Penyidik Federal Periksa Kakak Ilhan Omar Usai Penggerebekan
Penyelidik federal Amerika Serikat telah meminta keterangan Sahra Noor, kakak perempuan anggota Kongres Ilhan Omar, setelah aparat menggeledah rumah Omar di Washington, D.C., pekan lalu. Pemeriksaan sukarela tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan penipuan imigrasi yang menyoroti dokumen kewarganegaraan Omar dan kemungkinan keterlibatan ayahnya.
Fox News Digital melaporkan pada 20 Oktober 2026, dengan mengutip tiga sumber yang mengetahui penyelidikan itu, bahwa Noor berbicara dengan penyidik setelah penggeledahan pada Senin pagi. Namun, cakupan pemeriksaan dan informasi yang disampaikan Noor kepada aparat belum diketahui.
Menurut laporan tersebut, Homeland Security Investigations (HSI), badan investigasi utama di bawah Department of Homeland Security (DHS), melaksanakan penggeledahan sekitar pukul 06.00 pada Senin. Aparat menggunakan surat perintah penggeledahan dalam penyelidikan yang memeriksa dugaan pemalsuan informasi oleh Omar atau ayahnya saat mengurus dokumen kewarganegaraan.
Noor, seperti adiknya, datang ke Amerika Serikat ketika masih kecil setelah melarikan diri dari perang saudara di Somalia. Berdasarkan halaman LinkedIn miliknya, Noor saat ini tinggal di Kenya dan berada di Amerika Serikat untuk mempromosikan buku barunya, Salt in the Snow: A Somali Immigrant Story.
Tur buku Noor turut terdampak perkembangan penyelidikan tersebut. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, di University of Minnesota Rochester dibatalkan setelah penggerebekan dan pemeriksaannya oleh aparat federal.
Seorang perwakilan Garden Party Books, toko buku lokal yang mempromosikan acara tersebut bersama universitas dan Rochester Public Library, sebelumnya menyatakan pembatalan terjadi karena Noor mengalami keadaan darurat keluarga. Fox News Digital kemudian melaporkan bahwa Noor telah dimintai keterangan oleh penyidik pada pekan yang sama.
Di sisi lain, Tom Homan, pejabat yang menangani kebijakan perbatasan pemerintahan Amerika Serikat, menyatakan pada akhir pekan bahwa tuduhan yang terbukti benar dapat berujung pada pencabutan status kewarganegaraan Omar melalui proses denaturalisasi.
The Wall Street Journal melaporkan bahwa telepon pribadi, paspor, dan komputer Omar disita selama penggeledahan. Pengacara Omar kemudian meminta Departemen Kehakiman mengembalikan sebagian barang yang diambil oleh HSI.
The New York Times juga melaporkan bahwa sekitar selusin orang, termasuk kerabat Omar, telah menerima panggilan resmi untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Hingga laporan Fox News Digital diterbitkan, Omar belum terlihat di hadapan publik sejak sebelum penggeledahan, sedangkan suaminya beberapa kali terlihat di sekitar rumah mereka.
Omar menanggapi tindakan aparat melalui pernyataan yang diunggah di X beberapa jam setelah penggeledahan dimulai. Ia menilai operasi tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan membantah melakukan pelanggaran.
"Penggerebekan oleh DHS di bawah Trump ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang keterlaluan dan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penggunaan aparat penegak hukum federal sebagai senjata untuk menargetkan musuh politik," kata Omar dalam pernyataannya di X.
Dalam pernyataan yang sama, Omar mengaitkan penggeledahan itu dengan kritik politik yang menurutnya telah berlangsung selama satu dekade. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan.
"Selama satu dekade, Donald Trump tanpa henti menargetkan Anggota Kongres Ilhan Omar dengan retorika yang provokatif, berulang kali menempatkannya dalam posisi berbahaya. Kini, serangan-serangan itu meningkat menjadi penggerebekan federal yang tidak masuk akal. Anggota Kongres tersebut tidak melakukan kesalahan apa pun. Tidak ada presiden yang boleh menggunakan kekuasaan pemerintah federal untuk mengintimidasi lawan politiknya," demikian pernyataan Omar.
Wakil Presiden JD Vance membantah bahwa penyelidikan tersebut didorong oleh kepentingan politik. Dalam wawancara eksklusif dengan Fox News Digital pada Selasa pekan sebelumnya, Vance mengatakan pemerintah ingin mendasarkan keputusan pada bukti dan ketentuan hukum.
"Kami tidak ingin menjadi seperti pemerintahan Biden. Kami tidak pernah ingin seperti itu, ketika mereka membiarkan hukum digunakan untuk mengejar lawan politik mereka," ujar Vance.
Vance kemudian menegaskan bahwa hasil penyelidikan harus ditentukan oleh fakta dan hukum, termasuk apabila temuan aparat mengharuskan pemerintah mengambil langkah lanjutan.
"Kami benar-benar ingin membiarkan hukum dan fakta yang menentukan. Jika keadilan mengharuskan tindakan lain, tentu kami akan mengambil langkah ketika diperlukan," kata Vance.
Fox News Digital menyatakan telah menghubungi Noor untuk meminta komentar, tetapi tidak menerima tanggapan sebelum laporan diterbitkan. Pengacara Omar juga belum memberikan jawaban atas permintaan komentar media tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow