Prabowo Minta Negara Kuasai 70 Persen Hasil Tambang
Pengelolaan kekayaan pertambangan dan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi dua isu yang mengemuka dalam rangkaian Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan minimal 70 persen hasil produksi tambang dinikmati negara, sementara Muhammadiyah memperkuat kontribusinya melalui pengembangan fasilitas kesehatan.
Dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah pada 14 November 2026, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, untuk memastikan manfaat ekonomi pertambangan lebih besar dinikmati Indonesia.
Presiden bahkan membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, keterlibatan investor tetap dimungkinkan selama memberikan modal untuk kegiatan usaha. Namun, setelah investasi kembali, keuntungan perusahaan harus lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut berkaitan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi kehidupan masyarakat. Ia juga menghubungkan pembenahan sistem ekonomi dengan Pasal 34 UUD 1945.
Presiden menyatakan ingin menggunakan sisa masa mandatnya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya menyimpang dari konstitusi.
"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tutur Prabowo.
Ia juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam selama bertahun-tahun. Menurutnya, sejumlah investor memperoleh izin usaha melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tetapi keuntungan yang dihasilkan justru dibawa keluar Indonesia.
"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya warga negara Indonesia.'
Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.
Selain agenda kebangsaan dan ekonomi, rangkaian kegiatan Muhammadiyah di Palu juga ditandai dengan peresmian RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Rumah sakit tersebut sebelumnya berstatus Klinik Utama yang dikelola bersama Universitas Muhammadiyah Palu.
Perubahan status menjadi rumah sakit memperoleh keputusan pada 11 November 2026. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua PP 'Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengunjungi fasilitas tersebut sebelum peresmian simbolis pada 12 November 2026.
Haedar mengapresiasi kolaborasi keluarga besar Muhammadiyah di Sulawesi Tengah. Ia meminta pengelola meningkatkan kapasitas tempat tidur, fasilitas pelayanan, serta memenuhi persyaratan akreditasi.
"Pokoknya fasilitas dan kualitasnya, agar bisa maksimal memberikan pelayanan ke masyarakat. Terlebih ini nanti direncanakan jadi rumah sakit pendidikan," kata Haedar.
RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah direncanakan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palu. Karena itu, Haedar menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan untuk mendukung rencana tersebut.
Siti Noordjannah Djohantini juga mendorong kerja sama rumah sakit dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
"'Aisyiyah bisa berperan sebagai klinik satelit, untuk mendukung dakwah kesehatan. Termasuk seperti pembinaan kepada ibu-ibu, lansia, serta ibu-ibu di pasar," katanya.
Direktur RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah, dr. Amirudin Rauf, menyambut dukungan organisasi terhadap pengembangan fasilitas tersebut. Ia menilai keterlibatan rumah sakit dalam pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab sekaligus kesempatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
"Kami menyambut baik kerjasama ini. RSIA PKU Muhammadiyah Palu tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung proses pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran," ujar Amirudin.
Dalam pemberitaan Kompas.id mengenai Milad ke-114 Muhammadiyah, organisasi tersebut juga mendorong pemegang kekuatan politik dan ekonomi besar agar mengabdikan pengaruhnya bagi kepentingan negara. Pesan tersebut sejalan dengan sorotan terhadap pengelolaan sumber daya nasional dan penguatan kontribusi organisasi bagi masyarakat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow