Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pandu Akui Kepemilikan Minoritas Supra Sekuritas yang Disanksi OJK

Smallest Font
Largest Font

Kepemilikan saham Pandu Sjahrir di Supra Sekuritas Indonesia menjadi sorotan setelah perusahaan sekuritas tersebut terseret sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelanggaran pasar modal. Pada Kamis (29/10/2026), Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) itu menegaskan bahwa investasinya bersifat pasif dan tidak melibatkan dirinya dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan laporan Bloomberg News yang dikutip Bloomberg Technoz dan CNBC Indonesia, Pandu memiliki saham Supra Sekuritas secara tidak langsung melalui PT Asha Artha Sehati. Perusahaan investasi tersebut menguasai 27,5% saham Supra, sedangkan 72,5% sisanya dimiliki PT Ascend Bangun Persada, yang menurut CNBC Indonesia dikendalikan Yonggi Tanuwidjaja.

Data perdagangan yang dikutip Bloomberg Technoz menunjukkan Supra Sekuritas, dengan kode broker SS, membukukan transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) senilai Rp60,6 triliun selama 12 bulan terakhir. Nilai tersebut lebih dari tiga kali lipat transaksi melalui broker lain dalam periode yang sama.

Dalam periode tersebut, SS mencatat pembelian bersih 20,6 juta lot saham DSSA dengan nilai Rp1,1 triliun. Sepanjang 2026 hingga periode pelaporan, pembelian bersihnya mencapai 21,2 juta lot pada harga rata-rata Rp918 per saham, dengan valuasi Rp1,4 triliun.

Bloomberg Technoz juga melaporkan bahwa SS mengakumulasi 5,9 juta lot saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) selama setahun terakhir, senilai Rp786,5 miliar. Harga rata-rata pembelian tercatat sekitar Rp1.329 per saham. Secara tahun berjalan, akumulasi mencapai 6 juta lot senilai Rp808,1 miliar dengan harga rata-rata Rp1.328 per saham.

Dalam pernyataan yang dimuat CNBC Indonesia, Pandu menjelaskan bahwa investasi di perusahaan merupakan bagian dari perjalanan kariernya selama puluhan tahun di dunia investasi dan lebih dari satu dekade di perusahaan modal ventura.

"Dari perusahaan rintisan hingga media, dari perusahaan teknologi hingga jasa keuangan. Saya percaya, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu untuk terus naik kelas, dan salah satu kuncinya adalah lewat permodalan atau investasi," ungkap Pandu.

Ia menggunakan perbandingan kepemilikan saham di lembaga keuangan untuk menjelaskan perbedaan antara status pemegang saham dan pengelolaan perusahaan.

"Sederhananya: setiap orang bisa saja memiliki saham sebuah bank, bukan artinya ia menjadi bagian dari manajemennya," ujar Pandu.

Pandu juga menyatakan dukungannya terhadap penegakan aturan pasar modal dan perbaikan tata kelola. Ia menegaskan bahwa kepemilikan sahamnya tidak mengubah tanggung jawab perusahaan atas aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan regulator.

"Oleh sebab itu komitmen saya tetap sama: dukung terus transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor di pasar modal. Saya dukung OJK dan otoritas terkait menjatuhkan sanksi ke semua yang terlibat dalam praktik-praktik tidak benar di pasar modal kita, tanpa terkecuali," tegas Pandu.

Ia menyampaikan bahwa penjelasannya bertujuan menempatkan persoalan kepemilikan saham dan tanggung jawab perusahaan secara proporsional.

"Berikut penjelasan saya biar kita bisa mendudukkan masalah ini sesuai porsinya dan secara lebih berimbang. Posisi saya jelas: kita dukung penuh OJK dan otoritas terkait untuk membuat pasar modal kita jadi lebih transparan, memiliki tata kelola kuat, dan mendatangkan kepercayaan investor," tutup Pandu.

Juru bicara Pandu, sebagaimana dikutip Bloomberg Technoz dan CNBC Indonesia, mengonfirmasi bahwa Pandu merupakan pemegang saham minoritas Supra Sekuritas dalam kapasitas pribadi. Juru bicara tersebut menyatakan Pandu tidak pernah menduduki jabatan direksi, komisaris, atau manajemen perusahaan, serta tidak terlibat dalam kegiatan perdagangan maupun keputusan kepatuhan.

"Pandu tidak pernah menjabat sebagai direksi, dewan komisaris, maupun manajemen perusahaan, dan tidak memiliki peran dalam operasional harian, aktivitas perdagangan, ataupun keputusan kepatuhan perusahaan," ujar juru bicara Pandu.

Juru bicara tersebut menekankan bahwa kepemilikan saham tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan dalam pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

"Kepemilikan sahamnya tidak semestinya disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan," ungkap juru bicara tersebut.

Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip siaran pers OJK tertanggal 21 Oktober 2026, sanksi yang ditetapkan pada 16 Oktober berkaitan dengan perkara saham DSSA, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan CUAN. Total denda yang diumumkan mencapai Rp2,1 triliun.

OJK menjatuhkan denda administratif kepada sembilan anggota bursa dalam perkara DSSA dan dua anggota bursa dalam perkara CUAN. Regulator juga memberikan peringatan tertulis kepada delapan tenaga pemasaran anggota bursa. Menurut OJK, manipulasi pasar saham DSSA dilakukan nasabah melalui beberapa anggota bursa secara terencana dan terstruktur.

OJK belum mengumumkan secara lengkap identitas anggota bursa yang dikenai sanksi. Bloomberg melaporkan bahwa identitas pihak terkait baru akan dibuka setelah masa banding berakhir. Dalam pengumuman sanksi tersebut, OJK tidak secara khusus menyebut Supra Sekuritas sebagai perusahaan milik Pandu, dan Pandu tidak dituduh melakukan pelanggaran.

Perkara ini muncul ketika pasar modal Indonesia menghadapi sorotan MSCI terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan potensi perdagangan terkoordinasi. Bloomberg Technoz melaporkan indeks saham acuan Indonesia telah turun sekitar 10% sejak MSCI mengeluarkan peringatan pada 15 Oktober 2026.

Pandu sebelumnya mendukung reformasi pasar modal dan telah bertemu dengan CEO MSCI Henry Fernandez di New York pada akhir September untuk membahas langkah yang dapat ditempuh Indonesia agar terhindar dari perubahan klasifikasi pasar. Menurut laporan Bloomberg Technoz, Pandu memperkirakan penurunan status Indonesia menjadi pasar frontier dapat memicu arus keluar modal sebesar US$25 miliar hingga US$50 miliar.

MSCI dijadwalkan mengambil keputusan mengenai status pasar Indonesia paling lambat akhir Juni 2027. Hingga keputusan tersebut ditetapkan, transparansi kepemilikan saham, pengawasan perdagangan, dan penegakan aturan tetap menjadi persoalan utama dalam pembenahan pasar modal Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed