Said Abdullah Soroti Sikap MSCI terhadap Pasar Modal Indonesia
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mempertanyakan penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia setelah lembaga tersebut menyoroti kemungkinan penurunan klasifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Dalam keterangan resmi yang diterima detikcom pada Minggu (18/10/2026), Said menilai langkah perbaikan yang telah dilakukan otoritas pasar modal perlu menjadi bagian dari evaluasi MSCI.
Pengumuman MSCI beriringan dengan tekanan tajam di pasar saham domestik. Menurut laporan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 11,57 persen hingga penutupan perdagangan Jumat (16/10/2026), sementara sejumlah saham berkapitalisasi besar dan saham unggulan turut melemah.
Said mengakui masukan MSCI dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia. Namun, ia menilai keputusan lembaga tersebut tetap perlu dikritisi dan mempertanyakan apakah langkah yang diambil sudah mempertimbangkan perkembangan pembenahan pasar modal.
"Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata-mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia? Harapan saya, MSCI sepenuhnya berada pada posisi seperti itu. Namun, apa pun itu, koreksi dari MSCI tetap kita terima sebagai evaluasi yang serius," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan lembaga pemeringkat internasional tidak terlepas dari penilaian kritis. Menurut Said, hubungan antara otoritas Indonesia dan MSCI perlu memberi ruang bagi kedua pihak untuk saling menyampaikan evaluasi.
"Yang pasti, MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi yang memiliki otoritas tunggal dan paling sempurna. Karena itu, kita juga boleh kritis terhadap mereka. Relasi resiprokal yang saling kritis ini saya kira justru baik untuk kedua belah pihak, antara kita dan mereka," ujar Said.
Said menyebut Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkomunikasi dengan MSCI serta menjalankan sejumlah rekomendasi secara bertahap. Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan kinerja lembaga-lembaga itu kepada DPR.
"Sebab, setahu saya, tanpa bermaksud membela BEI dan OJK, kedua lembaga dalam laporan kinerjanya kepada DPR secara bertahap menjalankan saran-saran kebijakan dari MSCI. BEI, KSEI, dan OJK juga proaktif membangun komunikasi dengan MSCI," ujar Said.
Salah satu langkah yang disorot ialah kebijakan OJK mengenai peningkatan saham beredar untuk publik atau free float. Said juga menyebut ratusan sanksi telah dijatuhkan kepada pelaku pasar sebagai bagian dari pengawasan perdagangan saham.
"Kita ketahui bersama OJK telah menaikkan free float dengan skema berjenjang berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, yakni 15%, 20%, dan 25%. OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada para pelaku pasar di bursa. Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak mendapat apresiasi secuil pun dari MSCI?" ujar Said.
Meski mengemukakan kemajuan tersebut, Said mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola pasar modal. Ia menyoroti praktik pengaturan harga saham serta keterbatasan keterbukaan informasi kepemilikan saham yang menurutnya perlu segera dibenahi.
"Bahwa masih ada praktik 'pengaturan harga' dalam perdagangan saham di bursa Indonesia, kita tidak menutup mata. Bahwa KSEI dan OJK cenderung lambat membuka informasi kepemilikan saham di bursa, itu juga harus kita akui. Bahkan, KSEI dan OJK perlu didorong untuk kembali menyempurnakan granularitas data investor serta membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai kepemilikan saham para pihak. Saya kira ini tuntutan yang wajar dari MSCI sebagai lembaga pemeringkat," ujar Said.
Ia menjelaskan, data kepemilikan saham yang lebih akurat dibutuhkan investor untuk menilai risiko dan menentukan keputusan investasi. Karena itu, Said memandang tuntutan peningkatan transparansi sebagai hal yang wajar, meskipun ia menilai kemajuan yang telah dicapai Indonesia juga perlu diperhitungkan.
"Saya memahami sepenuhnya bahwa MSCI sebagai panduan investor tentu saja merasa berkepentingan memberikan informasi yang utuh agar para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan matang dan akurat, disertai analisis risiko yang memadai. Salah satunya melalui dukungan data kepemilikan saham yang akurat. Memang masih ada yang kurang, tetapi kemajuan bertahap telah dijalankan. Sayangnya, semua upaya perbaikan oleh otoritas bursa seolah-olah tanpa makna di mata MSCI," ujar Said.
Untuk membandingkan penilaian terhadap Indonesia, Said menyinggung keputusan FTSE Russell yang mempertahankan Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market. Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan perbaikan klasifikasi investor, peningkatan free float, dan penguatan pengawasan pasar.
"Kita bandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti FTSE Russell. Indonesia bertahan dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lain, seperti China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Keputusan ini diambil oleh FTSE Russell setelah melihat upaya perbaikan terhadap klasifikasi investor, penambahan free float, serta pengawasan pasar yang diperketat," tutur Said.
Ia mempertanyakan perbedaan penilaian kedua lembaga tersebut dan menilai komunikasi langsung dapat menjadi jalan untuk memperjelas persoalan yang belum terselesaikan. Said menegaskan bahwa kritik MSCI tetap dapat diterima selama diarahkan pada perbaikan pasar modal.
"Kenapa FTSE Russell memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak? Bukankah jika ada hal yang belum terlalu jelas bisa dikomunikasikan kepada otoritas? Sekali lagi, saya tidak menolak koreksi dari MSCI sepanjang didedikasikan penuh untuk perbaikan pasar modal. Saya kira MSCI juga tidak hendak mempertaruhkan kredibilitasnya atas hal ini," ujar Said.
Said juga menyoroti transaksi investor asing ketika pasar saham mengalami tekanan pada Jumat (16/10/2026). Berdasarkan angka yang disampaikannya, investor asing membeli saham di BEI senilai Rp 9,18 triliun pada hari yang sama dengan anjloknya IHSG.
"Ironisnya, ketika harga saham jatuh akibat pengumuman itu, nyatanya investor asing juga kembali menyerok saham-saham yang diperdagangkan di BEI yang dianggap buruk oleh MSCI. Pada 16 Oktober 2026, ketika MSCI menempatkan BEI dalam kategori Standalone Market dan IHSG jatuh, nyatanya ada yang mengambil untung. Investor asing membeli saham hingga Rp 9,18 triliun," ujar Said.
Ia menyatakan tidak menuduh MSCI sengaja menjatuhkan IHSG untuk membuka peluang keuntungan bagi investor asing. Namun, Said menilai pergerakan transaksi tersebut perlu dicermati karena kondisi pasar yang tertekan juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku investasi.
"Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG dan memberi jalan bagi investor asing untuk mengambil keuntungan (profit taking). Namun, fakta yang sulit kita mungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund," ujar Said.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow