Kemnaker Tunda Pencairan BSU 2026 Rp 900.000
Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober hingga Desember belum terealisasi karena masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut pada Sabtu (14/11/2026), seperti dilansir dari Money.
Pekerja yang memenuhi persyaratan direncanakan menerima bantuan total Rp 900.000 untuk tiga bulan. Pemerintah sebelumnya menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.
Yassierli memastikan bahwa pemerintah belum memulai penyaluran bantuan karena tahapan administrasi masih berjalan di Kementerian Keuangan.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Informasi mengenai pencairan dan penerima bantuan diminta hanya mengacu pada saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Yassierli.
Rencana penyaluran BSU Oktober-Desember 2026 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Airlangga, setiap pekerja yang memenuhi ketentuan akan memperoleh Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah merencanakan pembayaran sekaligus sehingga total bantuan setiap penerima mencapai Rp 900.000.
Selain besaran bantuan, pemerintah juga merencanakan penyaluran melalui rekening bank penerima. Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening perbankan.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan program penyediaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum mempunyai rekening.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketentuan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026. Persyaratan lainnya adalah memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, daerah tanpa UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU. Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak termasuk penerima bantuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow