Pemerintah Kembangkan KEK Kesehatan untuk Tahan Devisa Rp 150 Triliun
Pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali, dan Batam untuk mengurangi aliran devisa akibat pengobatan warga Indonesia di luar negeri. Dalam Rapat Kerja Nasional KEK Triwulan III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026), pemerintah mengungkapkan sekitar 2 juta warga berobat ke negara lain dengan pengeluaran mencapai Rp 200 triliun, dilansir dari Detik Finance.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa pengembangan KEK kesehatan diarahkan pada tiga sasaran, yakni peningkatan layanan medis, penguatan investasi industri kesehatan, serta transfer pengetahuan dari tenaga medis asing kepada dokter Indonesia.
Dante menyebutkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan sekitar Rp 150 triliun setiap tahun mengalir ke luar negeri untuk kebutuhan pengobatan. Pemerintah berupaya menahan sebagian pengeluaran tersebut dengan menyediakan layanan kesehatan berstandar internasional di dalam negeri.
Dalam penjelasannya setelah rapat di Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat, Dante mengatakan KEK akan memfasilitasi akses terhadap layanan dan fasilitas medis internasional.
"Tadi Pak Menko sudah sebutkan ada Rp 150 triliun setiap tahun keluar karena orang berobat keluar negeri. Nah ini akan kita fasilitasi di KEK, dia membuat SAS (Skema Akses Khusus) dan mendatangkan fasilitas yang bertaraf internasional," ujar Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan.
Selain peningkatan layanan, pemerintah membuka peluang bagi investor global untuk mengembangkan industri kesehatan di kawasan tersebut. Investasi itu ditujukan untuk memproduksi peralatan medis dan obat-obatan mutakhir yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan industri farmasi nasional.
Aspek ketiga adalah peningkatan kemampuan dokter Indonesia melalui transfer pengetahuan. Dante menyatakan pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mengatur izin praktik dokter asing di wilayah KEK.
Ia menjelaskan, kehadiran dokter asing diharapkan membantu tenaga medis dalam negeri menguasai kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan berstandar internasional.
"Dengan begitu transfer pengetahuan dari dokter-dokter asing itu bisa pindah ke dokter-dokter kita sehingga nantinya dokter kita bisa mandiri melakukan pelayanan sama seperti pelayanan yang ada di bertaraf internasional," tambah Dante.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah juga menargetkan penerimaan devisa dari pasien internasional melalui pengembangan KEK kesehatan. Sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai tujuan pengobatan bagi pasien dari negara lain.
"Potensi dari sektor kesehatan, jumlah warga yang berobat ke luar negeri termasuk Singapura, Penang dan yang lain itu sekitar 2 juta orang, dan biaya yang dibayarkan sekitar Rp 200 triliun," kata Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional KEK Triwulan III Tahun 2026.
Pemerintah membidik potensi penghematan devisa sebesar Rp 150 triliun dengan mengalihkan pasien Indonesia yang selama ini menjalani pengobatan di luar negeri ke fasilitas dalam negeri. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi pengeluaran rata-rata Rp 75 juta untuk setiap pasien.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan potensi penerimaan devisa sebesar Rp 200 triliun melalui kedatangan 1,25 juta pasien internasional. Target tersebut dihitung berdasarkan asumsi biaya pengobatan rata-rata Rp 160 juta per pasien.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow