Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Tindak Tiga Kasus Pelanggaran di Pasar Modal

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan efek diperketat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di industri pasar modal. Penindakan ini mencakup tiga perkara berbeda yang berkaitan dengan manipulasi saham, pemalsuan laporan keuangan, dan transaksi tanpa persetujuan nasabah.

Dilansir dari Idxchannel, Rabu (4/11/2026), OJK memberikan sanksi administratif sekaligus perintah tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang terlibat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan perdagangan, meningkatkan kedisiplinan pelaku industri, serta melindungi kepentingan investor.

Ketiga perkara tersebut melibatkan aktivitas perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyusunan laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta tindakan Lianiwati yang pernah memegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Manipulasi transaksi saham PANR

Kasus pertama berkaitan dengan rekayasa perdagangan saham PANR selama periode 6 September 2022 sampai dengan 29 Mei 2023. Hasil pemeriksaan OJK menyatakan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiganya dinyatakan melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana telah disesuaikan melalui Pasal 22 angka 34 dan angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Modus yang ditemukan berupa pengaturan transaksi secara terencana untuk membentuk gambaran aktivitas perdagangan yang tidak sesuai keadaan sebenarnya. Praktik tersebut juga ditujukan untuk memengaruhi proses pembentukan harga saham di bursa.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, OJK menemukan komunikasi intensif antara sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan. Aktivitas tersebut digunakan untuk mengendalikan pergerakan harga saham PANR dengan melibatkan 20 rekening efek nasabah yang saling berhubungan.

Akibat rekayasa tersebut, transaksi yang berlangsung tidak menggambarkan kondisi penawaran dan permintaan yang sebenarnya. Keuntungan ilegal yang diperoleh para pelaku dari aktivitas manipulasi itu tercatat mencapai Rp5.073.291.914,00.

Sebagai tindak lanjut, OJK memerintahkan perusahaan efek terkait untuk menutup rekening-rekening efek yang terbukti digunakan dalam kegiatan tersebut. Perintah ini menjadi bagian dari tindakan terhadap sarana yang dipakai untuk menjalankan transaksi ilegal.

Pemalsuan laporan keuangan BOGA

Perkara kedua menyangkut penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) untuk periode 2017 hingga 2020. OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada tiga anggota Direksi yang menandatangani laporan keuangan tersebut.

Ketiga pihak yang dikenai sanksi adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian informasi dalam pencatatan pos uang muka pada laporan keuangan perusahaan.

Pencatatan tersebut dinilai menyajikan informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan karena tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya mengenai realisasi pemanfaatan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO.

Atas penyampaian informasi yang menyesatkan kepada otoritas, ketiga anggota direksi tersebut dinyatakan melanggar Pasal 107 UUPM sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 48 UUPPSK.

Pelanggaran oleh mantan pemegang izin WPPE

Kasus ketiga melibatkan Lianiwati, pemegang izin WPPE bernomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018. Masa berlaku izin tersebut telah berakhir pada 18 November 2020.

OJK menemukan dua bentuk pelanggaran yang dilakukan Lianiwati, yaitu pemalsuan laporan portofolio nasabah dan pelaksanaan penjualan saham tanpa instruksi dari pemilik rekening terkait.

Tindakan tersebut melanggar sejumlah ketentuan hukum. Pertama, Pasal 107 UUPM juncto Pasal 22 angka 48 UUPPSK yang berkaitan dengan pemalsuan laporan portofolio nasabah.

Kedua, Angka 6 huruf b Peraturan Bapepam Nomor V.E.1 yang diatur kembali dalam Pasal 10 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2020. Ketentuan ini mengatur larangan melakukan transaksi tanpa mandat atau persetujuan nasabah.

Ketiga, Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 yang berhubungan dengan persyaratan integritas. Dengan demikian, tindakan Lianiwati dinilai bertentangan dengan beberapa ketentuan sekaligus.

OJK larang Lianiwati beraktivitas selama 10 tahun

Mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, OJK menjatuhkan perintah tindakan tertentu kepada Lianiwati berupa larangan menjalankan aktivitas di tiga sektor, yakni Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Larangan tersebut berlaku selama 10 tahun. Sanksi ini menjadi bagian dari rangkaian penegakan ketentuan terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam aktivitas industri pasar modal.

Melalui penindakan terhadap ketiga perkara tersebut, OJK menegaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten serta terukur. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan disiplin pelaku industri sekaligus menjaga perdagangan efek agar berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed