Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Protes Prancis Meluas Saat Jaringan Asing Berebut Pengaruh

Smallest Font
Largest Font

Gelombang demonstrasi yang mengguncang Prancis pada Oktober hingga November 2026 berkembang menjadi persoalan sosial dan politik berskala nasional. Selain menuntut perbaikan upah dan kondisi pendidikan, ratusan ribu warga memprotes mahalnya biaya hidup, sementara jaringan informasi asing memanfaatkan situasi tersebut untuk membentuk opini publik.

Menurut Kompas.com, sekitar 575.000 orang mengikuti demonstrasi nasional pada Kamis (5/11/2026). Aksi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pekerja transportasi, tenaga medis, dan berbagai serikat buruh itu berlangsung di sejumlah wilayah Prancis.

Gerakan tersebut bermula dari protes pelajar sekolah menengah pada pertengahan September. Ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah kemudian meluas menjadi gerakan masyarakat yang menyoroti ketimpangan ekonomi, kenaikan harga, serta respons pemerintah yang dianggap tidak memadai.

Sejumlah sektor mengalami gangguan akibat pemogokan. Pemerintah memperkirakan sepertiga institusi pendidikan tinggi terdampak dan 13 persen staf sekolah tidak bekerja. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Prancis mencatat sekitar 5 persen pegawai rumah sakit umum mengikuti aksi.

Kementerian Kesehatan Prancis menyatakan kepada CNN, "Tidak ada gangguan signifikan pada layanan perawatan kesehatan yang dilaporkan."

Di sektor ketenagakerjaan, serikat CGT meminta kenaikan upah minimum sebesar 10 persen. Serikat CFDT mengusulkan tambahan 100 euro atau sekitar Rp 2 juta per bulan, sedangkan kelompok mahasiswa meminta tambahan anggaran pendidikan dan peningkatan kapasitas universitas.

Ketegangan juga berlanjut setelah demonstrasi nasional. Pada 10 November, BFMTV melaporkan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional bahwa sekitar 49 dari 3.700 sekolah menengah atas atau lycee diblokir pelajar. Jumlah tersebut setara 1,3 persen dari keseluruhan sekolah, tanpa gangguan kegiatan belajar mengajar yang teridentifikasi.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, demonstrasi 5 November secara keseluruhan menyebabkan 448 orang ditangkap. Bentrokan terjadi di sejumlah kota, termasuk Rennes, Nantes, Lyon, dan Marseille. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran di Lyon.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez membela tindakan aparat keamanan dalam menghadapi kerusuhan tersebut.

"Dalam situasi di mana, sekali lagi, banyak tindak kekerasan terjadi, petugas penegak hukum merespons dengan keberanian dan tekad untuk memastikan bahwa hak protes dapat dijalankan secara damai dan aman, meskipun ada klaim kontroversial yang menuduh mereka menghalang-halanginya," ujar Nunez.

Presiden Emmanuel Macron juga meminta kegiatan pendidikan kembali berjalan. Dalam wawancara dengan jurnalis HugoDecrypte, Macron menyoroti dampak penutupan sekolah terhadap pelajar.

"Saya ingin sekolah menengah dapat dibuka kembali setelah liburan karena, ketika kita berbicara tentang masa depan kaum muda kita, mereka harus dapat kembali ke kelas," kata Macron.

Di tengah ketegangan domestik, laporan investigasi Reuters yang diterbitkan 9 November mengungkap aktivitas jaringan asing dalam penyebaran informasi mengenai kerusuhan Prancis. Dua dokumen internal Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis mengidentifikasi aktivitas jaringan pro-Rusia, kelompok akun terkait Israel, serta pendukung gerakan MAGA di Amerika Serikat.

Dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya membentuk persepsi masyarakat mengenai imigrasi, radikalisme, keamanan nasional, dan kelemahan pemerintahan Prancis. Namun, laporan itu tidak menemukan bukti bahwa aktor asing mengorganisasi atau memicu kerusuhan secara langsung.

Laporan Uni Eropa menyoroti Operation Overload atau Matryoshka, jaringan informasi pro-Rusia yang diduga menyebarkan video palsu dengan tampilan menyerupai pemberitaan media internasional. Kontennya mencakup klaim mengenai kekerasan seksual oleh imigran dan ancaman serangan teroris.

Analisis aktivitas digital pada 7–21 Oktober 2026 juga menemukan penyebaran narasi yang menggambarkan pemerintahan Prancis sebagai pemerintahan lemah sekaligus semakin otoriter. Sebagian pesan mengaitkan persoalan ekonomi masyarakat dengan dukungan Eropa terhadap Ukraina.

VIGINUM, lembaga pemerintah Prancis yang menangani manipulasi informasi asing, telah mendokumentasikan aktivitas Matryoshka sejak September 2023. Dalam laporan teknis Juni 2024, lembaga tersebut menjelaskan penggunaan konten palsu yang meniru identitas media dan tokoh publik untuk menyebarkan informasi manipulatif.

Laporan Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengungkap perbedaan jangkauan sejumlah kelompok akun di platform X. Selama 16–18 Oktober, sepuluh unggahan teratas jaringan pro-Rusia memperoleh sekitar 2,8 juta tayangan.

Pada periode yang sama, sepuluh unggahan teratas kelompok akun terkait MAGA meraih lebih dari 49 juta tayangan. Sementara itu, kelompok akun yang berkaitan dengan Israel mencatat lebih dari 35 juta tayangan.

Reuters melaporkan bahwa sejumlah pesan menghubungkan kerusuhan dengan persoalan imigrasi dan Islamisme radikal. Meski demikian, jumlah tayangan tidak membuktikan keberhasilan propaganda dalam mengubah opini publik ataupun menunjukkan adanya koordinasi terpusat.

Aktivitas akun yang berkaitan dengan gerakan politik atau negara tertentu juga tidak otomatis membuktikan keterlibatan resmi pemerintah negara tersebut. Sementara itu, kelompok Rompi Kuning telah merencanakan demonstrasi lanjutan pada 6 dan 7 November 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed