Polisi Selidiki Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas Bupati Kupang
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Peristiwa yang dilaporkan seorang perempuan berinisial RWM, 21 tahun, tersebut diduga berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu malam, 11 November 2026.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan, kepolisian menerima laporan pada Kamis, 12 November 2026. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Henry menyampaikan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam administrasi kepolisian dan menjadi dasar dimulainya proses penyelidikan.
"Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT," kata Henry melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (13/11).
Berdasarkan keterangan awal yang diterima penyidik, korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual ketika berada di kompleks rumah dinas tersebut.
"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026 malam di salah satu komplek rumah dinas, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang," ujar Henry.
Menurut penjelasan Henry, kejadian bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi rumah dinas setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak Bupati Kupang.
Setelah kejadian, korban berupaya mencari bantuan dengan menghubungi salah seorang saksi. Saksi tersebut kemudian menjemput korban untuk meninggalkan lokasi.
"Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi," ujar Henry.
Henry menegaskan bahwa seluruh informasi yang diperoleh penyidik masih dalam pendalaman. Kepolisian juga menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Ia meminta masyarakat tidak menyebarkan identitas korban dan menghormati proses penyelidikan untuk mencegah tekanan tambahan terhadap perempuan tersebut.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," kata Henry.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa penyidik telah mengambil sejumlah langkah awal. Tindakan tersebut mencakup penerimaan laporan, penyelesaian administrasi penyelidikan, permintaan Visum et Repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.
Untuk mendukung pemeriksaan medis, penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara. Kepolisian juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban.
"Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," ucap Nova.
Nova menambahkan, koordinasi juga dilakukan bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT. Langkah tersebut bertujuan memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
Ia menyatakan penanganan perkara mencakup pemenuhan hak korban selama proses hukum berjalan, selain pengumpulan bukti dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," tambah Nova.
Dalam tahapan berikutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan saksi tambahan. Polisi juga akan meminta klarifikasi dari pihak terlapor dan melakukan gelar perkara sesuai ketentuan hukum.
Polda NTT menyatakan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kepolisian menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini disusun, Bupati Kupang Yosef Lede belum memberikan tanggapan setelah dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow