Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Smallest Font
Largest Font

Keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi pokok perkara yang berujung pada pembatalan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat (30/10), MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan seluruh gugatan penggugat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya serta mengadili sendiri perkara tersebut.

MA juga memerintahkan tergugat mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

"Amar putusan: Mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat," demikian petikan amar putusan MA.

Dalam pertimbangannya, MA menilai peradilan tata usaha negara (TUN) tetap memiliki kewenangan untuk mengoreksi pelanggaran administrasi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses pemilu. Keterbatasan subjek, objek, dan tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilu tidak menghapus kewenangan tersebut.

"Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas," tulis MA dalam pertimbangannya.

Menurut MA, pelanggaran administrasi terkait persyaratan calon pemimpin dapat berdampak terhadap kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin yang memenuhi ketentuan administratif.

Pertimbangan berikutnya menyangkut kedudukan hukum Subhan Palal sebagai penggugat. MA berpandangan bahwa persoalan administrasi persyaratan calon wakil presiden tidak hanya menyangkut kepentingan peserta pemilu, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas.

"Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia," demikian pertimbangan MA.

Atas dasar pandangan tersebut, MA menilai warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut memperoleh hak untuk mengajukan gugatan. Subhan dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk mempersoalkan persyaratan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MA juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026. Putusan tersebut dipandang sebagai fakta hukum baru yang telah menguji objek sengketa dan mengubah keadaan hukum.

Perubahan itu menjadi dasar bagi MA untuk mengesampingkan keberatan tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan dan kurang pihak atau plurium litis consortium. Majelis kemudian mengutamakan pemeriksaan substansi perkara berdasarkan asas ius curia novit.

"Perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural," tulis MA dalam pertimbangannya.

Pemeriksaan terhadap substansi dokumen menjadi pertimbangan penting lainnya. MA menemukan surat keterangan Kemendikbud diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan Gibran.

"Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada sertifikat kehadiran, catatan akademik dan penjelasan nilai maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," demikian pertimbangan MA.

Majelis juga menyatakan tidak menemukan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, maupun pendidikan sederajat.

Menurut MA, penyetaraan pendidikan berkurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan sistem pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma. Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan dinilai tidak memenuhi prinsip kecermatan administrasi.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tegas MA.

Putusan MA tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang sebelumnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Dengan dikabulkannya seluruh gugatan Subhan, surat keterangan Kemendikbud yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan wajib dicabut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed