Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Toyota Dorong Pemerintah Evaluasi Pajak untuk Dongkrak Penjualan Mobil

Smallest Font
Largest Font

Peningkatan penjualan mobil nasional membutuhkan strategi yang melibatkan produsen dan pemerintah. Toyota menilai pembenahan harga kendaraan, evaluasi pajak, serta penguatan daya beli masyarakat menjadi faktor penting untuk memperluas pasar otomotif Indonesia, dilansir dari Otomotif. Wakil Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily menilai peluang pertumbuhan industri kendaraan nasional masih terbuka lebar.

Salah satu indikatornya terlihat dari tingkat kepemilikan mobil masyarakat yang masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Data rasio kepemilikan kendaraan atau motorization ratio memperlihatkan Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Saat ini, kepemilikan mobil di Indonesia berada pada kisaran 79 hingga 98 unit per 1.000 penduduk.

Angka tersebut masih jauh dibandingkan Malaysia yang mencapai sekitar 500 unit per 1.000 penduduk. Sementara itu, Thailand mencatat rasio kepemilikan sekitar 270 unit per 1.000 penduduk.

Perbedaan tersebut menjadi gambaran mengenai peluang peningkatan jumlah pemilik kendaraan di Indonesia. Menurut Ernando, kelompok pembeli mobil pertama memiliki peran penting dalam memperbesar rasio kepemilikan kendaraan nasional. "Siapa yang bisa meningkatkan rasio kepemilikan kendaraan? Mereka adalah pembeli pertama, yaitu masyarakat yang baru pertama kali memiliki mobil," ujar Ernando saat ditemui di Tangerang, Jumat (13/11/2026).

Karena itu, pertumbuhan kelompok masyarakat kelas menengah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah konsumen yang baru memasuki pasar kendaraan roda empat. Kedua faktor tersebut dinilai dapat memperluas basis pembeli otomotif domestik. Perluasan pasar tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan aktivitas ekonomi. Produsen dan pemerintah dinilai perlu mengambil langkah nyata agar harga kendaraan baru lebih mudah dijangkau, terutama oleh masyarakat yang belum pernah memiliki mobil.

Dari sisi industri, prinsipal otomotif diharapkan mampu menawarkan kendaraan dengan struktur harga yang lebih kompetitif. Sementara itu, pemerintah perlu meninjau kembali komponen perpajakan yang menjadi bagian dari biaya kepemilikan kendaraan. Ernando menyoroti besarnya beban pajak kendaraan di Indonesia yang berada pada kisaran 40 persen.

Menurutnya, kebijakan khusus bagi pembeli pertama dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas akses kepemilikan mobil. "Kami benar-benar memikirkan cara agar harga lebih kompetitif. Namun, pemerintah juga perlu meninjau struktur pajaknya.

Di Indonesia, biaya pajak kepemilikan kendaraan mencapai 40 persen. Untuk pembeli pertama, mungkin perlu dipertimbangkan agar tidak sebesar 40 persen," ucap Ernando.

Peninjauan tersebut terutama diarahkan pada kelompok konsumen yang baru pertama kali membeli kendaraan. Dengan adanya kemungkinan keringanan, beban biaya awal kepemilikan mobil diharapkan tidak terlalu berat bagi calon pembeli.

Ernando menilai kebijakan yang mendukung keterjangkauan kendaraan dapat membantu meningkatkan jumlah konsumen baru. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan penjualan produsen, tetapi juga berpotensi memperluas pasar otomotif nasional.

Target Penjualan 2 Juta Mobil dan Dampak Ekonomi

Target peningkatan penjualan hingga 2 juta unit kendaraan per tahun dipandang memiliki manfaat yang melampaui sektor otomotif. Pertumbuhan volume pasar berpotensi menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi berbagai bidang ekonomi.

Salah satu dampaknya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aktivitas produksi dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam rantai pasok otomotif, mulai dari pemasok tingkat tier 1 hingga tier 4. Selain memperluas kesempatan kerja, kenaikan volume kendaraan juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Tambahan pemasukan tersebut dapat berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Penguatan produksi dalam negeri juga memiliki kaitan dengan kemampuan industri bersaing di pasar ekspor. Semakin tinggi jumlah kendaraan yang diproduksi, semakin kecil beban biaya tetap atau fixed overhead pabrik yang harus ditanggung untuk setiap unit kendaraan. Kondisi tersebut dapat mendukung efisiensi biaya produksi. Dengan demikian, peningkatan volume pasar domestik dinilai berpotensi memberikan manfaat terhadap produktivitas sekaligus daya saing industri otomotif nasional.

Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi kendaraan sekitar 2 juta unit setiap tahun. Namun, pemanfaatan fasilitas produksi tersebut baru mencapai kisaran 40 persen. Artinya, masih terdapat kapasitas menganggur atau idle capacity sekitar 60 persen.

Kesenjangan antara kemampuan produksi dan realisasi pemanfaatannya menjadi salah satu alasan perlunya pemulihan pasar kendaraan secara bertahap. Toyota bersama produsen otomotif lain yang tergabung dalam Gaikindo tengah menyiapkan peta jalan untuk meningkatkan penjualan nasional. Rencana tersebut disusun melalui beberapa tahapan pertumbuhan, bukan dengan langsung mengejar target tertinggi.

Dalam rancangan tersebut, peningkatan pasar dimulai dari 1 juta unit. Selanjutnya, target dinaikkan menjadi 1,5 juta unit sebelum diarahkan mencapai 2 juta unit per tahun.

Kajian Pembatasan Usia Operasional Kendaraan

Selain persoalan harga dan perpajakan, pembaruan kebijakan mengenai usia kendaraan juga masuk dalam pembahasan strategi pengembangan industri otomotif. Kajian ini berkaitan dengan upaya mendorong peremajaan kendaraan di Indonesia. Ernando menyebut Direktur Jenderal Ilmate Kemenperin, Pak Tata, mengusulkan perlunya penelitian menyeluruh mengenai kemungkinan pembatasan usia operasional kendaraan.

Usulan tersebut muncul karena Indonesia belum memiliki regulasi pembatasan umur kendaraan secara nasional. "Pak Tata (Dirjen Ilmate Kemenperin) menambahkan usulan perlunya studi menyeluruh terkait pembatasan usia operasional kendaraan, karena saat ini Indonesia belum menerapkan regulasi pembatasan umur kendaraan," kata Ernando.

Menurut Ernando, pengalaman negara lain dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun kebijakan tersebut. Beberapa negara diketahui menerapkan batas usia kendaraan, salah satunya selama 10 tahun.

Indonesia sendiri belum memberlakukan aturan nasional yang secara khusus membatasi umur kendaraan. Karena itu, penerapan kebijakan serupa masih membutuhkan kajian komprehensif sebelum dijadikan bagian dari regulasi otomotif. Pembahasan mengenai batas usia operasional kendaraan diharapkan dapat mendukung program peremajaan kendaraan. Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam strategi memperkuat pertumbuhan industri otomotif nasional.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed