Pengawasan Angkutan Barang Harus Menyasar Pemilik Truk
Penanganan kecelakaan kendaraan angkutan barang perlu mencakup tanggung jawab perusahaan dan pemilik armada, bukan hanya pengemudi. Kondisi teknis kendaraan, kelayakan operasional, serta kepatuhan terhadap aturan transportasi juga harus menjadi bagian penyelidikan, dilansir dari Otomotif. Persoalan seperti rem blong tidak selalu berdiri sendiri sebagai kesalahan pengemudi.
Faktor pemeliharaan kendaraan, pengawasan perusahaan, hingga kompetensi tenaga teknis dapat berpengaruh terhadap keselamatan operasional angkutan barang. Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai pemeriksaan kecelakaan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, tanggung jawab berbagai pihak dalam rantai pengoperasian kendaraan perlu ditelusuri.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan yang melibatkan dua truk di Jalan Gatot Subroto arah Barat, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan muatan keramik pecah dan berserakan di jalan.
Djoko mengingatkan bahwa penetapan tersangka terhadap pengemudi sebaiknya tidak dilakukan sebelum seluruh faktor penyebab kecelakaan diperiksa. "Dalam kasus kecelakaan angkutan barang, kepolisian seharusnya tidak tergesa-gesa menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Pengemudi pada dasarnya hanya menjalankan tugas atas perintah pemilik angkutan," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Djoko, penyelidikan juga perlu mempertimbangkan kondisi kendaraan serta pihak yang memiliki kewenangan mengatur pengoperasiannya. Pemilik angkutan dan pemilik barang termasuk pihak yang perlu diperiksa apabila ditemukan persoalan terkait kelayakan armada. Uji KIR menjadi salah satu aspek penting dalam pemeriksaan tersebut. Kendaraan angkutan barang wajib menjalani pengujian laik jalan secara berkala setiap 6 bulan untuk memastikan persyaratan teknis dan kelayakan operasionalnya terpenuhi.
"Tanggung jawab hukum seharusnya juga dibebankan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang, terutama jika terbukti kendaraan tersebut telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala (wajib setiap 6 bulan)," ujarnya. Apabila kelalaian pengelolaan armada terbukti menjadi penyebab kecelakaan, tanggung jawab tidak semestinya hanya diarahkan kepada orang yang mengemudikan kendaraan. Pengelola perusahaan juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan hukum. "Dalam kondisi seperti ini, kesalahan utama jelas berada di pihak manajemen atau pemilik angkutan," kata Djoko.
Penerbitan SIM dan Kompetensi Pengemudi Ikut Dievaluasi
Selain memeriksa pengemudi dan perusahaan transportasi, proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga dinilai perlu mendapat perhatian. Penelusuran dapat dilakukan terhadap instansi yang berwenang menerbitkan maupun memperpanjang dokumen tersebut.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap tahapan administrasi dan pemeriksaan kompetensi telah mengikuti prosedur operasional standar. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses penerbitan SIM.
Aspek kompetensi pengemudi menjadi perhatian karena kemampuan seseorang dalam mengoperasikan kendaraan berkaitan dengan keselamatan perjalanan. Oleh sebab itu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat tindakan pengemudi ketika kecelakaan berlangsung.
Perawatan Armada dan Kepatuhan Uji KIR
Persoalan pemeliharaan kendaraan juga ditemukan pada armada pengangkut semen. Beberapa jenis kendaraan yang menjadi perhatian meliputi flat deck, molen, hi-blow, dan trailer.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur pada 2026 yang dipaparkan Djoko, masih terdapat kendaraan angkutan yang tidak menjalani uji KIR. Sejumlah armada juga belum memperoleh perawatan berkala sebagaimana diperlukan. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perusahaan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) yang belum berjalan optimal.
Kedua aspek ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan keselamatan operasional kendaraan. Pengetahuan teknis para pekerja juga menjadi perhatian. Sebagian pengemudi, operator, dan mekanik dinilai belum memahami secara menyeluruh fungsi sistem pengereman serta cara merawat komponen kendaraan.
Penguasaan teknologi kendaraan modern turut menghadapi kendala. Latar belakang pendidikan mekanik yang umumnya sebatas SMK serta kebiasaan mengandalkan pengetahuan turun-temurun dinilai belum cukup mendukung pemahaman terhadap perkembangan teknologi kendaraan.
Padahal, sistem pengereman merupakan komponen penting yang harus dipastikan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala diperlukan agar kendaraan tetap memenuhi persyaratan laik jalan. Karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada penyediaan kendaraan dan pengemudi. Kemampuan tenaga perawatan serta pelaksanaan pemeriksaan teknis juga menjadi bagian dari pengelolaan armada angkutan barang.
Rute dan Waktu Operasional Truk Harus Diawasi
Pengawasan keselamatan juga mencakup pengaturan perjalanan truk pengangkut material bangunan, termasuk kendaraan jenis molen. Pengoperasiannya harus mengikuti ketentuan dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Dokumen Andalalin mengatur jalur perjalanan yang diperbolehkan sekaligus batas waktu operasional kendaraan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi kegiatan pengangkutan material agar sesuai dengan pengaturan lalu lintas di wilayah terkait.
Pada sejumlah jalan dengan tingkat kepadatan tinggi, pemerintah daerah bersama kepolisian dapat memberlakukan pembatasan waktu melintas bagi angkutan barang. Kendaraan tertentu hanya diizinkan beroperasi pada malam hari ketika kondisi arus lalu lintas lebih lengang. Ketentuan tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengemudi di jalan.
Pemilik kendaraan dan pihak yang menggunakan jasa pengangkutan juga perlu memastikan kegiatan operasional mengikuti aturan yang berlaku. Pemilik bangunan serta kontraktor pelaksana proyek termasuk pihak yang perlu diperiksa. Pemeriksaan bertujuan memastikan pengangkutan material konstruksi telah sesuai dengan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
Dengan demikian, pemeriksaan kecelakaan angkutan barang perlu mencakup seluruh rangkaian pengoperasian kendaraan. Aspek yang diperiksa meliputi tanggung jawab pemilik armada, kondisi dan perawatan kendaraan, kemampuan pengemudi, proses penerbitan SIM, serta kepatuhan terhadap ketentuan rute dan waktu operasional.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow