Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Dorong RUU Penyadapan Usai Kasus Listyo Sigit Terungkap

Smallest Font
Largest Font

Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh sejumlah perwira tinggi kepolisian mendorong DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Persoalan ini mencuat setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh pada 3 November 2026.

Kasus tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai motif dan pihak yang terlibat, tetapi juga membuka kembali persoalan pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Penyadapan akan didorong setelah RUU Perampasan Aset diselesaikan. Menurut dia, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan batasan hukum yang jelas terhadap kegiatan penyadapan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa rancangan tersebut sudah masuk dalam agenda legislasi dan pembahasannya akan dipercepat.

"Kayaknya sih sudah ya (masuk Program Legislasi Nasional), tinggal kita dorong lagi. Ini kan insyaallah selesai nih Undang-Undang Perampasan Aset. 'Gas' besok itu Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan," ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan, penyusunan rancangan tersebut telah dimulai sejak periode DPR sebelumnya. Pembahasannya mencakup praktik penyadapan di berbagai negara, termasuk skandal politik Watergate di Amerika Serikat.

"Watergate itu kan penyadapan dilakukan untuk kepentingan politik. Jadi mirip-mirip ini nih, kalau ada kepentingan politik ini namanya Watergate Indonesia, ya. Sekarang ini," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, aturan baru harus memastikan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan yang merampas hak warga negara.

"Ini akan menjadi masukan bagi kita ya. Jangan sampai terulang kembali," kata dia.

Habiburokhman juga mengaku kecewa setelah mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap anggota Komisi III DPR.

"Tapi kalau memang kami disadap secara ilegal ya, tentu kami kecewa," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara penyadapan tersebut.

Pendalaman itu mencakup dugaan upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Yusril menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh pada 4 November 2026.

"Unsur-unsurnya itu memang mulai mengarah ke sana walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar," kata Yusril.

Komisioner Kompolnas periode 2012-2016 sekaligus kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menduga pengumpulan informasi tersebut bukan bertujuan memenuhi kepentingan negara ataupun institusi kepolisian.

Ia menilai penyidik perlu mengungkap pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan aktivitas tersebut.

"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus.

Adrianus juga menyoroti kemungkinan adanya hubungan kepentingan politik yang melatarbelakangi penggunaan kewenangan kepolisian. Menurut dia, penetapan tersangka harus dilihat dalam konteks dinamika politik dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

"Keputusan tentu menersangkakan LSP ini tidak ada yang dibayangkan. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, nampaknya masih dapat dipahami dalam konteks politik tersebut. Siapa pun yang bermain politik, harus siap dengan esensi politik pula," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menelusuri struktur komando untuk mengetahui pihak yang diduga menjadi penggagas utama tindakan tersebut.

"Saya kira pendekatan pangkat juga menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Yang pangkatnya paling tinggi tentu bisa diduga yang menjadi intellectual dader dan sekaligus paling punya motif dan sekaligus intensitas/tujuan," kata Adrianus.

Adrianus memperkirakan apabila penyidikan berkembang dengan penetapan tersangka tambahan, pihak tersebut berpotensi berasal dari jajaran pelaksana.

"Makanya, kalau setelah ini masih ada lagi yang jadi tersangka, kemungkinan hanya jajaran pelaksana saja," tuturnya.

Mantan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meminta penyidik tidak berhenti pada identifikasi pelaku penyadapan. Pengusutan harus mencakup tujuan, motif, pemberi perintah, dan seluruh pihak yang diduga terlibat.

Poengky menilai perkara tersebut serius karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

"Kasus ini benar-benar sangat mengejutkan, karena Polri dikenal sangat loyal dan tegak lurus melaksanakan tugas menjaga harkamtibmas dengan melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum," kata Poengky.

Ia meminta seluruh rangkaian tindakan diperiksa agar penyidik dapat mengidentifikasi pihak yang memerintahkan maupun menjalankan aktivitas tersebut.

"Oleh karena itu adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh-tokoh lainnya, perlu diperiksa secara serius apa tujuannya, apa motifnya, siapa yang menyuruh lakukan, siapa saja yang diduga terlibat, dan sebagainya agar clear," ujarnya.

Poengky juga mendorong penggunaan pendekatan penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation. Menurut dia, kegiatan penyadapan untuk penegakan hukum harus mengikuti persyaratan dan mekanisme perizinan yang berlaku.

"Jika dilanggar, pasti ada sanksi hukumnya. Untuk mencegahnya terulang lagi, maka pengawasan dan penegakan hukum tegas harus dilakukan," kata Poengky.

Ia turut mengingatkan bahwa ancaman penyadapan ilegal dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Poengky menyinggung pengalaman penyadapan komunikasi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono oleh Australia.

Poengky menilai pengungkapan perkara ini dapat menjadi momentum memperkuat reformasi kepolisian, terutama melalui pengawasan publik dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan.

"Terbongkarnya kasus ini menurut saya justru menjadi momentum menguatkan Reformasi Polri, karena untuk mengembalikan Polri menjadi institusi yang bersih, mau tidak mau pimpinan dan seluruh anggota Polri akan berusaha melaksanakan seluruh tugas dengan sebaik-baiknya, apalagi pengawasan publik saat ini tertuju pada Polri," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penyidikan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta hak asasi manusia seluruh pihak yang diperiksa.

Selain persoalan motif dan pengawasan, asal-usul teknologi penyadapan yang digunakan di Indonesia turut menjadi perhatian. Laporan Amnesty International berjudul A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia, yang diterbitkan pada 1 Mei 2024, mengidentifikasi sejumlah jalur perdagangan teknologi pengawasan ke Indonesia sepanjang 2017-2023.

Penelitian tersebut menggunakan dokumen perdagangan internasional, arsip perusahaan, dan pemeriksaan infrastruktur pengawasan di internet. Temuannya menghubungkan sejumlah teknologi dengan perusahaan asal Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia.

Salah satu transaksi tercatat pada 9 September 2019. Perusahaan Singapura ESW Systems Pte Ltd mengirimkan produk WINT System kepada Slog Polri senilai US$5,59 juta atau sekitar Rp100,7 miliar.

Produk tersebut dikaitkan dengan Wintego Systems, perusahaan Israel yang mengembangkan teknologi pemantauan komunikasi. Perusahaan itu juga memiliki produk Helios yang dirancang untuk menyusup ke perangkat seluler.

Penelitian Amnesty turut menemukan catatan pemasaran teknologi Wintego oleh Ataka Enterprises. Namun, hubungan antara aktivitas pemasaran tersebut dan pengiriman ESW Systems belum dapat dipastikan sebagai satu transaksi.

Temuan lainnya berkaitan dengan Heha Pte Ltd, perusahaan Singapura yang tercatat mengirimkan tiga sistem pengawasan siber kepada Polri pada 20 Mei 2020, 3 Juli 2020, dan 27 Januari 2021.

Total nilai pengiriman mencapai sekitar US$33 juta atau setara Rp594 miliar. Sebagian besar nilainya berasal dari perangkat lunak dan lisensi, sedangkan dua pengiriman perangkat keras pada 2020 bernilai sekitar US$155.000.

Pencocokan dokumen perdagangan dengan proposal teknologi yang pernah bocor menunjukkan kesamaan dengan produk Candiru, perusahaan Israel yang juga dikenal sebagai Saito Tech. Produk Cyrus milik perusahaan tersebut dirancang untuk menyusup ke komputer, jaringan, dan telepon pintar.

Kesamaan ditemukan pada spesifikasi server, komponen perangkat keras, jenis lisensi, serta waktu pengiriman. Berdasarkan gabungan dokumen dan bukti teknis, penelitian Amnesty menyimpulkan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa sistem Candiru dipasok kepada otoritas Indonesia sekitar 2020, dengan Polri sebagai kemungkinan pengguna akhir.

Jika pengiriman yang dikaitkan dengan Wintego dan Candiru digabungkan, nilainya mencapai sekitar US$38,7 juta atau hampir Rp700 miliar dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS. Angka tersebut bukan nilai resmi keseluruhan impor teknologi penyadapan Israel.

Amnesty juga menemukan jejak infrastruktur pengawasan Circles, perusahaan yang berafiliasi dengan NSO Group, di jaringan internet Indonesia. NSO Group dikenal sebagai pengembang spyware Pegasus.

Selain itu, Q Cyber Technologies yang berbasis di Luksemburg dan terhubung dengan NSO Group tercatat mengirimkan perangkat keras kepada perusahaan Indonesia pada Desember 2020. Salah satu perusahaan yang muncul dalam penelusuran adalah PT Radika Karya Utama.

Meski demikian, penelitian tersebut belum membuktikan bahwa Pegasus secara khusus telah digunakan di Indonesia. Pengiriman lain senilai US$11,06 juta pada Juli 2021 juga belum dapat diidentifikasi produsennya sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan teknologi asal Israel.

Kasus penyadapan turut menjadi sorotan dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026. Pengacara Roy Suryo mempertanyakan posisi Listyo Sigit ketika laporan kepolisian mengenai ijazah Jokowi diproses.

Dalam persidangan, Jokowi menerangkan bahwa dirinya memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 dari Universitas Gadjah Mada. Ia menyatakan dokumen tersebut telah menjalani pemeriksaan laboratorium forensik Polri dan dinyatakan identik serta autentik setelah dibandingkan dengan ijazah rekan seangkatannya.

Jokowi terlebih dahulu menegaskan jumlah dokumen pendidikan yang dimilikinya.

"Ijazah saya, sekali lagi, hanya ijazah S-1 satu, SMA juga satu, SMP juga satu, SD juga satu," ujar Jokowi.

Pengacara Roy kemudian meminta Jokowi menyebutkan pimpinan kepolisian ketika laporan terkait ijazah tersebut diterima dan diperiksa.

"Siapa pimpinan Kepolisian Republik Indonesia saat itu, Saudara membuka laporan kepolisian, laporan Saudara diterima, ijazah Saudara diuji oleh laboratorium forensik, Saudara masih ingat siapa pimpinan Kapolri saat itu?" tanya pengacara Roy.

Jokowi menilai identitas pimpinan kepolisian saat itu merupakan hal yang telah diketahui secara umum.

"Yang Mulia, saya kira kita tahu semuanya," jawab Jokowi.

Setelah kembali diminta memberikan jawaban untuk kepentingan pencatatan fakta persidangan, Jokowi menyebut nama Listyo Sigit Prabowo.

"Saya minta jawaban Saudara supaya ini menjadi fakta persidangan. Siapa? Kapolri saat itu saat Saudara membuka laporan kepolisian, ijazah Saudara diuji laboratorium forensik?" tanya pengacara Roy.

"Pak Listyo Sigit," jawab Jokowi.

Pengacara Roy kemudian mempertanyakan apakah Jokowi yang melantik Listyo Sigit sebagai Kapolri ketika masih menjabat Presiden. Jaksa penuntut umum langsung mempersoalkan relevansi pertanyaan tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa.

"Pak Listyo Sigit. Apakah Pak Listyo Sigit saat menjadi Kapolri itu Saudara yang melantik atau Saudara angkat menjadi Kapolri pada saat Saudara menjadi Presiden?" tanya pengacara Roy.

Jaksa menyampaikan keberatan kepada majelis hakim karena menilai pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara.

"Mohon izin Majelis, keberatan dengan relevansi dengan pokok perkara, Majelis. Tidak ada kaitan dengan pokok perkara," ujar jaksa.

Pengacara Roy kemudian mempertahankan pertanyaannya dan menyebut persoalan tersebut sederhana.

"Sebenarnya, Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, pertanyaan saya sederhana kok. Tidak bertele-tele," ujar pengacara Roy.

Hakim meminta pengacara Roy mengendalikan nada bicara sebelum melanjutkan pemeriksaan saksi.

"Advokat, turunkan ya suaranya," ujar hakim.

Pengacara Roy menerima teguran tersebut.

"Ya, baik," timpal pengacara Roy.

Hakim selanjutnya menanyakan kesediaan Jokowi menjawab pertanyaan mengenai pelantikan Listyo Sigit.

"Saksi bersedia menjawab?" tanya hakim.

Jokowi menyatakan keberatan memberikan jawaban karena menurutnya persoalan tersebut sudah diketahui publik.

"Saya keberatan menjawab, Yang Mulia, karena semua orang juga sudah tahu," jawab Jokowi.

Pengacara Roy kemudian menyampaikan kesimpulan dari jawaban tersebut. Jaksa kembali mengajukan keberatan karena menilai kesimpulan itu tidak boleh dibebankan kepada saksi.

"Oke. Sudah tahu ya, berarti sudah tahu itu berarti Saudara yang angkat ya?" ujar pengacara Roy.

Jaksa kembali meminta majelis hakim menanggapi pernyataan tersebut.

"Majelis mohon izin. Keberatan, Majelis. Ini menyimpulkan Majelis, mohon izin," ujar jaksa.

Hakim mengingatkan pengacara Roy agar mengajukan pertanyaan secara jelas dan tidak memberikan tekanan kepada saksi. Majelis juga merujuk ketentuan Pasal 214 ayat 7 dan Pasal 143 sebagaimana disebutkan dalam persidangan.

"Dengarkan dulu advokat, ya. Jadi bertanya, dijawab. Kan sudah ada ketentuannya.

Jangan memutar pertanyaan, jangan membuat rancu, jangan juga ada kata-kata yang kencang atau melecehkan atau apa pun. Baca kembali ya di 214 ayat 7, di 143 saksi juga punya hak ya untuk memberikan pertanyaan tanpa tekanan," ujar hakim.

Dalam perkara tersebut, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui penyebaran informasi tidak benar mengenai ijazah. Jaksa menggunakan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed