Azerbaijan Peringatkan Warganya Hindari Perjalanan ke Prancis
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negaranya yang hendak mengunjungi Prancis menyusul meningkatnya kerusuhan, insiden kekerasan, dan aksi pembangkangan sipil di negara tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026, pemerintah Azerbaijan menyarankan agar perjalanan yang tidak mendesak ditunda demi menjaga keselamatan warga.
Menurut laporan Trend.az dan BAKU.WS, imbauan tersebut juga ditujukan kepada warga Azerbaijan yang sudah berada di Prancis. Mereka diminta menerapkan langkah-langkah keselamatan, menjauhi tempat ramai, serta memantau informasi terbaru melalui sumber resmi.
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan tidak merinci lokasi kejadian maupun jumlah insiden yang menjadi dasar peringatan tersebut dalam keterangan yang dikutip kedua media itu. Pemerintah juga mengarahkan warga yang menghadapi keadaan darurat untuk menghubungi Kedutaan Besar Azerbaijan di Prancis.
Kedutaan tersebut beralamat di 78 Avenue d'Iéna, Paris, 75116. Berdasarkan informasi yang dimuat BAKU.WS, warga dapat menghubungi perwakilan diplomatik Azerbaijan melalui nomor +33 (0) 1 44 18 60 20 atau +33 (0) 1 44 18 60 23.
Peringatan perjalanan ini muncul di tengah ketegangan hubungan diplomatik antara Azerbaijan dan Prancis. Pada 14 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan sebelumnya menanggapi pernyataan Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang disampaikan dalam OECD Global Forum on Building Trust and Strengthening Democracy pada 13 Oktober.
Dalam pernyataan yang dilaporkan Report.az, juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan Aykhan Hajizada menolak tuduhan bahwa negaranya mencampuri perjuangan masyarakat Kaledonia Baru dan wilayah seberang laut Prancis lainnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Hajizada menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyatakan bahwa pernyataan pejabat Prancis mencerminkan sikap konfrontatif terhadap Azerbaijan. Ia juga menyoroti perlunya penerapan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum secara konsisten dalam kebijakan Prancis.
Dalam pernyataan yang sama, pemerintah Azerbaijan meminta Prancis menghentikan tuduhan yang dinilainya tidak berdasar serta menghormati prinsip saling menghormati, kesetaraan kedaulatan, dan larangan campur tangan dalam urusan internal negara lain.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow