Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bawaslu Solo Siapkan Eksepsi dalam Gugatan Ijazah Jokowi

Smallest Font
Largest Font

Keberatan hukum menjadi strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo dalam menghadapi gugatan perdata mengenai administrasi ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara yang diajukan Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin, Bawaslu menyiapkan argumentasi untuk menanggapi tudingan kelalaian pengawasan persyaratan administrasi pencalonan politik. Menurut keterangan Bawaslu Solo, penggugat mempermasalahkan salinan ijazah yang digunakan Jokowi dalam sejumlah tahapan pencalonan, mulai dari Wali Kota Solo hingga Presiden RI.

Persoalan yang disorot adalah tidak tercantumnya tanggal pengesahan secara jelas pada salinan ijazah yang telah dilegalisasi. Penggugat menilai kondisi tersebut sebagai persoalan administratif yang berkaitan dengan ketentuan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008. Namun, tudingan tersebut merupakan dalil pihak penggugat yang masih menjadi bagian dari proses hukum.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Puji Setyo Santoso, menyatakan timnya telah mempersiapkan langkah untuk menghadapi gugatan. Ia juga menjelaskan bahwa persidangan belum membahas pokok perkara.

"Namun demikian, agenda persidangan saat ini belum masuk ke dalam substansi pokok perkara. Kami masih mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan oleh pengadilan," ujar Puji Setyo Santoso. Puji, yang akrab disapa Tyo, menyampaikan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menerima eksepsi atau keberatan yang diajukan Bawaslu Solo. Keyakinan tersebut, menurut keterangannya, didasarkan pada adanya putusan pengadilan terdahulu dalam perkara dengan substansi serupa.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara bernomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst didaftarkan pada 10 Juni 2026. Selain Bawaslu Solo, gugatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Perkara itu telah melalui proses mediasi pada Juli 2026, tetapi belum menghasilkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Persidangan selanjutnya masih mengikuti tahapan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara pemeriksaan pokok perkara belum dimulai.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed