Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Batasi RUU Perampasan Aset pada Enam Kejahatan

Smallest Font
Largest Font

DPR RI bersama pemerintah mempersempit cakupan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi enam jenis tindak pidana di luar korupsi. Kesepakatan yang dibahas pada 13 November 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengurangi daftar sebelumnya yang mencakup 13 kriteria untuk membatasi kewenangan perampasan aset sekaligus memberikan kepastian hukum.

Perubahan tersebut menghapus sejumlah kategori yang sebelumnya masuk dalam pembahasan awal, termasuk tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Korupsi tetap menjadi sasaran utama regulasi tersebut.

Enam kategori yang disepakati meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyempitan kriteria dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan karakteristik kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering menyalahgunakan kekuasaan," ujar Habiburokhman.

Ia juga menyebut aspirasi korban investasi bodong menjadi salah satu pertimbangan pembahasan. Para korban mengharapkan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian, bukan semata-mata disetorkan ke kas negara.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pembatasan tersebut berkaitan dengan penyusunan norma hukum yang tegas. Ia menilai rumusan yang terlalu luas dapat menimbulkan multitafsir dan menyulitkan proses pembuktian.

Dalam pembahasan bersama pemerintah, judul regulasi juga disepakati menjadi Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Penyesuaian itu menghilangkan penggunaan frasa ekonomi yang dinilai berpotensi memperluas cakupan pengaturan.

"Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict," ujar Soedeson dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Soedeson, prinsip lex stricta menjadi dasar penting dalam penyusunan ketentuan tersebut. Ia menilai penentuan objek perampasan aset harus dirumuskan secara terbatas agar tidak membuka peluang penafsiran yang berlebihan.

Ia juga mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam cakupan aturan apabila memenuhi karakteristik tindak pidana yang telah ditentukan.

"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," ujar Soedeson.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana inti yang dapat mencakup berbagai modus kejahatan ekonomi. Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjangkau pelanggaran tertentu di sektor perbankan maupun pasar modal.

Ia menyebut pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, dan praktik perdagangan orang dalam di pasar modal sebagai contoh perbuatan yang dapat berkaitan dengan rumusan tersebut.

"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," ujar Edward Omar Sharif Hiariej.

Penjelasan ketentuan tersebut juga mencakup penipuan investasi dan penipuan aset kripto. Namun, penerapannya tetap dibatasi pada kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau menimbulkan dampak ekonomi luas terhadap masyarakat.

Dalam proses pembahasan, Panja turut menerima masukan akademisi, perwakilan masyarakat, dan Badan Keahlian DPR RI melalui rapat dengar pendapat umum. Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah untuk memperjelas objek perampasan aset serta perlindungan hak warga negara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed