Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pomdam Jaya Tahan Letkol Arman sebagai Tersangka Penyalahgunaan Rumah Dinas

Smallest Font
Largest Font

Polisi Militer Kodam Jaya/Jayakarta menetapkan Letkol (Inf) Arman sebagai tersangka dan menahannya terkait penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur. Penetapan tersebut disampaikan Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Kolonel Cpm Unggul Wahyudi di Polda Metro Jaya pada Rabu (21/10/2026), sementara penyidik masih mendalami keterlibatan Arman dalam aktivitas ilegal yang ditemukan di lokasi.

Unggul membenarkan bahwa perkara tersebut mencakup dugaan pelanggaran penggunaan dan penyewaan fasilitas dinas kepada masyarakat sipil. Arman diketahui menjabat Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta dan kini ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Unggul menyatakan, "Sudah, sudah tersangka. Sekarang masih dalam proses." Ia juga mengonfirmasi penahanan terhadap perwira tersebut.

Unggul menjelaskan bahwa penyewaan rumah dinas kepada pihak di luar lingkungan militer menjadi bagian dari perkara yang ditangani penyidik. Ia menegaskan, "Iya, ada (pelanggaran soal penyewaan rumah dinas)." Menurut keterangan yang disampaikan kepada wartawan, penyewa rumah tersebut merupakan warga sipil.

Perkara ini bermula dari laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di rumah dinas kawasan Cijantung pada Minggu (4/10/2026). Menurut Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti.

Petugas mengamankan 11 warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, yang diduga bertugas sebagai operator. Barang bukti yang ditemukan meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP). Penanganan awal dilakukan oleh unsur polisi militer sebelum perkara tersebut ditindaklanjuti bersama kepolisian.

Pada 6 Oktober 2026, sebelas orang tersebut diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut keterangan TNI AD, lokasi juga diamankan untuk mendukung pemeriksaan lebih lanjut. Pomdam Jaya kemudian memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap rangkaian kejadian dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam keterangan resmi pada 15 Oktober 2026, Dispenad menyampaikan bahwa Arman mengaku tidak mengetahui penggunaan rumah tersebut untuk kegiatan ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ia menerangkan bahwa rumah dinas itu disewakan kepada seseorang yang berencana menjadikannya gudang dan tempat tinggal karyawan.

Dispenad menyatakan, "A juga menyatakan tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal." Keterangan itu masih didalami oleh penyidik Pomdam Jaya untuk memastikan apakah Arman mengetahui atau terlibat dalam kegiatan yang berlangsung di rumah tersebut.

Dispenad juga menjelaskan, "A menerangkan bahwa rumah tersebut disewakan kepada seseorang yang berencana menggunakannya sebagai gudang dan tempat tinggal karyawan." Penyidik masih memeriksa saksi dan tersangka untuk menguji keterangan tersebut serta menyusun gambaran lengkap mengenai perkara.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa proses hukum terhadap personel militer yang terbukti melakukan pelanggaran akan berjalan sesuai tingkat kesalahannya.

Nas menegaskan, "Proses hukum sedang berjalan, pasti sanksi diberikan sesuai tingkatan pelanggaran hukumnya." Ia sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemilik rumah dinas telah menjalani pemeriksaan, tetapi hasil pemeriksaan mengenai pengetahuan pemilik atas aktivitas di lokasi belum dipastikan.

Dalam keterangan yang disampaikan pada 9 Oktober 2026, Nas menyebut, "Terduga pemilik rumah sudah diperiksa." Ia menambahkan, "Masih dalam pemeriksaan, nanti kami cek hasilnya." Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap kemungkinan keterlibatan pemilik rumah dalam perkara yang sedang ditangani.

Dispenad menegaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas militer untuk kegiatan melanggar hukum tidak akan ditoleransi. Jika penyidikan membuktikan bahwa Arman mengetahui dan terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, sanksi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberhentian dari dinas militer.

Dalam keterangan resminya, Dispenad menyatakan, "Saat ini, penyidik Pomdam Jaya masih melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh." Proses penyidikan masih berlangsung untuk memastikan fakta, tanggung jawab para pihak, dan bentuk pelanggaran yang dapat dibuktikan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed