Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Transaksi BYAN Picu Sorotan Tata Kelola Pasar Modal Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Transaksi pengambilalihan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh PT Jhonlin Baratama senilai sekitar Rp26,1 triliun menjadi sorotan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia. Peralihan kepemilikan yang melibatkan Haji Isam serta Low Tuck Kwong dan Elaine Low tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penentuan harga, sumber pendanaan, dan perlindungan investor minoritas di tengah evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia.

Menurut laporan Bloomberg Technoz pada 14 Oktober 2026, manajemen BYAN menyampaikan tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa perseroan tidak banyak terlibat dalam transaksi tersebut. Manajemen mengonfirmasi harga Rp2.588 per saham, tetapi menyatakan tidak memiliki informasi mengenai sejumlah aspek transaksi yang ditanyakan bursa.

Data mengenai jumlah saham yang dialihkan berbeda dalam kedua laporan sumber. Bloomberg Technoz menyebut 10,84 miliar saham, sedangkan Bsinews.id pada 18 Oktober 2026 melaporkan sekitar 10,08 miliar saham atau 30,25% kepemilikan. Bsinews.id memperkirakan nilai transaksi mencapai Rp26,09 triliun hingga Rp26,1 triliun.

Menurut Bloomberg Technoz, transaksi dilakukan melalui pasar negosiasi pada Rabu, 7 Oktober 2026. Harga pelaksanaannya sebesar Rp2.588 per saham, jauh di bawah harga pembukaan BYAN pada hari yang sama, yakni Rp13.450. Perbedaan harga tersebut turut mengarahkan perhatian pada transparansi dan dasar penetapan nilai transaksi.

Dalam surat tanggapan yang ditandatangani Direktur BYAN Jenny Quantero dan Alastair Mcleod, manajemen menjelaskan batas informasi yang dapat diberikan kepada BEI.

"Kami mencatat bahwa harga transaksi yang dilaporkan adalah Rp2.588 per saham. Selain informasi yang telah diungkapkan di atas, mengingat perseroan tidak menjadi pihak dalam transaksi tersebut, perseroan tidak memiliki informasi terkait hal-hal lain yang menjadi substansi pertanyaan bursa," tulis manajemen BYAN.

Manajemen juga tidak dapat memastikan apakah penentuan harga melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Perseroan menegaskan bahwa masuknya Haji Isam tidak mengubah pengendalian BYAN, sementara strategi bisnis, rencana belanja modal, investasi, ekspansi, diversifikasi, dan kerja sama strategis belum mengalami perubahan.

Terkait potensi hubungan bisnis dengan pemegang saham baru, manajemen menyatakan belum ada pembahasan mengenai kemungkinan sinergi dengan Jhonlin Baratama.

"Hingga saat ini juga belum terdapat pembahasan antara perseroan dan Jhonlin Baratama sehubungan dengan potensi sinergi antara Perseroan dengan Jhonlin Baratama," tulis manajemen BYAN.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai transaksi tersebut berkaitan dengan persoalan transparansi dan kepercayaan investor. Ia menghubungkannya dengan pembekuan perubahan tertentu pada indeks saham Indonesia oleh MSCI sejak 27 Januari 2026.

"Sejak pembekuan MSCI pada 27 Januari 2026, perubahan aturan bursa hanya dilakukan secara administratif, sementara praktiknya semakin jauh dari kondisi ideal," ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies.

Bhima juga menyoroti perlindungan investor minoritas dan keterkaitan transaksi BYAN dengan saham perusahaan lain yang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri Tbk. Menurut laporan Warta Ekonomi yang dirangkum Bsinews.id, saham PT Eshan Agro Sentosa, pemegang saham pengendali PT Jhonlin Agro Raya Tbk, serta saham PT Pradiksi Gunatama Tbk dijaminkan terkait rencana pengikatan kredit.

"Akuisisi Bayan bermasalah karena transparansi dan perlindungan investor minoritas bukan prioritas utama. Persoalan semakin kompleks karena keterlibatan Bank Mandiri. Akuisisi Bayan melibatkan saham JARR atau PGUN yang dijaminkan kepada Bank Mandiri," ujar Bhima.

Manajemen JARR sebelumnya menyatakan bahwa perseroan tidak terlibat dalam rencana pengambilalihan BYAN dan tidak menyediakan aset, fasilitas, ataupun pendanaan untuk transaksi tersebut. Namun, menurut Bhima, hubungan antara fasilitas kredit dan pembelian saham BYAN belum dijelaskan secara terbuka.

"Di sinilah letak masalahnya, apakah kredit Bank Mandiri digunakan untuk membeli Bayan, sampai sekarang belum jelas. Informasi itu tidak ada dalam laporan keterbukaan," ujar Bhima.

Ia memperingatkan bahwa penurunan harga saham yang dijaminkan dapat memengaruhi nilai agunan dan menimbulkan risiko bagi sektor perbankan. Saham dengan aktivitas perdagangan terbatas juga belum tentu dapat dijual dalam jumlah besar tanpa penurunan harga.

"Risiko dapat menular dari bursa ke perbankan ketika harga saham emiten yang dijaminkan jatuh dan nilai agunannya ikut turun. Saham dengan aktivitas perdagangan kecil juga belum tentu dapat dijual dalam jumlah besar tanpa diskon harga," ujar Bhima.

Bhima menilai penegakan aturan yang belum kuat turut memengaruhi keyakinan investor terhadap reformasi pasar modal Indonesia.

"Sayangnya, tidak ada hukuman atau sanksi berat bagi perusahaan yang melakukan praktik terlarang di bursa," tutur Bhima.

Sorotan terhadap transaksi BYAN muncul ketika MSCI mengevaluasi aksesibilitas pasar, transparansi kepemilikan saham, dan dugaan perdagangan terkoordinasi di Indonesia. Dalam pernyataan resmi pada 16 Oktober 2026 yang dikutip Bloomberg Technoz, MSCI menyampaikan bahwa pelaku pasar belum melihat kemajuan yang konsisten dan memadai.

"Meskipun reformasi telah diumumkan, kekhawatiran signifikan masih ada terkait masalah pasar, termasuk dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi yang terus berlanjut dan tidak adanya bukti penegakan aturan yang berarti," demikian keterangan resmi MSCI.

Keputusan akhir mengenai konsultasi kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia menjadi pasar mandiri dijadwalkan diumumkan MSCI paling lambat akhir Juni 2027. Bhima menilai perubahan klasifikasi tersebut, jika terjadi, berpotensi memengaruhi arus modal, nilai tukar rupiah, biaya impor, dan kesempatan kerja formal.

"Dampaknya tentu berupa tekanan berkepanjangan terhadap nilai tukar rupiah karena investor global tidak melihat kelayakan investasi dalam indeks Indonesia," ujar Bhima.

Bhima turut menyoroti rencana Danantara membeli saham Bursa Efek Indonesia dalam proses demutualisasi. Menurut dia, rencana tersebut menambah perhatian terhadap independensi pengelola bursa di mata investor.

"Danantara yang ingin membeli saham BEI dalam konteks demutualisasi bursa juga menambah beban penilaian terhadap independensi bursa saham. Bagaimanapun, Danantara merupakan entitas yang didukung negara," ujar Bhima.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan pasar keuangan berpotensi merambat ke perekonomian rumah tangga melalui kenaikan biaya hidup dan berkurangnya peluang kerja.

"Biaya kebutuhan pokok dapat naik tajam dan peluang pekerjaan formal berkurang, terutama di sektor industri. Karena itu, peringatan MSCI tidak bisa dianggap tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari," kata Bhima.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed