Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga menerima hasil pemantauan komunikasi. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan pembagian peran empat tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparan tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Masing-masing diduga memiliki tanggung jawab berbeda dalam rangkaian penyadapan yang berlangsung tanpa permohonan resmi penyidik.

Menurut penjelasan Kapolri, Listyo Sigit diduga menentukan sasaran penyadapan melalui instruksi lisan maupun pesan WhatsApp. Ia juga disebut menjadi penerima laporan akhir dari aktivitas tersebut.

"Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.

Tersangka berikutnya adalah mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, ia diduga berperan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan pemantauan kepada Listyo Sigit.

"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ujar Suyudi.

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima instruksi melalui Slamet Uliandi. Eko menjabat sebagai Plt Kabagmon sejak 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ujar Suyudi.

Peran operasional selanjutnya diduga dijalankan Ahrie Sonta, mantan Plt Kabagmon yang menjabat pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia disebut meneruskan instruksi kepada operator penyadapan, menyampaikan hasilnya kepada Listyo, serta mengarahkan pengawasan terhadap target tertentu.

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan," ujar Suyudi.

Suyudi juga mengungkap dugaan tindakan Ahrie dalam menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Perintah yang dimaksud berkaitan dengan penghapusan rekaman suara, catatan aktivitas, serta pembubaran grup komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan instruksi.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau suara dan catatan aktivitas serta pembubaran grup WhatsApp," ujar Suyudi.

Perkembangan penyidikan turut mengarah kepada seorang perwira tinggi Polri berinisial TK. Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa yang bersangkutan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan sedang menjalani pemeriksaan internal.

Menurut Johnny, pemeriksaan dilakukan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi. Keterangan TK juga dikumpulkan penyidik guna memperjelas keterlibatan setiap pihak dalam perkara tersebut.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Johnny kembali menegaskan identitas jabatan TK untuk memperjelas informasi yang disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," ujar Johnny.

Kasus tersebut juga menjadi perhatian anggota Komisi III DPR. Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen mengaku menjadi korban penyadapan, termasuk anggota keluarga mereka. DPR mendesak agar dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait turut ditindaklanjuti melalui ketentuan hukum mengenai makar.

Hingga perkembangan yang disampaikan dalam rapat tersebut, pemeriksaan internal terhadap TK dan penyidikan pidana terhadap empat tersangka masih berlangsung untuk mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan penyadapan ilegal.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed