Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga Akhir 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB agar dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenai denda keterlambatan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan tersebut melalui akun Instagram resminya.
Program ini memberikan pembebasan sanksi administratif sebagaimana periode pemutihan sebelumnya. Melalui pengumuman tersebut, Bapenda DKI Jakarta menyampaikan bahwa fasilitas ini ditujukan bagi pemilik kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.
"Buat Sobat yang terlambat membayar pajak kendaraan, ada kabar baik nih! Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan pembebasan sanksi administratif untuk: - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," demikian dikutip dari akun Instagram humaspajakjakarta.
Penghapusan denda dilakukan secara otomatis oleh pemerintah daerah. Karena itu, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau menjalani prosedur administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan tersebut. Pembayaran tunggakan tetap dapat dilakukan secara daring. Sementara itu, masyarakat yang memilih mengurus pembayaran melalui kantor Samsat perlu menyiapkan dokumen sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.
Untuk perpanjangan STNK tahunan, persyaratannya meliputi STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli dan fotokopi milik pemilik kendaraan yang identitasnya sesuai dengan data kendaraan. Apabila pengurusan diwakilkan kepada orang lain, pemilik kendaraan juga harus menyertakan surat kuasa. Ketentuan dokumen tersebut berlaku untuk kendaraan perorangan.
Adapun perpanjangan STNK lima tahunan memerlukan dokumen STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya. Identitas pemilik harus sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar. Berbeda dengan perpanjangan tahunan, proses lima tahunan mengharuskan kendaraan dibawa langsung ke kantor Samsat untuk menjalani pemeriksaan fisik.
Proses tersebut juga disertai penggantian pelat nomor kendaraan dan lembar STNK. Jika pemilik kendaraan tidak dapat hadir, pengurusan bisa diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa. Kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya tetap harus dibawa untuk pemeriksaan fisik.
Program yang dimulai pada November ini merupakan periode kedua penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2026. Berdasarkan catatan detikOto, periode sebelumnya berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow