Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

AS Bongkar Penipuan Bantuan Kuliah Rp 3,6 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Penipuan bantuan pendidikan tinggi di Amerika Serikat terungkap setelah Departemen Kehakiman AS menemukan jaringan yang menggunakan identitas curian dan kecerdasan buatan (AI) untuk mencairkan dana pemerintah. Pada Kamis (29/10/2026), lima orang didakwa dalam penyelidikan nasional yang memperkirakan kerugian mencapai lebih dari 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun. Pengungkapan tersebut menjadi hasil pertama Operation Ghostbusters, operasi penyelidikan nasional terhadap penyalahgunaan bantuan biaya kuliah federal.

Menurut Departemen Kehakiman AS, praktik penipuan ini telah berlangsung setidaknya sejak 2021. Dilansir dari Tekno, penyidik menemukan 830.840 FSA ID atau identitas untuk mengakses sistem bantuan mahasiswa yang berpotensi palsu selama September hingga Oktober 2026. Identitas tersebut berkaitan dengan permohonan dana bantuan hampir 130 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,34 triliun.

Modus yang digunakan adalah mencuri data pribadi warga AS untuk mengajukan bantuan pendidikan federal. Nama korban kemudian didaftarkan sebagai mahasiswa di kampus yang terkadang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka, meskipun korban tidak pernah mengikuti perkuliahan.

Istilah "mahasiswa hantu" merujuk pada pendaftar fiktif yang tercatat aktif di perguruan tinggi. Setelah bantuan pemerintah dicairkan, pihak kampus memotong biaya kuliah, sedangkan sisa uangnya dialihkan ke rekening yang dibuka menggunakan nama orang lain. Para perantara kemudian memindahkan dana tersebut ke luar negeri. Departemen Kehakiman AS menyebut sebagian perantara merupakan warga negara Kenya.

Penggunaan AI juga menjadi bagian dari modus operandi jaringan tersebut. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mengisi formulir pendaftaran, mengerjakan tugas perkuliahan, dan membuat mahasiswa palsu terlihat benar-benar mengikuti kegiatan akademik. Pejabat federal juga mengungkap bahwa pelaku membayar orang lain untuk menghadiri kelas virtual. Cara tersebut digunakan untuk mempertahankan kesan bahwa mahasiswa yang terdaftar merupakan peserta perkuliahan sungguhan.

Salah satu terdakwa merupakan warga negara Kenya yang tinggal di Virginia. Berdasarkan hasil penyelidikan, orang tersebut menerima lebih dari 700 kali setoran sisa bantuan pendidikan dengan nilai keseluruhan sekitar 1,44 juta dollar AS atau Rp 25,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 1,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 23,4 miliar ditransfer ke sejumlah rekening di AS dan Kenya.

Transaksi tersebut menjadi bagian dari aliran dana yang ditelusuri penyidik. Di New Jersey, tiga perantara lainnya diduga menerima lebih dari 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 18 miliar. Dana tersebut kemudian dikirim kepada rekan mereka di Kenya yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang mengaku menjalankan bisnis safari.

Terdakwa kelima merupakan warga negara Kenya yang tinggal di Nebraska. Dalam dakwaan, ia disebut mempertahankan 30 persen hasil penipuan dan mengirimkan sisanya ke Kenya.

Selain menelusuri transaksi perbankan, penyidik menyita aset kripto senilai lebih dari 750.000 dollar AS atau sekitar Rp 13,5 miliar dari akun milik seorang warga Kenya. Departemen Kehakiman AS menyebut penyitaan tersebut sebagai tindakan pertama divisi penegakan penipuannya di luar negeri. FBI telah mengidentifikasi kerugian lebih dari 32 juta dollar AS atau sekitar Rp 576 miliar.

Penyelidikan masih berlangsung dengan lebih dari 40 perkara yang ditangani di 26 kantor lapangan FBI. Seluruh terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahan mereka dibuktikan melalui proses pengadilan.

Di sisi pencegahan, Kementerian Pendidikan AS mulai memperketat verifikasi identitas pemohon bantuan melalui sistem FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon yang masuk kategori berisiko tinggi diwajibkan menjalani pemeriksaan identitas menggunakan kamera secara langsung.

Proses tersebut juga mengharuskan pemohon menunjukkan dokumen identitas resmi, seperti surat izin mengemudi atau paspor. Jika pemeriksaan awal gagal, pemohon harus menghubungi kantor bantuan keuangan kampus untuk menjalani verifikasi tambahan. Pemeriksaan melalui kamera wajib dilakukan menggunakan ponsel atau tablet. Kebijakan tambahan ini sebelumnya mendapat perhatian kelompok advokasi mahasiswa dan asosiasi bantuan keuangan pada 2025.

Kedua kelompok tersebut memperingatkan bahwa persyaratan verifikasi tambahan berpotensi meningkatkan beban administrasi. Mereka juga menilai prosedur tersebut dapat menyulitkan mahasiswa yang sebenarnya memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan pendidikan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Disclaimer

This article was automatically rewritten by AI based on source: tekno.kompas.com without altering the facts of the original article.
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed