Azerbaijan Desak Prancis Hentikan Tuduhan Campur Tangan
Ketegangan diplomatik antara Azerbaijan dan Prancis kembali mencuat setelah Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menanggapi pernyataan Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Dalam pernyataan yang diterbitkan pada 14 Oktober 2026, Azerbaijan menolak tuduhan terkait dugaan campur tangan dalam perjuangan hak-hak masyarakat di Kaledonia Baru dan wilayah seberang laut Prancis lainnya.
Menurut laporan Yeniavaz.com, tanggapan tersebut berkaitan dengan pidato Barrot pada 13 Oktober dalam OECD Global Forum on Building Trust and Strengthening Democracy. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menilai tuduhan yang disampaikan dalam forum tersebut tidak berdasar dan mencerminkan sikap konfrontatif Prancis terhadap Azerbaijan.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyampaikan kecaman terhadap tuduhan tersebut sekaligus menyoroti persoalan hak-hak penduduk di wilayah seberang laut Prancis.
"Kami mengecam keras tuduhan terbaru yang tidak berdasar terhadap Azerbaijan yang disampaikan oleh Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dalam pidatonya pada 13 Oktober di OECD Global Forum on Building Trust and Strengthening Democracy. Tuduhan menteri Prancis terhadap Azerbaijan menunjukkan bahwa pihak Prancis belum meninggalkan retorika konfrontatif dalam hubungannya dengan negara kami. Menuduh Azerbaijan mencampuri perjuangan masyarakat yang tinggal di Kaledonia Baru dan wilayah seberang laut Prancis lainnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka sama sekali tidak berdasar.
Mengaitkan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai perkembangan di wilayah seberang laut Prancis dengan campur tangan asing tanpa alasan yang jelas merupakan upaya untuk mengaburkan kehendak dan kekhawatiran penduduk di wilayah tersebut. Para pejabat Prancis yang berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum sebaiknya terlebih dahulu memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam kebijakan negara mereka sendiri. Kami menyerukan kepada pihak Prancis untuk menghentikan tuduhan tidak berdasar terhadap Azerbaijan serta mematuhi prinsip saling menghormati, kesetaraan kedaulatan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri dalam hubungan internasional," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Azerbaijan.
Pemerintah Azerbaijan juga menyoroti keterkaitan antara perbedaan pandangan mengenai situasi di wilayah seberang laut Prancis dan tuduhan campur tangan asing. Menurut pernyataan tersebut, pengaitan itu mengabaikan aspirasi serta kekhawatiran masyarakat setempat.
Selain menolak tuduhan tersebut, Azerbaijan mempertanyakan konsistensi penerapan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dalam kebijakan Prancis sendiri. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan meminta pemerintah Prancis menghormati kesetaraan kedaulatan dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow