Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Airlangga Arahkan Penyaluran BSU 2026 Lewat Rekening

Smallest Font
Largest Font

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diarahkan menggunakan rekening bank milik penerima, sesuai arahan Presiden agar seluruh pekerja yang memperoleh bantuan memiliki rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut di kantornya pada Kamis (12/11/2026), dilansir dari Money.

Kebijakan ini mengubah mekanisme bagi penerima yang sebelumnya mengandalkan layanan kantor pos karena belum memiliki rekening. Pemerintah kini mengharapkan seluruh penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening penerima.

Airlangga menjelaskan bahwa rekening menjadi jalur utama pencairan BSU sesuai arahan Presiden.

“BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat (PT Pos Indonesia), tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia kembali menekankan bahwa pemerintah mengharapkan seluruh penerima dapat memperoleh bantuan melalui rekening masing-masing.

“Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” ujar Airlangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, BSU diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus dengan total Rp 900.000 per orang.

Ketentuan penerima mengacu pada sejumlah kriteria yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Batas upah maksimal adalah Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

Selain itu, bantuan tidak diberikan kepada anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU juga tidak termasuk kelompok yang diprioritaskan.

Untuk menentukan batas penghasilan, Kemnaker menggunakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama.

Kemnaker juga meminta perusahaan dan pemberi kerja memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data kepesertaan dan besaran upah tersebut menjadi salah satu dasar penetapan penerima BSU 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed