OJK Periksa Tiga Emiten Usai IHSG Anjlok 11,57 Persen
Gejolak pasar modal Indonesia pada Jumat (16/10/2026) mendorong DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Danantara Indonesia mengambil langkah masing-masing di tengah evaluasi status pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). IHSG ditutup merosot 11,57 persen ke level 5.185,11 setelah kekhawatiran investor meningkat menyusul pengumuman MSCI.
Menurut data perdagangan yang dilaporkan CNBC Indonesia, IHSG dibuka pada level 5.393,92, turun 469,86 poin atau 8,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di 5.863,78. Penurunan tajam tersebut memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt sebelum tekanan jual berlanjut hingga penutupan.
MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Lembaga penyedia indeks global itu menyoroti transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi perpindahan dana investor asing.
Evaluasi tersebut belum menghasilkan keputusan final. Menurut laporan ANTARA, Indonesia memiliki waktu hingga 20 Juni 2027 untuk menunjukkan kemajuan reformasi yang dapat menjawab persoalan transparansi dan integritas pasar.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR mengawasi perkembangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan meminta otoritas pasar modal melanjutkan pembenahan. Ia juga menyoroti waktu pengumuman MSCI yang muncul sebelum jadwal konsultasi pada November, ketika bursa telah menyiapkan langkah untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut.
"MSCI yang harusnya baru akan melakukan review konsultasi pada November tapi kemudian pada dini hari tadi itu kemudian sudah mengeluarkan semacam review. Bertepatan dengan sebenarnya bursa juga sudah melakukan proses-proses dalam rangka mengakomodasi review-review yang sebenarnya baru akan di bulan November," ujar Sufmi Dasco Ahmad di gedung BEI Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dasco menyebut OJK dan BEI telah menjalankan proses pembenahan. Pada hari yang sama, ia menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hasan Fawzi, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan COO Danantara Dony Oskaria. Dasco juga meminta Kapolri terlibat agar setiap pihak menjelaskan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mengerahkan tim Bareskrim untuk menyelidiki dugaan tindak pidana di pasar modal. Langkah tersebut menyusul informasi dan pengaduan yang diterima kepolisian, dengan pengumpulan alat bukti sebagai dasar penegakan hukum.
Menurut laporan CNBC Indonesia, penyelidikan juga mencakup perusahaan sekuritas dan individu yang diduga terlibat. Polri menyatakan akan mengambil tindakan tegas berdasarkan bukti untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan yang muncul di pasar modal.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani melihat penurunan harga saham sebagai peluang investasi jangka panjang, terutama pada perusahaan milik negara. Ia juga mengapresiasi upaya reformasi yang dilakukan OJK dan BEI di tengah tekanan pasar.
"Kami sebagai Danantara melihat bahwa ini adalah momen karena valuasi dari perusahaan kita yang BUMN itu valuasinya boleh dikatakan rendah saat ini, justru kami lihat ini opportunity," ujar Rosan.
Rosan menyampaikan bahwa valuasi emiten BUMN yang dinilai rendah menjadi pertimbangan Danantara dalam melihat peluang investasi. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan langkah regulator memperketat pengawasan dan memperbaiki keterbukaan informasi kepemilikan saham.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan penegakan hukum merupakan bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal. Menurut data yang disampaikan OJK dan diberitakan CNBC Indonesia, regulator telah menjatuhkan sanksi kepada 835 pihak dengan nilai total lebih dari Rp390 miliar.
OJK juga memeriksa 61 emiten yang terindikasi memiliki konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholder concentration (HSC). Dari jumlah tersebut, 31 emiten diduga memiliki indikasi pelanggaran pidana, sehingga pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran aturan pasar modal.
Tiga emiten yang menjadi perhatian penegakan hukum adalah PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN). DSSA diperiksa untuk periode 2023 hingga 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Pasar Modal, sedangkan pemeriksaan BREN dan CUAN berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 107 dalam proses penawaran umum perdana saham.
OJK menemukan indikasi bahwa saham yang ditawarkan kepada publik dialokasikan dalam jumlah besar kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan pengendali, sementara identitas pihak penerima diduga dikaburkan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah saham yang benar-benar beredar di publik. OJK telah memanggil pihak-pihak terkait dan menelusuri aliran dana BREN serta CUAN.
Dalam penindakan administratif yang diberitakan CNBC Indonesia, OJK menjatuhkan denda Rp200 miliar kepada DSSA, Rp500 miliar kepada BREN, dan Rp100 miliar kepada CUAN. Sementara itu, ANTARA melaporkan total sanksi administratif terhadap ketiga emiten tersebut mencapai Rp2,1 triliun, sehingga terdapat perbedaan angka total dalam kedua laporan yang dipublikasikan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator telah menjalankan sejumlah perubahan untuk meningkatkan keterbukaan pasar. Langkah yang disampaikan meliputi penurunan ambang batas pengungkapan kepemilikan saham dari 5 persen menjadi 1 persen, perluasan klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 jenis, serta peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik secara bertahap.
ANTARA juga melaporkan bahwa reformasi yang menjadi perhatian MSCI mencakup pengungkapan konsentrasi kepemilikan saham dan peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif dan menghasilkan informasi kepemilikan yang dapat diandalkan investor.
Di tengah tekanan pasar, ANTARA mengutip data ekonomi Indonesia yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,5 persen pada semester I-2026, inflasi yang terkendali, serta cadangan devisa US$146,6 miliar yang cukup untuk membiayai impor selama hampir enam bulan. MSCI belum menetapkan perubahan status pasar Indonesia secara final dan memberikan tenggat hingga 20 Juni 2027 untuk menilai perkembangan reformasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow