98 Resolution Network Uraikan Kebijakan Dua Tahun Prabowo Gibran
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 98 Resolution Network memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya alam (SDA), pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dalam pernyataan pada Rabu (21/10/2026), kelompok relawan pendukung pemerintah itu menilai berbagai langkah tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam keterangan bertajuk Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama, relawan menempatkan pelembagaan demokrasi ekonomi sebagai salah satu perubahan utama. Mereka mengaitkannya dengan penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan dan program pemerintah.
Relawan menyatakan bahwa pendekatan tersebut bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Mereka juga menyoroti perubahan kebijakan pengelolaan kekayaan alam, pembiayaan ekonomi, dan alokasi anggaran negara.
"Presiden Prabowo meyakini konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33, adalah norma dasar (grundnorm) yang secara hierarki norma mestinya melandasi dan dirujuk oleh seluruh kebijakan dan program pemerintah," tulis 98 Resolution Network dalam keterangannya.
Dalam pengelolaan SDA, relawan menilai pemerintah berupaya mengubah pola pemanfaatan kekayaan alam agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Mereka juga menyoroti langkah di sektor keuangan dan anggaran untuk memperkuat kegiatan ekonomi rakyat.
"Koreksi mendasar juga dilakukan Presiden Prabowo terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Selama ini pengelolaan SDA tidak demokratis dan hanya terkonsentrasi pada segelintir elite serakahnomic. Presiden Prabowo mengembalikan 'hak menguasai negara' terhadap sumber kekayaan negara sebagai langkah mendemokratiskan pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar perwakilan relawan dalam keterangannya.
Relawan turut menyoroti kebijakan sektor perbankan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produksi dan produktivitas ekonomi masyarakat.
"Di sektor keuangan, Presiden Prabowo juga mengambil langkah besar dengan memerintahkan untuk menggeser keuangan perbankan agar melayani perekonomian rakyat. Berikutnya, Presiden Prabowo melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menstimulasi produksi dan produktivitas perekonomian rakyat," sambungnya.
Untuk memperkuat ekonomi nasional, relawan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan rumah subsidi sebagai sejumlah kebijakan yang menjadi perhatian. Mereka juga menyoroti hilirisasi, pembangunan smelter, serta swasembada pangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional dan mengurangi ketergantungan pada modal asing.
Pembentukan Danantara juga masuk dalam daftar kebijakan yang disoroti. Menurut relawan, lembaga tersebut diarahkan untuk mengonsolidasikan aset badan usaha milik negara (BUMN) dan mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.
Relawan menghubungkan kebijakan devisa hasil ekspor dengan upaya memperkuat sumber pembiayaan domestik. Mereka menyebut Indonesia memiliki surplus ekspor SDA dan devisa yang besar, tetapi menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola sebagai modal nasional di dalam negeri.
"Dalam hal kekuatan modal finansial, Indonesia adalah negara dengan surplus ekspor SDA yang besar, devisa yang besar. Namun tidak tersimpan di dalam negeri dan dikelola sebagai sumber modal nasional. Situasi tersebut yang menjadi landasan bagi Presiden Prabowo untuk membuat kebijakan yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam ekonomi nasional paling cepat satu tahun," ujar perwakilan relawan.
Dalam tata kelola SDA, relawan juga menyebut pembentukan Satgas PKH dan moratorium izin hak guna usaha (HGU) perkebunan. Selain itu, mereka memaparkan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah untuk mengatur ekspor komoditas strategis dan mencegah penyimpangan.
"Presiden Prabowo membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai satu satunya pintu ekspor komoditas strategis. Tujuannya adalah untuk menghentikan seluruh praktik fraud dalam ekspor komoditas tersebut dan memastikan surplus ekspor SDA yang besar tidak dicuri dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," paparnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, program yang disoroti mencakup Sekolah Rakyat dan Cek Kesehatan Gratis. Untuk sektor perumahan, relawan menyebut penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program bedah rumah.
Relawan juga mengangkat kebijakan legislasi dan perlindungan masyarakat. Mereka menyebut pengesahan sejumlah regulasi terkait ketenagakerjaan, reforma agraria, perlindungan pekerja rumah tangga, serta perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai bagian dari capaian pemerintahan.
"Berbagai regulasi yang selama ini mandek diperjuangkan oleh gerakan sosial, seperti UU Pelindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, UU Pelindungan PRT berhasil disahkan oleh DPR RI. RUU KUHP beserta RUU KUHAP yang puluhan tahun hanya berhenti di meja draf, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, berhasil disahkan sebagai UU," ujar perwakilan relawan.
Dalam perlindungan pekerja sektor transportasi digital, relawan turut menyoroti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Menurut keterangan mereka, peraturan tersebut membatasi komisi aplikator maksimal 8 persen.
"Bahkan di era Pemerintahan Prabowo-Gibran, diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan ekosistem transportasi berbasis digital yang membatasi potongan biaya aplikasi atau komisi aplikator maksimal 8 persen," imbuhnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow