Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Xi Jinping Desak Reunifikasi Taiwan di Tengah Ketegangan Regional

Smallest Font
Largest Font

Ketegangan antara China dan Taiwan kembali menjadi perhatian setelah Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa penyatuan kedua wilayah harus terwujud. Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Kamis (12/11/2026), bertepatan dengan peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen, di tengah meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Taiwan.

Dalam pidatonya, Xi menyebut penyelesaian persoalan Taiwan sebagai misi penting Partai Komunis China. Ia menyatakan Beijing tetap mengutamakan pendekatan damai melalui dialog berdasarkan prinsip satu China tanpa secara terbuka membahas kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Xi menggunakan momentum peringatan Sun Yat-sen untuk kembali menegaskan pandangan Beijing mengenai persatuan nasional.

"Arus sejarah tidak dapat dihentikan," kata Xi Jinping dalam pidatonya.

Presiden China tersebut kemudian menegaskan keyakinannya bahwa penyatuan Taiwan merupakan tujuan yang tidak dapat dihindari menurut pemerintah Beijing.

"Reunifikasi tanah air sepenuhnya harus diwujudkan, dan hal itu pasti akan terwujud," tegas Xi.

Dalam pemberitaan Reuters, Xi juga menyampaikan bahwa China mempertahankan kebijakan reunifikasi damai dan konsep satu negara, dua sistem. Beijing menyatakan kedua sisi Selat Taiwan merupakan bagian dari satu negara serta menginginkan penolakan terhadap kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Taiwan.

Xi kembali menghubungkan gagasan persatuan nasional dengan warisan sejarah Sun Yat-sen.

"Bapak Sun Yat-sen secara konsisten menjunjung tinggi persatuan negara dan menentang tegas semua tindakan yang memecah belah bangsa," ujar Xi.

Dalam laporan CNBC Indonesia yang mengutip Channel News Asia, Xi juga mengulangi pesan mengenai kepastian reunifikasi.

"Gelombang sejarah tidak dapat dihentikan," kata Xi Jinping.

Ia kemudian kembali menyampaikan keyakinannya mengenai penyatuan wilayah tersebut.

"Penyatuan kembali ibu pertiwi secara utuh harus diwujudkan, dan itu pasti akan terwujud," tegas Xi.

Namun, pemerintah Taiwan menolak konsep satu negara, dua sistem yang ditawarkan Beijing. Dewan Urusan Daratan Taiwan menilai model tersebut berpotensi menempatkan pulau itu di bawah kendali otoriter Partai Komunis China.

Juru Bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan Liang Wen-chieh menilai pernyataan terbaru Xi tidak membawa perubahan berarti dibandingkan sikap Beijing sebelumnya.

"Mengenai susunan kata tentang penyatuan Taiwan, tidak jauh berbeda dengan masa lalu," ujar Liang Wen-chieh.

Ketegangan juga terlihat dalam aktivitas militer di sekitar pulau tersebut. Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 29 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16 dan pesawat nirawak, pada Kamis (12/11/2026).

Menurut CNBC Indonesia, pesawat-pesawat tersebut menjalankan patroli kesiapan tempur gabungan bersama kapal perang China di sekitar Taiwan. Beijing juga dilaporkan memperluas jangkauan operasional militernya hingga kawasan Pasifik.

Presiden Taiwan Lai Ching-te dan Partai Progresif Demokratik terus mempertahankan identitas politik terpisah dari China. Beijing sendiri menolak berdialog dengan Lai dan menyebutnya sebagai tokoh separatis.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Jepang. Laporan Keamanan China 2027 yang diterbitkan Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang menyoroti upaya Beijing memperkuat kendali strategis di Laut China Selatan untuk mengurangi kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat apabila terjadi konflik di Taiwan.

Menurut laporan yang diberitakan Kyodo News, China memperluas kemampuan angkatan laut untuk memproyeksikan kekuatan hingga jauh dari wilayah daratan. Laut China Selatan dinilai menjadi salah satu pijakan strategis Beijing dalam menghadapi persaingan militer dengan Amerika Serikat.

Laporan tersebut juga menyoroti kemungkinan penguasaan Selat Bashi, yang berada di antara Taiwan dan Filipina. Jika China berhasil memperoleh keunggulan udara dan maritim di selatan Taiwan, posisi militernya dinilai dapat menguntungkan dalam operasi menuju pulau tersebut dari arah Laut China Selatan.

Selain kekuatan militer konvensional, laporan Jepang mengidentifikasi penggunaan penjaga pantai dan milisi maritim China untuk memperluas pengaruh melalui tekanan yang tidak mencapai tingkat konflik bersenjata.

Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang merekomendasikan peningkatan kerja sama pertahanan antara Jepang dan ASEAN, termasuk penyediaan radar, kapal patroli, serta teknologi pertahanan. Laporan itu juga mendorong penguatan kemitraan dengan Australia, Inggris, Kanada, dan negara lainnya guna menjaga kebebasan navigasi.

Laporan Keamanan China 2027 merupakan edisi ke-17 dan disusun berdasarkan analisis para peneliti Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang. Dokumen tersebut tidak mewakili posisi resmi pemerintah Jepang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed