Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Amran Copot Delapan Pejabat Bulog dan Bapanas Terkait Beras Subsidi

Smallest Font
Largest Font

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras subsidi di Jakarta. Pada Kamis (29/10), Amran mengumumkan langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sementara penyelidikan dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium masih berlangsung.

Selain delapan pejabat yang dicopot, dua pejabat lainnya menerima surat peringatan. Menurut Amran, pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pejabat tersebut masih berjalan dan perkara dugaan pengoplosan telah memasuki proses hukum.

Amran menyampaikan jumlah pejabat yang dikenai tindakan administratif dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan.

"Hari ini kita, Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Peringatan ada (kepada) dua (orang), (diberikan) peringatan. Delapan (orang) kita copot," kata Amran.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengoplosan beras SPHP yang ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Amran mengatakan telah ada tersangka, tetapi belum mengungkap identitas maupun jabatan pihak-pihak yang terlibat.

Menurut penjelasan Amran, modus yang diduga digunakan pelaku bermula dari pembelian beras SPHP melalui mekanisme resmi Bulog. Beras kemudian dikeluarkan dari kemasan aslinya, dipindahkan ke karung lain, lalu dijual sebagai beras premium atau dicampur untuk dipasarkan dengan harga lebih tinggi.

Amran menilai praktik tersebut merugikan masyarakat karena beras SPHP merupakan komoditas bersubsidi yang ditujukan untuk membantu konsumen memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Jadi, dia ini membeli (beras SPHP), order ke Bulog. Setelah diorder, dijual kan. Nah, yang pembeli ini dibongkar bungkusannya kemudian masukkan karung.

Ini dua (hal) biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," jelas Amran.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa enam pejabat Bulog dinonaktifkan, sedangkan dua pejabat Bapanas dicopot. Dua pejabat lainnya mendapat surat teguran. Menurut Rizal, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan wilayah dan jajaran yang bertugas mengawasi distribusi beras pemerintah.

Rizal menjelaskan keputusan penonaktifan enam pejabat Bulog dan pemberian teguran kepada dua orang diambil setelah arahan Amran serta rapat direksi perusahaan.

"Jadi atas tunjuk dari Pak Mentan (Amran) dan direksi (Bulog), rapat direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran," kata Rizal.

Menurut Rizal, penonaktifan diberlakukan selama pemeriksaan untuk mencegah kemungkinan hilangnya bukti. Ia menegaskan bahwa langkah administratif tersebut tidak berarti para pejabat sudah terbukti terlibat dalam pengoplosan.

Rizal mengatakan pejabat yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika tidak ditemukan keterlibatan, nama baik mereka akan dipulihkan.

Dalam perkara yang sama, Bulog menyebut seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang membeli beras SPHP melalui aplikasi Klik SPHP. Penelusuran internal perusahaan menunjukkan bahwa pembelian tersebut tercatat melalui prosedur resmi, tetapi polisi masih mendalami dugaan penyalahgunaan setelah beras dibeli.

Rizal menjelaskan pembelian beras SPHP oleh mitra RPK umumnya dibatasi sekitar dua hingga empat ton dalam satu kali pemesanan. RH diduga memesan empat ton beras selama dua hari berturut-turut, sehingga pola pembelian tersebut turut diperiksa dalam penyelidikan.

Untuk memperluas penelusuran, Bulog membentuk satuan tugas bersama kepolisian guna menyelidiki kemungkinan keterlibatan pegawai internal. Perusahaan juga berencana memeriksa mitra RPK di seluruh Indonesia, terutama pihak yang melakukan pemesanan dalam jumlah besar atau dengan frekuensi tidak wajar.

Amran mengatakan pemeriksaan terhadap jajaran Bulog dan Bapanas akan terus berlanjut. Pemerintah juga berencana memperketat pengawasan distribusi beras subsidi dan menerbitkan surat edaran untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed