Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pertamina Ancam Sanksi SPBU yang Memungut Biaya Toilet

Smallest Font
Largest Font

Praktik pemungutan biaya penggunaan toilet di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina masih ditemukan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan fasilitas tersebut seharusnya gratis dan pengelola yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi.

Simon menyampaikan temuan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Kamis (12/11/2026). Ia menyebut masih ada beberapa SPBU Pertamina yang meminta pembayaran kepada pengunjung meskipun kebijakan perusahaan menetapkan toilet tanpa biaya.

Simon menjelaskan bahwa ketentuan layanan toilet gratis berlaku di seluruh SPBU Pertamina. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dalam rapat tersebut, Simon meminta jajaran Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan terhadap pengelola SPBU yang masih memungut biaya penggunaan toilet.

"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina kan gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," ujar Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Ia juga menyebut telah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada tim Pertamina Patra Niaga. Penindakan akan dilakukan apabila pengelola terbukti tidak menjalankan prosedur perusahaan.

"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega (Dirut Pertamina Patra Niaga) untuk tindak tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," tegas Simon.

Kebijakan toilet gratis di SPBU Pertamina sebelumnya diterapkan pada masa Erick Thohir menjabat Menteri BUMN. Kebijakan tersebut muncul setelah Erick menemukan fasilitas toilet berbayar di salah satu SPBU Pertamina.

Menindaklanjuti temuan itu, Erick menerbitkan Surat Edaran SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN. Surat tersebut ditandatangani pada 24 November 2021, dua hari setelah temuan toilet berbayar.

Dalam surat edaran tersebut, Erick mengatur agar fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola BUMN dapat digunakan masyarakat tanpa pungutan biaya.

"Pemberian layanan oleh BUMN yang di dalamnya terdapat Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani bagi masyarakat yang menggunakannya. Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna," demikian bunyi Surat Edaran yang ditandatangani Erick Thohir.

Surat edaran itu juga mengatur kewajiban BUMN untuk memastikan fasilitas umum dan fasilitas sosial berada dalam kondisi memadai serta terawat sebagai bagian dari standar kualitas pelayanan.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed