Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemprov dan DPRD Soroti Risiko Gaji ASN Lewat KDMP

Smallest Font
Largest Font

Sejumlah pemerintah daerah, legislator, PNS, dan ekonom menyoroti rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena dinilai berisiko terhadap ketepatan pembayaran, keamanan data, tata kelola dana, serta likuiditas bank daerah, berdasarkan rangkaian pernyataan pada 15-17 Oktober 2026.

Menurut jatim.akurat.co, Pemprov Jatim menilai dampaknya bisa menjalar ke sumber dana murah Bank Pembangunan Daerah, terutama Bank Jatim, yang selama ini mengelola rekening gaji ASN dan Rekening Kas Umum Daerah.

Masih menurut jatim.akurat.co, Bank Jatim mengelola sekitar 419.053 akun payroll ASN dengan rata-rata perputaran dana gaji Rp1,5 triliun per bulan. Sementara itu, di Jatim terdapat 8.494 unit KDMP yang sudah berbadan hukum di 38 kabupaten/kota.

Menurut yogyakarta.kompas.com, kekhawatiran lain muncul dari sisi perlindungan data pribadi. Di DIY, jumlah ASN tercatat 12.077 personel, terdiri atas 7.936 PNS dan 4.141 PPPK, dengan total anggaran gaji ASN disebut mencapai Rp 1.679.160.651.

Di tingkat operasional, cnnindonesia.com melaporkan sebagian PNS mempertanyakan kesiapan koperasi menangani arus dana besar. Mereka menyoroti potensi keterlambatan pembayaran, keterjangkauan layanan, celah penyimpangan, hingga keamanan sistem.

Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim, meminta pemerintah pusat menghitung ulang dampak kebijakan itu terhadap bank daerah dan penerimaan daerah.

"Sebetulnya, yang namanya bank daerah atau BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya dan RKUD-nya dari PNS. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat," ujar Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim.

Ia juga menyoroti kesiapan pelaksana dari sisi sistem dan kepercayaan pengguna. Menurut jatim.nu.or.id, Pemprov Jatim sebelumnya sudah meminta rencana itu dikaji kembali karena berkaitan dengan PAD dan penguatan bank daerah.

"Yang kedua, tentu kita lihat juga bagaimana kesiapan itu terkait dengan sistem, mekanisme, manajemen, akuntabilitas, dan trust ya, bagi PNS. Itu saja, kita lihat nanti," ujar Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Komisaris Bank Jatim.

Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, menilai perubahan skema payroll tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan BPD pada dana murah dari rekening gaji ASN.

"Selama ini yang bisa menghidupkan terkait dengan BPD termasuk Bank Jatim, di antaranya dari payroll PNS ini," kata Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim.

Ia memperingatkan dampak kebijakan dapat meluas ke seluruh BPD jika diterapkan menyeluruh. Menurut jatim.nu.or.id, penurunan kinerja bank daerah dikhawatirkan menekan operasional, kredit, hingga kontribusi ke PAD.

"Jika penyaluran gaji ASN benar-benar dialihkan ke koperasi desa dan kelurahan, dampaknya terhadap kinerja perbankan daerah akan sangat bergantung pada skema dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah," tutur Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim.

Mahdi juga menilai risikonya tidak terbatas pada satu daerah. Karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh sebelum keputusan dijalankan.

"Bukan hanya terjadi di sini saja, seluruh Bank BPD akan berpotensi mengalami kemerosotan," jelas Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim.

"Sehingga perlu dikaji ulang, karena pengalihan itu akan berpengaruh pada daerah juga," tandas Mahdi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim.

Di Yogyakarta, Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, menekankan ancaman kebocoran data ketika pemindahan informasi ASN dilakukan dalam skala besar.

"Selain masalah keuangan, ada risiko besar terhadap keamanan data pribadi aparatur negara. Pemindahan data masif berupa NIP hingga NIK, berpotensi menimbulkan celah keamanan dan membuka ruang terjadinya kecurangan," katanya dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Ia menilai skema yang berjalan saat ini belum menunjukkan urgensi untuk diubah. Menurut yogyakarta.kompas.com, penyaluran gaji ASN oleh Pemda DIY selama ini disebut berjalan baik dan tepat waktu.

"Selama ini, penyaluran gaji oleh Pemda DIY telah berjalan baik dan tepat waktu. Pemindahan skema ke KDMP ini tidak mendesak untuk dilakukan, tapi justru mengancam kerahasiaan data penting negara," imbuh Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.

Eko juga meminta fokus kementerian terkait diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, bukan mengambil alih urusan penggajian ASN yang telah diatur lintas kementerian dan lembaga.

"Di Indonesia kan ada pegawai pusat, pegawai provinsi, dan pegawai kabupaten/kota. ASN pun dibayar sesuai tingkatannya, sesuai status kepegawaiannya."

Menurut Eko, tata kelola pembayaran aparatur sudah memiliki otoritas masing-masing. Ia juga meminta sistem yang ada diperkuat agar pelayanan publik tidak terganggu.

"ASN dan gaji ini sudah ada Mendagri, BKN, MenPAN, dan Menkeu. Jadi Menkop tidak perlu mencari kesibukan tambahan yang bukan tupoksinya," tegas Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.

"Pemerintah pusat lebih baik fokus untuk menyempurnakan sistem yang ada, seperti memastikan pembayaran tepat waktu, memperkuat pengawasan internal demi mewujudkan birokrasi yang bersih," katanya.

Dari kalangan ASN, dua pegawai dari instansi pendidikan di Surabaya yang dikutip cnnindonesia.com menilai rencana itu berpotensi menambah persoalan bila pengawasan dan kapasitas koperasi belum siap.

"Iya, kebijakan ini berisiko dan punya potensi menciptakan masalah baru. Secara tata kelola, akuntabilitas Kopdes diragukan dan belum memiliki pengalaman mengelola keuangan dalam jumlah besar. Kekacauan tata kelola menimbulkan keresahan kolektif di kalangan ASN karena menyangkut layanan kebutuhan dasar," ujar AI kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

PNS lain berinisial NN menilai perubahan mekanisme pembayaran gaji terlalu cepat bila dibandingkan dengan sistem perbankan yang selama ini sudah berjalan.

"Menurut saya, kebijakan ini agak terburu-buru dan bisa memicu masalah yang lebih besar. Wacana Kopdes sebagai lembaga penyalur gaji PNS seharusnya dikaji secara mendalam. Selama ini, sistem dan tata kelola perbankan sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya," kata NN kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/10).

Ia juga menyoroti risiko teknis dan integritas pengelolaan dana apabila dukungan teknologi serta sumber daya manusia belum memadai.

"Urusan gaji, yang merupakan kebutuhan dasar, dalam skala besar berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti keterlambatan pembayaran, layanan yang tidak terjangkau di wilayah tertentu, serta penyelewengan atau korupsi karena kurangnya dukungan teknologi dan SDM," ujarnya.

Pengamat ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai negara harus sangat berhati-hati karena pembayaran gaji dan pensiun menyangkut kewajiban dasar kepada pegawai dan penerima manfaat.

"Pembayaran gaji dan pensiun merupakan kewajiban negara yang tidak boleh terlambat, salah sasaran, apalagi hilang. Satu kegagalan saja dapat merusak kepercayaan terhadap koperasi sekaligus negara sebagai pemberi kerja," ujar Yusuf Rendy Manilet, Pengamat ekonomi CORE Indonesia.

Ia menilai fondasi pengawasan dan perlindungan simpanan koperasi belum sepenuhnya tersedia. CNNIndonesia.com juga mencatat usulan pembentukan otoritas khusus pengawas koperasi dan perluasan fungsi LPS masih berada dalam pembahasan RUU Perkoperasian.

"Memberikan tanggung jawab sebesar ini sebelum pengawasan dan penjaminan berlaku berarti memindahkan risiko kepada PNS dan pensiunan," ujarnya.

Yusuf juga mempertanyakan nilai tambah pemindahan jalur gaji dari bank ke koperasi ketika transfer elektronik sudah tersedia. Ia menyebut 10.070 koperasi baru mulai beroperasi serentak pada 15 Oktober, sedangkan dari sekitar 10 ribu koperasi yang disebut telah beroperasi pada Agustus, baru 3.300 berjalan optimal.

"Ketika model bisnis, tata kelola, dan pembiayaan dasarnya belum sepenuhnya teruji, koperasi belum seharusnya langsung mengelola arus dana jutaan pegawai dan pensiunan," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat ekonomi CORE Indonesia.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan dana gaji tetap masuk ke rekening bank, sementara koperasi menjalankan fungsi layanan transaksi bagi anggota dan masyarakat.

"Jalan tengah yang lebih aman adalah mempertahankan dana gaji di rekening bank, sementara koperasi berperan sebagai agen layanan untuk penarikan tunai, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya," ujarnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed