Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Airlangga Dorong Penyaluran BSU 2026 Lewat Rekening

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mengarahkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui rekening bank milik penerima untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi persyaratan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut di kantornya pada Kamis (12/11/2026), sebagaimana dilansir dari Money.

Perubahan mekanisme ini membuat penyaluran melalui PT Pos Indonesia tidak lagi menjadi jalur yang diharapkan pemerintah. Sebelumnya, kantor pos digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada pekerja yang belum memiliki rekening.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan seluruh penerima BSU mempunyai rekening untuk menerima bantuan secara langsung.

"BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat (PT Pos Indonesia), tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia kembali menyampaikan harapan agar seluruh bantuan tahun ini dapat disalurkan melalui rekening penerima. Mekanisme tersebut sejalan dengan arahan pemerintah mengenai kepemilikan rekening bagi penerima bantuan.

"Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut sekaligus sehingga total yang diterima setiap pekerja mencapai Rp 900.000.

Ketentuan penerima BSU 2026 menetapkan sejumlah persyaratan administratif dan batas penghasilan. Pekerja harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja harus mempunyai upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan.

Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU juga tidak termasuk kelompok yang diprioritaskan berdasarkan ketentuan tersebut.

Untuk menentukan batas penghasilan, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas maksimal penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, pekerja di wilayah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Ketentuan pembulatan batas upah juga berlaku dalam perhitungan tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data kepesertaan dan besaran upah menjadi salah satu dasar penetapan penerima BSU 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed