11 Provinsi Beri Keringanan Pajak Kendaraan November 2026
Pemilik kendaraan yang masih mempunyai tunggakan pajak berkesempatan memperoleh keringanan melalui program pemutihan di 11 provinsi selama November 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Otomotif, fasilitas tersebut mencakup penghapusan denda, pembebasan tunggakan, hingga potongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Setiap pemerintah daerah menetapkan kebijakan, persyaratan, serta jadwal pelaksanaan yang berbeda. Karena itu, jenis keringanan dan batas akhir program perlu diperhatikan agar pemilik kendaraan dapat menyesuaikan pembayaran dengan ketentuan wilayah masing-masing.
1. Kalimantan Barat
Program di Kalimantan Barat berlangsung sampai 19 Desember 2026. Pemerintah daerah menyediakan sejumlah insentif untuk pembayaran pajak kendaraan maupun proses mutasi masuk.
- Penghapusan denda PKB dan opsen PKB.
- Pembebasan tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya.
- Pembebasan BBNKB kedua.
- Potongan 50 persen pokok PKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk.
- Potongan 30 persen pokok PKB untuk kendaraan dengan tunggakan lebih dari satu tahun.
- Potongan 5 persen untuk pembayaran tiga bulan sebelum jatuh tempo.
- Potongan 4 persen untuk pembayaran dua bulan sebelum jatuh tempo.
- Potongan 3 persen untuk pembayaran satu bulan sebelum hingga tanggal jatuh tempo.
2. Sumatera Utara
Sumatera Utara menyelenggarakan program pada 2-30 November 2026. Keringanan yang tersedia mencakup beberapa komponen tunggakan dan kewajiban kendaraan.
- Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
- Pembebasan pokok dan denda BBNKB kedua.
- Penghapusan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
3. Riau
Kesempatan memperoleh keringanan di Riau tersedia sampai 30 November 2026. Insentifnya mencakup penghapusan tunggakan serta potongan pajak untuk kendaraan angkutan barang.
- Penghapusan pokok tunggakan PKB tahun kedua dan seterusnya.
- Penghapusan denda tunggakan PKB.
- Penghapusan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
- Potongan 40 persen pajak kendaraan angkutan barang sesuai ketentuan yang berlaku.
4. DKI Jakarta
DKI Jakarta memberikan relaksasi mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini berfokus pada penghapusan sanksi administratif, bukan pembebasan seluruh pokok tunggakan.
- Pembebasan sanksi administratif PKB.
- Pembebasan sanksi administratif BBNKB.
Keringanan tersebut diterapkan secara otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk memperoleh pembebasan sanksi administratif.
5. Maluku
Program di Maluku berlangsung sampai 19 November 2026. Terdapat tiga bentuk insentif yang diberikan berdasarkan kondisi kendaraan dan kepatuhan pembayaran pajak.
- Potongan 40 persen pokok tunggakan pajak untuk kendaraan yang menunggak selama satu tahun atau lebih.
- Potongan 10 persen bagi wajib pajak yang membayar secara teratur atau sebelum jatuh tempo.
- Pembebasan 100 persen pajak tahun pertama BBNKB bagi kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk dan menggunakan pelat nomor DE.
6. Kalimantan Timur
Kalimantan Timur menyediakan program relaksasi hingga 22 November 2026. Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan memperoleh pembebasan sejumlah denda yang berkaitan dengan kewajiban pajak.
- Penghapusan denda administratif akibat keterlambatan pembayaran PKB.
- Penghapusan denda SWDKLLJ tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar pokok PKB yang masih terutang tanpa dibebani denda sesuai ketentuan program.
7. Nusa Tenggara Barat
Program di Nusa Tenggara Barat (NTB) berlaku hingga 19 Desember 2026. Namun, fasilitasnya secara khusus ditujukan kepada pemilik kendaraan berpelat nomor luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke wilayah NTB.
Kelompok kendaraan yang memenuhi ketentuan tersebut berhak mendapatkan potongan 50 persen pokok PKB.
8. Jawa Timur
Jawa Timur melaksanakan pemutihan pajak kendaraan sejak 1 Oktober hingga 30 November 2026. Pemerintah daerah memberikan sejumlah fasilitas berdasarkan jenis kendaraan, pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak.
- Pembebasan pajak progresif PKB.
- Potongan 20 persen tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya bagi buruh pemilik sepeda motor dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya bagi wajib pajak kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk sepeda motor roda tiga dengan pokok PKB maksimal Rp 500.000.
- Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya bagi sepeda motor yang digunakan untuk ojek daring.
9. Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan mengadakan relaksasi pajak kendaraan sampai 30 November 2026. Insentif diberikan dalam bentuk pembebasan kewajiban tertentu dan pengurangan pokok pajak.
- Pembebasan SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
- Potongan PKB tahun berjalan sebesar 10 persen untuk kendaraan roda empat.
- Potongan PKB tahun berjalan sebesar 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga.
- Potongan 50 persen PKB tahun pertama dan kedua bagi kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan mutasi masuk.
- Potongan 50 persen pokok PKB untuk proses balik nama atau mutasi kendaraan dalam daerah pada tahun berjalan.
10. Jawa Tengah
Jawa Tengah menyediakan pembebasan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya hingga 28 Desember 2026. Akan tetapi, fasilitas tersebut tidak mencakup kendaraan yang terlambat didaftarkan sebagai kendaraan baru maupun transaksi mutasi keluar menuju provinsi lain.
Selain kebijakan tersebut, terdapat program pengurangan kewajiban pajak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Ketentuannya meliputi:
- Pengurangan sanksi administrasi yang disesuaikan dengan besaran diskon pokok pajak.
- Pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk tunggakan sejak 5 Januari 2025.
11. Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah menjalankan program pemutihan mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Fasilitas yang disediakan berkaitan dengan mutasi kendaraan dari luar wilayah dan penghapusan denda.
- Pembebasan pokok PKB dan bea balik nama untuk mutasi masuk kendaraan dari luar daerah.
- Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
Perhatikan masa berlaku dan persyaratan setiap daerah
Program pemutihan di 11 provinsi tersebut menawarkan bentuk keringanan yang tidak seragam. Sebagian daerah menghapus denda keterlambatan, sedangkan wilayah lainnya memberikan pengurangan pokok pajak dengan persyaratan tertentu.
Perbedaan juga terlihat pada kelompok kendaraan yang berhak memperoleh insentif. Ada program yang ditujukan bagi kendaraan hasil mutasi masuk, sepeda motor untuk ojek daring, kendaraan angkutan barang, hingga wajib pajak yang memenuhi kriteria sosial ekonomi.
Batas pelaksanaan masing-masing program pun tidak sama, mulai dari 19 November sampai 31 Desember 2026. Pemilik kendaraan perlu memperhatikan jadwal dan ketentuan yang berlaku karena tidak seluruh program membebaskan semua komponen tunggakan pajak.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow