Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Rini Widyantini Soroti Lambatnya Pelayanan Birokrasi Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Adopsi teknologi digital yang tinggi belum mampu membuat pelayanan publik di Indonesia berjalan secepat yang diharapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyoroti persoalan tersebut, terutama dalam proses administrasi yang masih membutuhkan waktu panjang, dilansir dari Detik Finance.

Dalam acara Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026), Rini menekankan pentingnya mempercepat reformasi birokrasi agar kemajuan penggunaan teknologi masyarakat sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Indonesia memiliki 288,3 juta penduduk dengan jumlah pengguna smartphone mencapai 353 juta unit. Angka tersebut setara dengan penetrasi sekitar 126,8%, sedangkan kelompok Generasi Z dan Milenial yang melek digital berjumlah 128 juta jiwa atau sekitar 45,8% dari populasi.

Besarnya penggunaan perangkat digital itu belum tercermin dalam kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan. Berdasarkan data OECD yang disampaikan Rini, tingkat kepuasan pengguna terhadap aspek tersebut baru mencapai 64%.

Angka itu menjadi perhatian karena kecepatan telah menjadi salah satu faktor yang menentukan penilaian masyarakat terhadap layanan. Ketersediaan teknologi canggih dan semakin banyaknya perangkat digital belum otomatis membuat proses administrasi berlangsung lebih singkat.

Rini menjelaskan, "Namun demikian, ternyata kita bisa melihat dari data OECD, kita itu terlihat bahwa 64% pengguna layanan puas terhadap kecepatannya. Jadi kecepatan ini sekarang menjadi penentu," kata Rini.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat. Menurutnya, tantangan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup perbaikan proses pelayanan yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Rini menyampaikan, "Meskipun kita punya canggih apa namanya teknologinya, kemudian juga gadget-nya juga sudah semakin banyak, tetapi kita masih punya satu tantangan di mana kecepatan itu sekarang menjadi salah satu kebutuhan daripada masyarakat," sambung Rini.

Pendaftaran perusahaan di Indonesia membutuhkan 34 hari

Lamanya proses administrasi terlihat dari waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan perusahaan domestik baru. Menurut Rini, proses tersebut di Indonesia rata-rata memakan waktu hingga 34 hari, lebih panjang dibandingkan sejumlah negara lain di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, Malaysia membutuhkan waktu 9 hari, Vietnam 7 hari, sedangkan Singapura dapat menyelesaikan pendaftaran perusahaan dalam 1 hari. Perbedaan durasi tersebut memperlihatkan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mempercepat prosedur pendirian usaha.

Rini menjelaskan, "Misalnya saya mengambil contoh untuk pendaftaran perusahaan domestik baru di Indonesia, kita itu masih punya waktu 34 hari, padahal di Singapura, di Malaysia itu mereka cukup, kalau misalnya di Malaysia 9 hari, di Vietnam 7 hari, Singapura bahkan 1 hari," jelasnya.

Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan administrasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan lamanya tahapan yang harus dilalui pelaku usaha. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendaftaran menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam upaya memperbaiki pelayanan publik.

Proses setelah izin terbit masih memerlukan waktu

Tantangan birokrasi tidak selalu berakhir ketika izin perusahaan selesai diterbitkan. Rini mengungkapkan bahwa badan usaha yang telah memperoleh pendaftaran belum tentu bisa langsung menjalankan kegiatan operasionalnya secara penuh.

Masih terdapat proses lanjutan yang harus diselesaikan sebelum kegiatan usaha dapat dieksekusi. Kondisi tersebut membuat waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan investasi berpotensi menjadi lebih panjang daripada durasi pengurusan pendaftaran semata.

Rini mengatakan, "Dia mendapatkan pendaftaran perusahaan tuh mereka belum bisa langsung jalan. Ini kita baru mendapatkan izinnya. Itu untuk bisa langsung eksekusi, itu juga bisa masih memerlukan beberapa hari begitu," ujarnya.

Karena itu, percepatan penerbitan izin perlu diimbangi dengan perbaikan tahapan administrasi berikutnya. Berdasarkan persoalan yang dipaparkan Rini, ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup dilihat dari tersedianya sistem digital, tetapi juga dari waktu yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelesaikan kebutuhannya.

Dalam acara tersebut, Rini kembali menegaskan perlunya reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Tingginya penggunaan teknologi oleh masyarakat perlu berjalan seiring dengan peningkatan kecepatan pelayanan yang diberikan pemerintah.

Rini menyatakan, "Jadi tentunya kita ingin memastikan bahwa meskipun kita pengguna teknologi ini cukup tinggi, tapi tidak berbanding lurus dengan kecepatan layanan yang sedang kita lakukan," pungkasnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed