Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemenkeu Siapkan Tukar Data Pajak Kripto pada 2027

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menyiapkan pertukaran data perpajakan aset kripto lintas negara mulai 2027 setelah jumlah akun konsumen aset digital di Indonesia mencapai 23,21 juta per Agustus 2026. Langkah itu disampaikan Kementerian Keuangan dalam seminar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut data OJK yang dikutip ANTARA, jumlah akun konsumen terdaftar pada pedagang aset keuangan digital naik 1,23 persen dari 22,93 juta pada Juli 2026 menjadi 23,21 juta pada Agustus 2026.

Dilansir dari CNBC Indonesia dan ANTARA, Kementerian Keuangan menempatkan kepastian aturan perpajakan sebagai kebutuhan mendesak karena basis pengguna yang terus membesar. Pemerintah menegaskan fokusnya bukan mengikuti fluktuasi harga harian, melainkan menyiapkan kerangka aturan yang dapat dipahami dan dipercaya masyarakat.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyebut ada tiga prioritas pengaturan. Ketiganya mencakup keadilan aturan dan kemudahan kepatuhan, kejelasan peran serta akuntabilitas, dan penguatan informasi beserta kerja sama lintas negara.

"Per Agustus 2026, Indonesia memiliki lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital. Jumlah itu hampir empat kali lipat dari populasi Singapura. Jadi, angka ini menunjukkan mengapa aturan yang jelas penting bagi begitu banyak pengguna dan pelaku usaha," kata Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Ia menambahkan, kesetaraan perlakuan menjadi bagian penting dalam desain kebijakan pajak. Menurut CNBC Indonesia, pemerintah ingin aturan yang sama berlaku bagi penjual di toko fisik dan daring, serta bagi entitas lokal maupun asing.

"Oleh karena itu, kita membutuhkan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Masih dari pemaparan yang sama, Indonesia disebut telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework dari OECD. Kerangka itu dirancang untuk pertukaran otomatis informasi perpajakan terkait aset kripto antarotoritas di berbagai negara.

"Terkait hal ini, Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari OECD. Kerangka kerja ini memungkinkan otoritas pajak untuk saling berbagi informasi lintas negara dan pertukaran data pertama akan dilakukan pada tahun 2027," ujar Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Menteri Keuangan.

Pada forum terpisah di lokasi yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti dimensi syariah dari aset kripto. Ia menilai status halal atau haram tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada ada tidaknya unsur ketidakpastian dan mudarat dalam transaksi.

"Boleh jadi hari ini mungkin haram, tetapi besok kalau ada clear semuanya, tidak ada lagi masalahnya, itu bisa menjadi halal. Dan bisa juga sebaliknya, hari ini halal, tapi ternyata ada temuan besok yang mendatangkan gharar. Jadi urusan halal-haram itu ditentukan oleh objektivitasnya. Insyaallah kalau kita saling mengontrol, pemerintah mengontrol ulama, ulama mengontrol pemerintah, enak itu," ungkap Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Nasaruddin menyatakan penetapan fatwa merupakan kewenangan MUI. Menurut dia, pemerintah dan ulama selama ini bekerja sama dalam pengaturan sektor keuangan, sementara investasi pada prinsipnya harus bebas dari gharar, dharar, dan kondisi yang memberatkan masyarakat.

"Ya nanti ditanya Majelis Ulama, tapi yang jelas bahwa asas yang kita anut itu adalah sepanjang tidak ada masyaqqah, masyarakat tidak ada dharuri, tidak ada masalah gharar," jelas Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Ia juga mengingatkan posisi fatwa MUI pada Ijtima Ulama VII tahun 2021. Dalam forum itu, mata uang kripto dinyatakan haram karena dinilai mengandung gharar dan dharar, sedangkan sebagai komoditas hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi syarat sil'ah atau memiliki dasar serta manfaat yang jelas.

"Sebagai sebuah aset kripto, kita harus berhati-hati. Pada tahun 2021, Ijtima Ulama 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama menyatakan bahwa mata uang kripto adalah haram, karena mengandung gharar dan dharar. Sementara itu, sebagai komoditas, sebuah komoditas, komoditas tersebut hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi persyaratan sil'ah. Sil'ah berarti barang yang dapat diperdagangkan dengan dasar dan manfaat yang jelas," ungkap Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed