PBB Pangkas Bantuan Pangan bagi 500 Ribu Warga Gaza
Krisis pendanaan memaksa Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengurangi bantuan pangan bagi sekitar 500 ribu warga Jalur Gaza. Kebijakan yang diumumkan pada Senin (19/10/2026) itu menurunkan jumlah penerima dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang, ketika ancaman kelaparan meningkat menjelang musim dingin.
Menurut laporan WFP, pemangkasan anggaran juga mengurangi jatah makanan bagi keluarga yang masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Setiap keluarga kini memperoleh satu paket makanan, dari sebelumnya dua paket, serta satu kantong kecil tepung terigu.
Jumlah makanan siap santap yang dibagikan setiap hari turut turun dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi. Warga di daerah yang sulit dijangkau, termasuk kawasan dekat garis kuning yang dikuasai militer Israel, kini menerima makanan setiap dua hari, bukan setiap hari.
WFP juga mengurangi bantuan tunai bagi 75 ribu keluarga. Sementara itu, operasi bantuan di Tepi Barat yang diduduki mengalami pemangkasan jumlah penerima dari 400 ribu menjadi 200 ribu orang, menurut laporan lembaga tersebut.
WFP memperkirakan sekitar 1,4 juta orang atau 67 persen populasi Gaza menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih buruk. Dari jumlah itu, sekitar 200 ribu orang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan segera untuk mencegah kematian akibat kelaparan.
Persoalan gizi juga mengancam anak-anak. WFP menyebut hanya satu dari lima anak di Gaza yang mengonsumsi makanan dengan keragaman gizi memadai, sedangkan pengangguran yang melampaui 80 persen membatasi kemampuan keluarga membeli bahan pangan bergizi.
Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan sedikitnya 466 warga Palestina meninggal akibat kekurangan gizi dan kelaparan sejak 2024. Anak-anak mencakup sepertiga dari jumlah kematian tersebut, sementara kelompok lanjut usia menyumbang 189 kematian atau 40,5 persen.
Kementerian itu juga memperkirakan 74.200 anak membutuhkan perawatan medis akibat malnutrisi akut hingga April 2027. Pada 2026, anemia di kalangan ibu hamil mencapai 61 persen, meningkat dari 41 persen sebelum perang pecah pada Oktober 2023. Hampir 4.000 kasus keguguran tercatat pada paruh pertama 2026, lebih dari tiga kali lipat jumlah pada enam bulan sebelumnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif WFP Carl Skau menilai kehidupan warga belum pulih meskipun gencatan senjata telah berlangsung sekitar satu tahun.
"Sudah setahun sejak kesepakatan gencatan senjata ini. Namun, kehidupan di sini masih sangat berat. Tidak ada tempat berlindung yang layak, tidak ada layanan dasar, serta tidak ada rasa aman dan keamanan," kata Skau kepada Reuters di Gaza.
Skau juga memperingatkan bahwa pemangkasan bantuan berlangsung menjelang musim dingin keempat yang dihadapi warga Gaza selama krisis tersebut.
"Pemangkasan ini terjadi tepat ketika kita menghadapi musim dingin keempat. Saya sudah melewati musim-musim dingin di sini, dan kondisinya benar-benar sangat berat," ujarnya.
Ia mendesak masyarakat internasional mempertahankan dukungan bagi operasi kemanusiaan di wilayah Palestina.
"Kami menyampaikan kepada dunia bahwa sekarang bukan waktunya untuk berpaling. Inilah saatnya meningkatkan dukungan agar bantuan ini dapat terus berlanjut, kemajuan yang telah dicapai bisa dilindungi, dan pemulihan dini dapat didorong," kata Skau.
Untuk mempertahankan operasi penting di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan hingga Maret 2027, WFP memperkirakan membutuhkan dana US$450 juta atau sekitar Rp8,11 triliun. Kekurangan dana tersebut membatasi kemampuan lembaga itu menjaga distribusi makanan ketika kebutuhan warga masih tinggi.
Pasokan komersial yang memasuki Gaza juga mengalami gangguan. Pada pertengahan Oktober, otoritas Israel menyatakan tidak ada barang komersial yang masuk selama beberapa hari dan menyalahkan sengketa pajak antara pedagang lokal dan Hamas. Para importir Palestina membantah tuduhan tersebut dan menuding pembatasan Israel sebagai penyebab terhentinya pengiriman.
Shaina Low, juru bicara Norwegian Refugee Council, menekankan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk.
"Sektor kemanusiaan saja tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang," kata Low.
Ia menambahkan bahwa aktivitas perdagangan diperlukan agar warga dapat memperoleh kebutuhan pokok melalui pasar.
"Pasar harus berfungsi," ujarnya.
Letnan Daniel Kantorovich, juru bicara wakil COGAT, badan militer Israel yang menangani urusan sipil di wilayah Palestina, menyatakan pihaknya siap mengoordinasikan pengiriman barang apabila pedagang melanjutkan kegiatan mereka.
"Kami siap mengoordinasikan masuknya truk-truk mereka seperti biasa, tapi para pedagang memberi tahu kami bahwa mereka membatalkan koordinasi akibat mekanisme perpajakan Hamas dan ancaman terhadap mereka," kata Kantorovich.
Kantorovich juga menyampaikan bahwa menurut informasi yang diterima pihaknya, para pedagang tidak bersedia mengirim barang ke Gaza. Namun, Nahed Sheheiber, kepala serikat truk swasta Gaza, menolak penjelasan tersebut.
"Para pedagang bukan yang menghentikan pengiriman," kata Sheheiber.
Sheheiber menuding otoritas Israel membatasi pengiriman dan menggunakan persoalan biaya sebagai alasan untuk menghentikan pasokan komersial.
"Koordinator Israel mengklaim pedagang Gaza yang bertanggung jawab, tapi kenyataannya Israel yang memberlakukan pembatasan," ujarnya.
Wakil Menteri Ekonomi Gaza Khaled Al-Raqab menyatakan biaya sebesar 10.000 shekel atau sekitar Rp53 juta per truk bukan pajak, melainkan sumbangan untuk membantu pembayaran pegawai negeri di wilayah tersebut. Perselisihan mengenai pungutan itu berlangsung ketika Gaza sangat bergantung pada barang yang diizinkan masuk melalui perlintasan yang dikendalikan Israel.
Menurut data COGAT, penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta orang membutuhkan sekitar 250 truk barang setiap hari. Angka tersebut berada di bawah minimum 600 truk per hari yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sekitar setahun sebelumnya.
Laporan UNICEF yang diterbitkan pada Oktober menyatakan bahwa peningkatan bantuan pangan dan gizi serta pelonggaran pembatasan pasokan sebelumnya membantu mencegah kelaparan massal berkepanjangan setelah kelaparan secara resmi dinyatakan pada Agustus 2025. Namun, lembaga tersebut memperingatkan bahwa kemajuan itu masih rentan terhadap gangguan distribusi.
Juru bicara UNICEF Ricardo Pires menegaskan pentingnya menjaga kelancaran pasokan komersial dan bantuan kemanusiaan.
"Dampak pada anak-anak tentu akan dirasakan jika situasi ini tidak segera diselesaikan," kata Pires.
Ia mengingatkan bahwa pasokan barang dan layanan dasar harus tersedia secara berkelanjutan bagi keluarga yang membutuhkan.
"Kita tidak boleh kembali ke situasi di mana anak-anak dan keluarga tidak mendapatkan seluruh pasokan, barang, dan layanan yang mereka butuhkan," ujarnya.
Dalam laporan terkait penghentian pasokan, UNICEF juga mencatat penolakan Hamas terhadap tuduhan Israel sebagai tidak berdasar. Kantor Media Pemerintah Gaza mengecam pernyataan Israel yang mereka anggap sebagai penyebaran informasi keliru.
"Kampanye disinformasi dan pernyataan palsu Israel yang mencolok," demikian pernyataan Kantor Media Pemerintah Gaza.
Penilaian ketahanan pangan yang dikutip dalam laporan sebelumnya memperingatkan bahwa gangguan akses bantuan, sekecil apa pun, dapat menghapus kemajuan yang telah dicapai.
"Bahkan gangguan kecil terhadap akses kemanusiaan bisa dengan cepat membalikkan kemajuan yang telah dicapai," demikian bunyi peringatan dalam laporan tersebut.
WFP menyebut perbaikan ketahanan pangan setelah gencatan senjata Oktober 2025 masih rapuh. Lembaga itu memperingatkan kondisi dapat memburuk dengan cepat jika bantuan kemanusiaan dan pasokan komersial terus terganggu, sementara kebutuhan pendanaan operasi hingga Maret 2027 mencapai US$450 juta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow