Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Keputusan ini merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait keabsahan dokumen tersebut. Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 itu secara khusus mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen sebelumnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Dalam diktum keputusan tersebut, Kemendikdasmen menyatakan pencabutan berlaku terhadap dokumen yang berada pada pihak penerima maupun pihak lainnya. Keputusan itu juga menegaskan hilangnya kekuatan hukum mengikat surat keterangan tersebut berdasarkan asas erga omnes.

"Menyatakan menarik surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes)," demikian diktum keputusan tersebut. Dasar pencabutan merujuk pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Melalui putusan tersebut, MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan memerintahkan pejabat penerbit dokumen untuk menariknya.

Kemendikdasmen juga mendasarkan tindakannya pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan dokumen tersebut merupakan konsekuensi hukum dari putusan MA. Menurut dia, putusan tersebut telah berkekuatan hukum final.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril, dilansir dari Antara. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menilai pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif.

Pejabat pemerintahan wajib menjalankan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yusril juga menjelaskan bahwa tidak tersedia upaya peninjauan kembali (PK) bagi pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut. Pandangannya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatasan pihak yang berhak mengajukan PK.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," kata Yusril.

Menurut Yusril, pembatalan penyetaraan pendidikan tersebut juga berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi. Yusril mengaitkan status dokumen pendidikan itu dengan persyaratan pencalonan wakil presiden.

Ia menyebut kemungkinan konsekuensi terhadap jabatan Gibran perlu ditinjau melalui mekanisme konstitusional. "Jika penyetaraan pendidikan Gibran sudah batal, berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucapnya.

Selain persoalan persyaratan pencalonan, Yusril menyoroti gugatan Denny Indrayana dan Mersy di PTUN Jakarta mengenai surat penyetaraan pendidikan tersebut. Menurut dia, pencabutan dokumen berpotensi memengaruhi keberlanjutan pemeriksaan perkara.

Ia memperkirakan majelis hakim akan menghadapi persoalan mengenai objek sengketa karena surat yang dipermasalahkan telah resmi dicabut oleh Kemendikdasmen. "Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diterbitkan pejabat Kemendikdasmen tidak sah dan batal demi hukum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed