakan pemeriksaan rekening sebelum masyarakat menyelesaikan transaksi keuangan. Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengetahui apakah rekening tujuan tergolong aman atau telah terindikasi berkaitan dengan penipuan dan tindak kejahatan.
Dicky menilai pemeriksaan rekening menjadi bagian penting karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai keamanan tujuan transaksi sebelum mengirimkan uang.
"Hal yang paling penting juga adalah rekening, apakah rekening tersebut aman atau sudah terkena penipuan maupun menjadi tempat untuk melakukan kejahatan," ujar Dicky.
Pengembangan aplikasi akan dilakukan secara bertahap melalui integrasi berbagai basis data dari lembaga terkait. Pada tahap awal, OJK memprioritaskan pemeriksaan legalitas dan keamanan nomor telepon, tautan, serta rekening.
Setelah fungsi dasar tersedia, platform tersebut berpotensi terhubung dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Integrasi tersebut juga membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menganalisis jaringan penipuan digital. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada satu nomor atau rekening, tetapi juga dapat dikembangkan melalui keterhubungan data antarlembaga.
Dicky menegaskan bahwa pemeriksaan legalitas dan keamanan menjadi prioritas sebelum integrasi data diperluas ke berbagai instansi pemerintah.
"Untuk tahap awal, yang penting masyarakat bisa memeriksa apakah sesuatu legal atau ilegal, aman atau tidak aman, sebelum nantinya diintegrasikan dengan data yang tersedia di seluruh kementerian, lembaga, dan Satgas PASTI," ujar Dicky.
Selain integrasi basis data, OJK juga menyiapkan penggabungan daftar hitam atau blacklist dari berbagai lembaga. Data tersebut mencakup nomor telepon, identitas rekening, serta informasi dari asosiasi industri, OJK, dan Bank Indonesia (BI).
Penggabungan data diharapkan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pihak yang masuk daftar hitam (blacklist) maupun daftar putih (whitelist) sebelum melakukan transaksi keuangan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow