Bawaslu Solo Hadapi Gugatan soal Administrasi Ijazah Jokowi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pengawasan persyaratan administrasi ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo hingga Presiden RI. Dalam sidang pada Rabu, 14 Oktober 2026, lembaga tersebut menyatakan telah menyiapkan argumentasi hukum untuk menghadapi gugatan yang diajukan Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara bernomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu didaftarkan pada 10 Juni 2026. Gugatan tersebut melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu RI, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kota Surakarta, serta Universitas Gadjah Mada (UGM).
Radio Republik Indonesia (RRI) melaporkan persidangan pada 14 Oktober 2026 belum membahas pokok perkara. Sidang juga kembali tertunda setelah pihak penggugat berencana menambahkan saksi dan ahli.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta, Setyo Puji Santoso, menyatakan lembaganya menghormati langkah hukum penggugat dan telah menyiapkan catatan untuk disampaikan di persidangan.
“Jika melihat pokok perkara yang ada dalam gugatan tersebut, ada beberapa catatan dari kami untuk kita sampaikan dalam persidangan nanti. Namun demikian, agenda persidangan kali ini belum masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga kita masih mengikuti tahapan persidangan yang telah diagendakan,” kata Setyo Puji Santoso pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut keterangan Bawaslu Surakarta yang diberitakan CNN Indonesia, inti gugatan berkaitan dengan dugaan kelalaian lembaga tersebut dalam mengawasi kelengkapan administrasi ijazah Jokowi selama proses pencalonan pada berbagai jabatan publik.
Penggugat mendalilkan bahwa salinan ijazah yang telah dilegalisasi dan digunakan dalam pencalonan Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Mereka menilai kondisi tersebut sebagai cacat administratif yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008.
Setyo menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki argumentasi hukum tersendiri untuk menanggapi dalil tersebut. Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap keberatan hukum atau eksepsi yang telah disiapkan lembaganya.
Dalam keterangan yang dikutip CNN Indonesia, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Puji Setyo Santoso, menyinggung adanya putusan pengadilan terdahulu yang dinilai memiliki kesamaan substansi dengan perkara tersebut.
“Terlebih lagi sudah ada putusan pengadilan sebelumnya yang substansi pokok perkaranya kurang lebih memiliki kesamaan,” kata Puji Setyo Santoso.
Meski optimistis terhadap eksepsi yang diajukan, Bawaslu Solo menyatakan tetap mengikuti tahapan persidangan sesuai agenda pengadilan. Perkara tersebut sebelumnya juga telah melalui proses mediasi pada Juli 2026, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Hingga sidang 14 Oktober 2026, pengadilan belum memasuki pemeriksaan substansi pokok gugatan. Dalil mengenai administrasi ijazah tersebut masih menjadi bagian dari perkara perdata yang proses hukumnya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow