Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Popularitas Trump Anjlok Jelang Pemilu Paruh Waktu AS

Smallest Font
Largest Font

Dukungan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemah menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026. Survei Reuters/Ipsos yang berakhir pada 19 Oktober mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerjanya hanya 31 persen, sementara Partai Demokrat memperlebar keunggulan atas Partai Republik dalam persaingan memperebutkan kendali Kongres. Hasil survei tersebut menunjukkan persaingan politik semakin menantang bagi Partai Republik.

Jika kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat atau Senat, pemerintahan Trump berpotensi menghadapi hambatan legislatif dalam menjalankan agenda selama dua tahun terakhir masa jabatannya. Menurut survei Reuters/Ipsos, sebanyak 47 persen pemilih terdaftar memilih kandidat Demokrat jika pemilihan Kongres dilaksanakan saat itu, sedangkan 35 persen mendukung kandidat Republik. Selisih 12 poin persentase tersebut melebar dari keunggulan tujuh poin yang tercatat dua pekan sebelumnya, ketika Demokrat memperoleh 44 persen dan Republik 37 persen.

Penurunan dukungan juga terlihat berdasarkan jenis kelamin pemilih. Sekitar 50 persen perempuan mendukung Demokrat, sementara 32 persen memilih Republik. Di kalangan laki-laki, Demokrat juga unggul, meskipun selisihnya lebih kecil.

Survei itu melibatkan 1.679 orang dewasa di Amerika Serikat, termasuk 1.279 pemilih terdaftar. Margin kesalahan mencapai dua poin persentase untuk seluruh responden dan tiga poin untuk pemilih terdaftar. Hasil nasional tersebut tidak secara otomatis menggambarkan persaingan di setiap negara bagian dan distrik.

Tekanan politik terhadap Trump turut berkaitan dengan penilaian publik terhadap perekonomian. Reuters/Ipsos mencatat 68 persen responden tidak menyetujui penanganan ekonomi oleh presiden, termasuk 37 persen responden yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Republik.

Dalam hal pengelolaan ekonomi, Demokrat memperoleh kepercayaan 40 persen, dibandingkan 33 persen untuk Republik. Kenaikan harga bensin setelah serangan militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada Februari menjadi salah satu persoalan ekonomi yang membebani rumah tangga. Secara terpisah, survei The Washington Post, ABC News, dan Ipsos yang dilaporkan pada 19 Oktober mencatat persetujuan terhadap kinerja Trump sebesar 33 persen. Sebanyak 66 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara Demokrat unggul delapan poin atas Republik dalam preferensi pemilih untuk Kongres.

Di tengah melemahnya dukungan elektoral, pembicaraan mengenai penggunaan kewenangan darurat juga muncul di kalangan sejumlah aktivis pendukung Trump. Investigasi The Guardian yang diterbitkan pada 18 Oktober menyoroti tindakan Departemen Kehakiman AS yang dipersoalkan pakar hukum dan pengawas etika pemerintahan, termasuk penyelidikan terhadap anggota Kongres Demokrat dan langkah hukum terkait daftar pemilih di California. Laporan Axios pada 16 Oktober mengungkap bahwa sejumlah aktivis gerakan Make America Great Again membahas kemungkinan penggunaan kewenangan darurat apabila mereka menilai pemilu berlangsung curang.

Pembicaraan tersebut berlangsung dalam pertemuan virtual melalui Rumble pada 30 September dan mencakup usulan perubahan prosedur pemungutan suara serta kemungkinan penggunaan kewenangan presiden. Peter Ticktin, pengacara yang telah mengenal Trump sejak masa sekolah, disebut mengangkat gagasan darurat militer. Sementara itu, Gregory Stenstrom membahas kemungkinan penggunaan National Emergencies Act, sedangkan Tina Peters mendorong perubahan prosedur pemungutan suara, termasuk penggunaan surat suara kertas yang ditandai secara manual dan penghitungan ulang.

Peters merupakan mantan pejabat pemilu Mesa County, Colorado, yang dijatuhi hukuman pada 2024 dalam perkara pelanggaran terkait sistem peralatan pemilu setelah pemilihan presiden 2020. Gubernur Colorado Jared Polis meringankan hukumannya pada 2026 sehingga Peters dibebaskan. Axios juga melaporkan bahwa Peters bertemu Trump pada Oktober 2026 dan mengunjungi Gedung Putih bersama Ticktin pada akhir Juni.

Pembicaraan para aktivis tersebut tidak membuktikan adanya rencana pemerintah untuk memberlakukan darurat militer. Deklarasi keadaan darurat nasional berdasarkan National Emergencies Act dan penerapan darurat militer merupakan persoalan hukum yang berbeda. Investigasi Reuters yang diterbitkan pada 14 Oktober, berdasarkan wawancara dengan lebih dari 50 pejabat pemilu, pakar pemungutan suara, dan ahli hukum, mengidentifikasi sembilan kemungkinan titik rawan menjelang pemilihan.

Risiko tersebut mencakup tekanan terhadap penyelenggara, penyelidikan administrasi pemilu, keterlibatan aparat federal, sengketa penghitungan suara, serta perselisihan pengesahan hasil. Menurut investigasi Reuters, konstitusi AS memberikan kewenangan luas kepada negara bagian untuk mengelola pemilu. Sejumlah putusan pengadilan juga membatasi upaya pemerintah federal mengubah prosedur pemungutan suara dan memperoleh data pemilih tertentu, meskipun penyelenggara di sejumlah negara bagian tetap bersiap menghadapi kemungkinan sengketa.

Pemilu pada 3 November 2026 akan menentukan komposisi baru Dewan Perwakilan Rakyat, sebagian kursi Senat, serta sejumlah jabatan pemerintahan negara bagian dan lokal. Hasilnya akan memengaruhi keseimbangan kekuasaan di Kongres dan kemampuan pemerintahan Trump menjalankan agenda legislatif pada sisa masa jabatannya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed