Yassierli Siapkan Formula UMP 2027 Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pemerintah mulai mempersiapkan mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026), sembari menegaskan bahwa pembahasan formula akan melibatkan lembaga pengupahan nasional dan daerah, seperti dilansir dari Detik Finance.
Yassierli belum mengungkapkan rincian formula maupun besaran kenaikan upah minimum untuk tahun depan. Menurut dia, pemerintah perlu membahas ketentuan pengupahan terlebih dahulu bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), termasuk mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menaker menjelaskan bahwa pembahasan awal akan menjadi bagian dari proses penyusunan ketentuan pengupahan sesuai amanat undang-undang baru.
"Langkah pertama kita tentu pembahasan dulu di LKS Tripnas, kemudian di Depenas. Kita harus sepakati lagi yang diminta oleh undang-undang kan mempertimbangkan KHL. Nah itu kita bahas dulu di Depenas nanti," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Untuk penetapan nominal UMP 2027, Yassierli menyatakan bahwa kewenangan menentukan upah minimum tetap berada di tangan gubernur. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah serta formula yang disusun berdasarkan ketentuan baru.
Ia menegaskan bahwa besaran kenaikan belum dapat dipastikan sebelum proses pembahasan formula selesai. Pemerintah masih perlu menyelaraskan mekanisme penetapan upah dengan semangat regulasi ketenagakerjaan yang baru.
"Kalau masalah besaran kan nanti formulanya itu sesuai dengan semangat undang-undang yang baru, tetap gubernur yang akan menentukan masukan dari Dewan Pengupahan Daerah," jelas Yassierli.
Usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7% hingga 9,5% yang sebelumnya disampaikan kalangan buruh juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan. Usulan tersebut belum menjadi keputusan resmi mengenai besaran kenaikan upah minimum tahun depan.
Yassierli menyebut aspirasi pekerja akan dikaji melalui mekanisme pengupahan di tingkat nasional dan daerah sebelum penetapan dilakukan.
"Ya itu kan satu masukan dari buruh. Nanti kan tentu juga nanti dikaji di Dewan Pengupahan Nasional, nanti juga Dewan Pengupahan Daerah," tutur Yassierli.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow