Pemerintah Serahkan Tambang Ilegal Nabire kepada Antam
Pengelolaan tambang emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, akan dialihkan kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Langkah pemerintah ini dilakukan setelah lokasi pertambangan milik PT Kristalin Eka Lestari ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Penyerahan areal tersebut menandai kelanjutan penanganan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan. Pemerintah berencana melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) agar pengelolaan tambang yang telah diambil alih negara dapat dijalankan oleh perusahaan milik negara.
Penutupan tambang di Nabire merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal di kawasan hutan. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi landasan tugas Satgas PKH.
Selain penertiban di lapangan, izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari juga telah dicabut secara resmi. Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Dengan pencabutan izin tersebut dan penertiban kawasan tambang, pemerintah melanjutkan langkah pengambilalihan areal yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Lokasi dengan luas 275,36 hektare itu selanjutnya direncanakan untuk diserahkan kepada PT Antam.
Satgas PKH melanjutkan penertiban pertambangan ilegal
Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Pengarah Satgas PKH, Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban tetap berjalan meskipun menghadapi perlawanan. Ia menekankan bahwa tugas tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan persatuan nasional dan ketentuan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (23/10/2026), Sjafrie menyampaikan komitmen satgas untuk meneruskan upaya penertiban kawasan hutan.
"Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025, insyaallah semuanya akan kita selesaikan," ungkap Sjafrie.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas satgas, meskipun terdapat hambatan dalam prosesnya. Perpres Nomor 5 Tahun 2025 disebut sebagai dasar pelaksanaan tugas tersebut.
Antam direncanakan menjadi operator sekaligus investor
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menjelaskan bahwa areal pertambangan yang telah dikuasai negara akan diserahkan kepada BUMN. Dalam rencana tersebut, PT Antam tidak hanya diharapkan menanamkan modal, tetapi juga menjalankan kegiatan operasional tambang.
Burhanuddin menyampaikan bahwa pengelolaan oleh perusahaan milik negara diharapkan memastikan kegiatan pertambangan tersebut berada di bawah kendali negara dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
"Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat," ujar Burhanuddin.
Rencana pengalihan tambang emas di Nabire tersebut mencakup areal milik PT Kristalin Eka Lestari yang telah ditertibkan Satgas PKH. Pemerintah menunjuk PT Antam sebagai BUMN yang diharapkan menjalankan fungsi operator sekaligus investor dalam pengelolaan kawasan tambang tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow