Pemerintah Pacu Reformasi Pasar Modal Tiru Jepang dan Korea
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah reformasi pasar modal Indonesia dengan mengacu pada pengalaman Jepang dan Korea Selatan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan terbuka, memperkuat kepercayaan investor, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku pasar modal untuk mengevaluasi perkembangan reformasi bursa dan merumuskan kebijakan lanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026), dilansir dari Idxchannel.
Menurut Dradjad, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah. Prioritas pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan atau emiten melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal.
"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal. Yang pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi valuing-up, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," kata Dradjad.
Pengalaman Jepang menjadi salah satu acuan dalam pembenahan tata kelola perusahaan, terutama pada tingkat direksi. Pemerintah ingin mendorong pengelola perusahaan menggunakan modal secara lebih efisien agar kinerja bisnis meningkat.
Peningkatan efisiensi modal diharapkan berdampak langsung terhadap nilai perusahaan sekaligus memperbesar daya tarik saham emiten bagi investor.
"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate value-nya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk, ya," kata Dradjad.
Selain pembenahan internal perusahaan, pemerintah juga meminta masukan pelaku pasar mengenai kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai emiten. Usulan yang dibahas meliputi kebijakan perpajakan, bea masuk, serta pengembangan energi hijau.
Fokus kedua adalah mempercepat penegakan aturan di sektor pasar modal. Pemerintah ingin proses tindak lanjut terhadap keputusan pengawasan dan pelanggaran regulasi berlangsung lebih cepat dengan mengacu pada praktik sejumlah negara lain.
"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah, kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujar Dradjad.
Dradjad menilai pengawasan pasar modal Indonesia selama ini sudah berjalan. Namun, penyampaian informasi mengenai keputusan pengawasan kepada masyarakat dinilai masih perlu diperkuat agar lebih intensif dan transparan.
Prioritas ketiga adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi pemegang saham serta investor. Pemerintah menilai pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas.
Dradjad menyebut sekitar 15 persen penduduk usia produktif Indonesia telah berpartisipasi di pasar keuangan. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat memanfaatkan instrumen pasar keuangan untuk berinvestasi.
Perubahan pendekatan juga dilakukan terhadap fungsi pasar modal dalam perekonomian nasional. Menurut Dradjad, pasar modal tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat perusahaan memperoleh pendanaan, tetapi juga sebagai sarana menyimpan dan mengembangkan investasi masyarakat.
"Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang apa yang menyimpan investasinya di pasar modall, sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari dari negara," kata Dradjad.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow