Pemerintah Pertimbangkan Perubahan Skema Pembiayaan Bantuan Iuran JKN
PEMERINTAH tengah mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam simulasi yang disampaikan Kementerian Sosial pada November 2026, bantuan iuran direncanakan menjangkau sekitar 188 juta penduduk dengan kebutuhan anggaran Rp 94,78 triliun per tahun.
Pembiayaan tersebut rencananya akan dibagi menurut kelompok kesejahteraan atau desil, dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Dalam salah satu skema, pemerintah pusat menanggung Rp 52,49 triliun untuk penduduk desil 1-4, pemerintah kabupaten/kota Rp 23,22 triliun untuk desil 5-6, dan pemerintah provinsi Rp 19,07 triliun untuk desil 7-8.
Artinya, hampir 45 persen kebutuhan pembiayaan dalam simulasi tersebut ditempatkan pada anggaran pemerintah daerah.
Pemerintah daerah sebenarnya sudah lama turut membiayai kepesertaan JKN. Namun, masih ada persoalan yang masih perlu dijelaskan, yaitu berapa tambahan kewajiban bersih setiap daerah?
Apakah tersedia sumber pendanaan yang memadai? Dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan yang sudah berjalan?
Sekilas, rencana ini menjanjikan perluasan perlindungan kesehatan. Namun, pemerintah membagi kewajiban berdasarkan kelompok kesejahteraan penduduk, sementara kemampuan fiskal daerah yang diminta membayar sangat tidak merata.
Desil yang Menentukan Pembiayaan
Pasal 17 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan bahwa iuran jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.
Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, juga mengatur pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Pasal 29 ayat 3 menempatkan pembayaran iuran PBI pada pemerintah pusat, sedangkan ayat 4 mengatur kontribusi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskalnya.
Dengan demikian, penggunaan APBD untuk membiayai JKN memiliki landasan hukum.
Namun, UU SJSN tidak menetapkan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat secara otomatis berhenti pada desil 4.
Perbedaan ini penting. Desil merupakan instrumen pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga. Kemampuan membayar iuran merupakan kondisi ekonomi yang dipengaruhi pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, dan perubahan keadaan keluarga.
Keluarga yang berada pada desil 5 belum tentu memiliki ketahanan finansial. Di banyak daerah, terdapat rumah tangga yang secara administratif tidak lagi tercatat miskin, tetapi hampir seluruh penghasilannya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Satu anggota keluarga terkena kanker, gagal ginjal, atau stroke dapat mengubah keadaan ekonomi seluruh keluarga. Penghasilan berkurang, biaya transportasi pengobatan meningkat, dan anggota keluarga lain mungkin harus berhenti bekerja untuk merawat pasien.
Kondisi semacam ini tidak selalu segera tercermin dalam pembaruan data kesejahteraan.
Pemeringkatan desil memang diperlukan untuk membantu pemerintah menetapkan prioritas bantuan.
Namun, menjadikannya dasar pembagian kewajiban pembiayaan menuntut mekanisme koreksi yang cepat, terutama bagi masyarakat yang kehilangan kemampuan membayar akibat penyakit atau guncangan ekonomi.
Apalagi ketepatan data desil sebelumnya telah menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR sendiri.
Jika akurasi data masih dipersoalkan, pemerintah perlu menunjukkan bagaimana risiko salah klasifikasi akan ditangani sebelum pemeringkatan tersebut digunakan untuk membagi kewajiban fiskal puluhan triliun rupiah.
Negara tidak boleh memperlakukan peringkat kesejahteraan sebagai batas mutlak kebutuhan perlindungan kesehatan seseorang.
Ketimpangan Fiskal yang Nyata
Persoalan ini berkaitan dengan vertical fiscal imbalance, yaitu ketidakseimbangan antara tanggung jawab pengeluaran dan kemampuan memperoleh pendapatan pada tingkat pemerintahan yang berbeda.
Pemerintah pusat memiliki instrumen perpajakan dan redistribusi fiskal nasional yang lebih luas. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki kapasitas pendapatan yang jauh lebih beragam. Banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat untuk menjalankan pelayanan publik.
Karena itu, pembagian kewajiban pembiayaan JKN tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Di sejumlah kabupaten, puskesmas masih kekurangan dokter. Rumah sakit daerah menghadapi keterbatasan obat, tenaga kesehatan, peralatan, serta kemampuan mengembangkan pelayanan spesialistik.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus menangani tuberkulosis, masalah gizi, penyakit tidak menular, dan berbagai kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Seluruh kebutuhan tersebut memerlukan anggaran.
Jika kewajiban pembayaran iuran bertambah tanpa dukungan pendanaan yang sepadan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi persaingan belanja antara membayar kepesertaan JKN dan mempertahankan pelayanan kesehatan.
Padahal, keduanya sama-sama diperlukan. Pembayaran iuran menjaga kepesertaan, sedangkan pembiayaan fasilitas dan tenaga kesehatan memastikan pelayanan tersedia ketika peserta membutuhkannya.
Di sinilah pembahasan kebijakan sering kehilangan konteks daerah.
Dua kabupaten dengan jumlah penduduk penerima bantuan yang sama belum tentu memiliki kemampuan membayar yang sama.
Satu daerah mungkin memiliki basis pajak yang kuat, sementara daerah lain masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatannya.
Memperlakukan keduanya dengan kewajiban fiskal yang sama tanpa mekanisme penyeimbang berpotensi memperbesar ketimpangan.
Pasien kanker di kabupaten miskin membutuhkan pelayanan yang sama dengan pasien di kota besar. Hak atas perlindungan kesehatannya juga sama. Yang berbeda adalah kemampuan pemerintah daerah tempat mereka tinggal.
Perbedaan inilah yang semestinya dikoreksi melalui kebijakan fiskal nasional.
JKN dibangun dengan prinsip gotong royong dan pembagian risiko secara nasional. Memang pembagian sumber pembayaran iuran kepada Pemda tidak otomatis memecah pengelolaan dana JKN oleh BPJS Kesehatan.
Namun, ketergantungan pembayaran pada kapasitas fiskal masing-masing daerah dapat menciptakan kerentanan baru apabila tidak disertai dukungan fiskal yang memadai.
JKN dan Persoalan Pembiayaan yang Belum Selesai
Pada Oktober 2026, BPJS Kesehatan melaporkan sekitar 52 juta peserta JKN tidak aktif. Angka tersebut mencakup berbagai segmen kepesertaan dan tidak dapat seluruhnya dikaitkan dengan perubahan status PBI atau pemeringkatan desil.
Pada periode yang sama, penerimaan iuran sekitar Rp 14 triliun per bulan harus berhadapan dengan pembayaran pelayanan kesehatan sebesar Rp 16 triliun. Kesenjangan arus kas sekitar Rp 2 triliun per bulan menunjukkan tekanan pembiayaan yang memerlukan perhatian serius.
Dalam kondisi demikian, reformasi JKN semestinya menjawab persoalan keberlanjutan penerimaan, kepesertaan aktif, pengendalian biaya pelayanan, serta pemerataan akses.
Mengubah pembagian penanggung iuran tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan tersebut.
Perluasan kepesertaan administratif juga harus dibedakan dari perluasan perlindungan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat.
Bagi pasien yang membutuhkan kemoterapi, dialisis, atau operasi, kepastian tercatat sebagai peserta belum cukup. Kepesertaan harus aktif, fasilitas kesehatan harus tersedia, dan pembiayaan pengobatan harus dapat digunakan tanpa gangguan.
Karena itu, keberhasilan JKN harus dinilai melalui akses terhadap pelayanan, kesinambungan pengobatan, dan perlindungan rumah tangga dari pengeluaran kesehatan yang memiskinkan.
Di sinilah fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI perlu ditempatkan secara lebih serius.
Pemerintah tentu berhak mengajukan perluasan perlindungan JKN. Bahkan, upaya melindungi kelompok rentan hingga desil 8 patut dipertimbangkan.
Namun, tujuan kebijakan yang baik tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban membuktikan kelayakan pembiayaannya.
DPR semestinya menjadi institusi yang paling kritis menguji pembuktian tersebut.
Pemerintah menyatakan pembagian kewajiban berdasarkan desil akan lebih adil bagi daerah. Wilayah dengan penduduk miskin lebih banyak diharapkan memperoleh dukungan APBN lebih besar, sedangkan daerah yang relatif makmur menanggung porsi lebih tinggi melalui APBD.
Argumen ini masuk akal sebagai tujuan redistribusi. Namun, hubungan antara tingkat kesejahteraan penduduk dan kapasitas fiskal pemerintah daerah tidak selalu berbanding lurus.
Suatu kabupaten dapat memiliki banyak penduduk pada kelompok menengah-rentan, sementara pendapatan daerahnya tetap terbatas.
Sebaliknya, kebutuhan belanja kesehatan juga dipengaruhi oleh luas wilayah, kondisi geografis, struktur penduduk, dan beban penyakit.
Maka, pembagian yang tampak adil menurut desil belum tentu adil menurut kemampuan fiskal daerah.
Di sinilah DPR perlu meminta bukti. Berapa tambahan kewajiban bersih setiap kabupaten dan kota setelah memperhitungkan pembiayaan yang sudah berjalan?
Bagaimana proyeksi kemampuan membayar selama beberapa tahun? Apakah transfer pusat akan disesuaikan? Apa mekanisme perlindungan ketika suatu daerah mengalami tekanan anggaran atau keterlambatan pembayaran iuran?
Apakah pemerintah telah menghitung risiko berkurangnya ruang fiskal untuk pelayanan dasar? Daerah yang masih kekurangan dokter, obat, dan fasilitas kesehatan tidak dapat diperlakukan seolah hanya memiliki satu kewajiban, yakni membayar iuran.
Persoalan transfer fiskal memang juga menjadi kewenangan pembahasan komisi DPR yang membidangi keuangan negara dan pemerintahan daerah.
Namun, Komisi IX tetap berkewajiban memastikan bahwa konsekuensi pembiayaan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ada satu inkonsistensi yang patut dicermati. Ketidakakuratan data desil sebelumnya telah menjadi perhatian anggota Komisi IX sendiri.
Ketika klasifikasi yang sama dipertimbangkan sebagai dasar pembagian kewajiban fiskal puluhan triliun rupiah, kekhawatiran terhadap kualitas data semestinya diterjemahkan menjadi tuntutan pengujian yang lebih ketat.
Kritik terhadap data kehilangan bobotnya apabila konsekuensi penggunaan data tersebut justru luput dari pengawasan.
Parlemen boleh mengapresiasi arah kebijakan pemerintah. Namun, apresiasi tidak dapat menggantikan analisis fiskal. Dukungan politik yang mendahului pembuktian hanya akan memperlemah fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan DPR.
Dalam konteks ini, Komisi IX semestinya menuntut kajian dampak fiskal, proyeksi keberlanjutan kepesertaan, dan penilaian risiko terhadap pelayanan kesehatan daerah sebelum menyatakan dukungan terhadap rancangan pembagian pembiayaan.
DPR memiliki fungsi pengawasan dan anggaran. Walaupun keputusan mengenai transfer antarpemerintah melibatkan kementerian dan komisi lain, Komisi IX memiliki ruang yang cukup untuk meminta penjelasan, menguji asumsi, dan memperjuangkan perlindungan peserta.
Jika perhitungan tambahan beban bersih belum tersedia secara terbuka, atas dasar apa pembagian tersebut sudah dapat dipromosikan sebagai kemajuan?
Ini bukan keberatan terhadap perluasan JKN. Justru perluasan perlindungan yang menyangkut puluhan juta penduduk memerlukan pengawasan yang jauh lebih ketat daripada program yang dampaknya terbatas.
Semakin besar janji perlindungan yang disampaikan pemerintah, semakin besar pula kewajiban parlemen memastikan janji tersebut memiliki pembiayaan yang nyata.
Mengembalikan JKN pada Prinsip Keadilan
Indonesia membutuhkan perluasan JKN yang berkelanjutan. Namun, pembagian kewajiban pembiayaan harus didasarkan pada kapasitas fiskal yang terukur, bukan hanya pemeringkatan kesejahteraan penduduk.
Pemerintah perlu membuka simulasi tambahan beban bersih setiap provinsi dan kabupaten/kota, termasuk jumlah peserta yang sudah dibiayai APBD, kebutuhan anggaran tambahan, dan kemampuan fiskal daerah untuk menanggungnya.
Pembagian tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan kesehatan wilayah. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, akses pelayanan terbatas, dan beban penyakit besar memerlukan dukungan yang berbeda dari daerah dengan kapasitas pendapatan dan infrastruktur kesehatan yang lebih baik.
Mekanisme koreksi data kesejahteraan juga harus diperkuat. Penduduk yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi atau sedang menjalani pengobatan penyakit kronis dan katastropik membutuhkan jaminan kesinambungan perlindungan, terlepas dari perubahan klasifikasi administratif.
Di atas semuanya, keberhasilan kebijakan harus dinilai melalui kepesertaan aktif, keberlanjutan pengobatan, pemerataan akses, dan penurunan risiko pengeluaran kesehatan yang memiskinkan rumah tangga.
Perluasan bantuan iuran juga tidak boleh mengurangi kemampuan daerah membiayai tenaga kesehatan, obat, fasilitas, dan pelayanan dasar yang justru diperlukan agar JKN dapat berfungsi.
Prinsip gotong royong dalam JKN menuntut pembagian risiko yang adil. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab menjaga redistribusi fiskal nasional. Pemerintah daerah menjalankan kewajiban pelayanan sesuai kewenangannya.
DPR harus memastikan pembagian tersebut tidak menghasilkan kesenjangan perlindungan baru.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah skema yang diusulkan benar-benar meningkatkan total pendanaan publik untuk JKN atau terutama mengubah komposisi penanggung iuran. Kedua hal ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.
Penambahan sumber pembiayaan dapat memperkuat perlindungan. Sebaliknya, perubahan komposisi pembayar tanpa tambahan kapasitas fiskal hanya memindahkan tekanan anggaran dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya.
Jangan sampai pemerintah pusat memperoleh pengakuan politik atas perluasan JKN, pemerintah daerah menerima tambahan kewajiban pembiayaannya, sementara masyarakat menanggung akibat ketika anggaran tidak mencukupi.
Keberhasilan reformasi JKN tidak ditentukan oleh seberapa besar beban yang berhasil dikeluarkan dari APBN, melainkan oleh seberapa besar risiko kesehatan dan kemiskinan yang berhasil dikurangi dari kehidupan masyarakat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow