Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polisi Perketat Akses Jakarta Jelang Demo Dua Tahun Prabowo Gibran

Smallest Font
Largest Font

Pengamanan jalur transportasi menuju Jakarta diperketat menjelang demonstrasi mahasiswa pada Selasa, 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Polresta Tangerang meningkatkan penjagaan di sejumlah stasiun KRL dan gerbang Tol Merak-Jakarta untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama pergerakan massa.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Indra Waspada menyatakan personel kepolisian akan menjaga sejumlah titik transportasi dan meningkatkan patroli. Langkah tersebut juga mencakup antisipasi keterlibatan pelajar dalam demonstrasi.

"Polresta Tangerang dan jajaran akan melaksanakan pengamanan di sejumlah stasiun dan gerbang tol, serta meningkatkan patroli guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif," kata Indra dalam keterangan tertulis pada Senin (19/10).

Polresta Tangerang telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan orang tua siswa untuk mengawasi aktivitas pelajar. Indra meminta berbagai pihak memastikan siswa tidak mengikuti kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan mereka.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta memastikan para pelajar dapat menjalankan aktivitas secara positif dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka," ujar Indra.

Kepala Bagian Operasi Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian mengatakan polisi turut mengantisipasi kemungkinan keterlibatan kelompok anarko. Antisipasi tersebut diarahkan pada potensi pergerakan kelompok dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

"Kalau di wilayah kita enggak ada anarko. Tapi kita antisipasi anarko yang di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang," ujar Sofian.

Di tingkat provinsi, Direktur Binmas Polda Banten Kombes Imam Tarmudi mengimbau siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah agar tidak mengikuti demonstrasi di Jakarta. Ia mengingatkan para pelajar untuk mengutamakan pendidikan, menaati hukum, dan tidak terpengaruh ajakan yang berpotensi membahayakan keselamatan.

"Adik-adik pelajar hendaknya fokus pada pendidikan dan meraih cita-cita. Jangan mudah terpengaruh ajakan untuk turun ke jalan, terlebih apabila kegiatan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan diri. Masa depan kalian masih panjang dan harus dipersiapkan melalui belajar, disiplin, serta perilaku yang positif," kata Imam.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga menerbitkan Surat Edaran Nomor B/400.3.3.5/4580/X/Disdik/2026 yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Supriyadi meminta siswa tidak terprovokasi ajakan demonstrasi di media sosial dan meminta orang tua meningkatkan pengawasan, terutama di luar jam sekolah.

Di sisi lain, Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat), yang terdiri atas aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, merencanakan dua rangkaian aksi di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) 2026 Yatalathof Ma’shum Imawan menyebut aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB, sedangkan aksi massa direncanakan di kawasan Tugu Tani mulai pukul 15.00 WIB.

Gerakan tersebut melibatkan mahasiswa dari BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.

Menurut data survei yang dihimpun Komite Sadar, sebanyak 560 responden dari Sumatera hingga Papua dimintai pendapat mengenai kondisi nasional. Hasilnya, 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya gagal mengatasi berbagai persoalan nasional.

Survei tersebut mencatat 71,1 persen responden menyoroti mahalnya kebutuhan pokok, 62,7 persen menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat, dan 70,6 persen menyoroti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara. Sementara itu, 83,5 persen menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, 67,4 persen menilai biaya pendidikan mahal, dan 41,6 persen menyebut sektor ekonomi serta keuangan mendesak diperbaiki.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemulihan kesehatan warga terdampak, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan yang dinilai terlibat dalam krisis lingkungan.

Tuntutan lainnya meliputi perbaikan tata kelola ekonomi, pemulihan kepercayaan pasar, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlindungan kebebasan berpendapat, serta penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa juga mendorong pemerataan akses layanan bagi masyarakat.

Yatalathof menyampaikan seruan konsolidasi kepada peserta aksi dalam keterangannya pada Senin (19/10/2026).

"Satukan barisan, satukan kemarahan, dan satukan perlawanan, karena rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!" kata Yatalathof.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed