Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polisi Selidiki Kematian Anak Difabel di Surabaya

Smallest Font
Largest Font

Kematian Zulkarnain Abdil Aziz, anak penyandang disabilitas berusia 10 tahun, di kawasan Medokan Ayu, Surabaya, memicu penyelidikan dugaan perundungan yang melibatkan dua anak tetangganya. Korban ditemukan dengan tali sepatu melilit leher pada Sabtu, 12 September 2026, sekitar pukul 09.20 WIB. Keluarga melaporkan kasus tersebut kepada polisi, sementara DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

Ayah korban, Selaras Abdul, menduga dua anak berinisial K (10) dan F (8) terlibat dalam kejadian tersebut berdasarkan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah. Kepolisian menyatakan laporan telah diproses dan kasusnya masih dalam tahap penyidikan.

Menurut keterangan keluarga yang diberitakan CNN Indonesia, ibu korban, Nurul Fadilah, baru pulang dari berjualan sari kedelai di pasar ketika mendapati anaknya terjatuh di teras rumah dalam kondisi membiru. Ayah korban saat itu sedang tidur setelah mengonsumsi obat pascaoperasi ginjal.

Selaras mengungkapkan kesedihannya ketika melihat anak yang diduga terlibat masih beraktivitas di lingkungan tempat tinggal mereka.

"Remuk, Mbak, hati saya lihat anak yang delapan tahun (F) itu tadi. Mondar-mandir lewat saya Jumatan. Remuk hati saya. Kamu kok teganya kamu membunuh anak saya secara keji gitu loh," ujar Selaras Abdul.

Selaras menduga anaknya mengalami kekerasan sebelum meninggal. Ia menyebut tali sepatu digunakan untuk menjerat leher korban, kemudian sabun colek dimasukkan ke mulutnya dan daun lamtoro ditaburkan ke tubuhnya.

"Kan habis dijiret (dijerat), dijejeli (dijejali) sabun colek, terus ditaburi lamtoro," ujar Selaras.

Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, ayah korban mengatakan hasil autopsi dari Polda Jawa Timur juga menemukan cairan sabun colek di lambung anaknya.

Selaras menceritakan bahwa anaknya telah menjalani perawatan medis sejak kecil akibat sejumlah kondisi kesehatan, termasuk kelainan jantung, katarak, dan kelainan posisi testis. Ia mengenang perjuangan istrinya mendampingi pengobatan sang anak selama bertahun-tahun.

"Mulai kecil dirawat, dicewoki (dicebokin), diadusi (dimandikan), dioperasikan. Berapa kali operasi jantung bocor, mata katarak, terus telur burungnya itu tidak pada tempatnya, tapi di perutnya. Setelah sehat kok dibunuh. Sampai 5 tahun istri saya itu riwa-riwi rumah sakit sambil gendong," ujar Selaras sambil menangis.

Menurut ayah korban, rekaman CCTV memperlihatkan dua anak tetangganya keluar-masuk rumah secara bergantian antara pukul 08.15 dan 08.47 WIB pada hari kejadian. Ia menduga anaknya mengalami kekerasan selama sekitar 12 menit dan salah satu anak kembali masuk sendirian hingga pukul 08.47 WIB.

"Artinya, anak saya [diduga] disiksa selama kurang lebih 12 menit. Selang 5 menit kemudian, salah satu pelaku masuk kembali sendirian dari jam 08.37 WIB sampai jam 08.47 WIB," ujar Selaras dalam laporan CNN Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa Zulkarnain mengalami sindrom Down dan cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Korban tidak dapat berbicara maupun berdiri, menggunakan kursi roda, mengalami gangguan penglihatan, dan kesulitan menggenggam benda.

"Anak saya ini berkebutuhan khusus, dia mengalami down syndrome dan cerebral palsy (CP). Dia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri, matanya agak kabur, dan tangannya lemas tidak bisa memegang benda," ujar Selaras dalam laporan CNN Indonesia.

Keluarga juga menduga korban pernah mengalami perundungan dan kekerasan fisik pada pekan sebelumnya serta sekitar sebulan sebelum meninggal. Setelah kejadian pada September, orang tua korban melaporkannya ke Polrestabes Surabaya dengan nomor LP/B/1843/IX/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur, tertanggal 12 September 2026.

Selaras meminta pemerintah memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, sekaligus mempertimbangkan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

"Harapan saya untuk pemerintah kota, khususnya pemerintah Indonesia, juga pejabat yang berwenang untuk membuat undang-undang perlindungan anak, tolong kalau anak yang jahat jangan dilindungi, tetap kasih hukuman. Kasihan keluarga korban yang ditinggal," ujar Selaras.

Ia juga menyampaikan harapannya agar anak-anak yang diduga terlibat mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

"Tolong dibina, dididik sampai dewasa. Setelah dewasa kalau dia sekiranya pantas untuk dikembalikan ke masyarakat, monggo silakan kembalikan ke masyarakat," ujar Selaras.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari membenarkan bahwa laporan keluarga telah ditangani penyidik.

"Sudah kita proses (laporannya)," ujar Melatisari kepada detikJatim pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

CNN Indonesia melaporkan bahwa satu anak telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan anak lainnya belum berstatus tersangka. Menurut keterangan yang diterima keluarga, anak kedua tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tidak ikut menjerat korban. Penetapan status hukum para pihak tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan.

Kasus ini turut mendapat perhatian DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D, Michael Leksodimulyo, menilai kematian anak penyandang disabilitas tersebut menjadi persoalan serius bagi upaya perlindungan anak di kota itu.

"Kasus korban difabel hingga meninggal karena bullying sangat mencederai nama Surabaya sebagai kota ramah dan layak anak," ujar Michael.

Michael, yang juga memiliki Perkumpulan Difabel Bertalenta di Indonesia, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut.

"Sakit hati saya mendengar berita ini, terlebih saya memiliki Perkumpulan Difabel Bertalenta di Indonesia. Peristiwa ini sungguh melukai perasaan kita bersama," ujar Michael.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara harus mempertimbangkan aturan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan Pasal 80, mengatur larangan kekerasan terhadap anak beserta sanksinya, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur proses hukum bagi anak.

"Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki mekanisme tersendiri. Apabila terduga pelaku belum berusia 12 tahun, penanganannya tidak melalui jalur pemidanaan dewasa," ujar Michael.

Ia menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan melalui lembaga atau instansi yang menangani kesejahteraan sosial anak.

Michael meminta pembinaan dilakukan sesuai ketentuan hukum agar penanganan perkara tetap adil bagi keluarga korban dan mencegah pengulangan kekerasan.

"Pelaku harus mendapatkan pembinaan yang tepat sesuai ketentuan hukum. Langkah ini penting agar perilaku kekerasan tidak berulang dan karakter anak bisa diarahkan menjadi lebih baik," ujar Michael.

Selain penanganan hukum, ia mendorong sekolah mengaktifkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses peserta didik. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya memperketat pengawasan agar laporan perundungan ditangani secara serius.

"Sekolah memiliki tanggung jawab hukum melindungi peserta didik. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif," ujar Michael.

Michael turut menyoroti pentingnya pengumpulan bukti dan pelaporan resmi ketika terjadi dugaan perundungan. Bukti yang dapat mendukung laporan antara lain tangkapan layar percakapan, foto luka, dan keterangan saksi.

"Langkah awal adalah mengumpulkan bukti, seperti tangkapan layar percakapan, foto luka, dan keterangan saksi. Laporkan secara tertulis ke pihak sekolah terlebih dahulu," ujar Michael.

Apabila laporan di sekolah tidak ditangani secara memadai, keluarga dapat meminta pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau melapor kepada unit PPA kepolisian.

"Keluarga dapat meminta bantuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat atau melapor ke unit PPA di kepolisian," ujar Michael.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas, Michael mendesak Pemerintah Kota Surabaya membentuk peraturan daerah khusus yang mengatur pencegahan serta penanganan perundungan.

"Saya mendorong lahirnya Perda Anti-Bullying khusus di Kota Surabaya. Selain itu, diperlukan juga Perda Perlindungan Difabel untuk menjamin keamanan kaum disabilitas secara menyeluruh," ujar Michael.

Hingga Minggu, 18 Oktober 2026, Polrestabes Surabaya masih menangani perkara tersebut melalui proses penyidikan, sebagaimana dikonfirmasi AKBP Melatisari kepada media.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed