DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB
Dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu desakan DPR agar penegakan hukum berjalan tuntas sekaligus disertai pembenahan tata kelola anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026), termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen, dan sejumlah pihak swasta.
Menurut keterangan KPK yang dikutip sejumlah media pada Rabu (14/10/2026), perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia emas.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai dugaan penyalahgunaan anggaran bencana merupakan persoalan serius karena dana tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat.
"Hukum berat, wajib dihukum berat, bisa-bisanya di saat masyarakat dan negara sedang berjuang mati-matian menangani bencana, malah ada pihak yang mengkorupsi anggaran bencana. Jadi ini jelas kejahatan kemanusiaan yang memilukan," ujar Sahroni saat dihubungi pada Rabu (14/10/2026).
Sahroni menyatakan Komisi III DPR mendukung penyelidikan KPK, terlebih BNPB memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Kami mendukung penuh KPK karena BNPB merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana," ujar Sahroni.
Ia juga meminta penyidik menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa memberikan perlindungan kepada siapa pun.
"Di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi bencana, justru ada dugaan pihak yang menggerogoti dana kebencanaan. Jadi KPK harus usut tuntas siapa pun yang terlibat, dan jangan ada yang dilindungi," tegas Sahroni.
Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menekankan bahwa penanganan perkara harus dibarengi evaluasi pengadaan barang dan jasa, pengendalian internal, serta pengawasan anggaran. Menurut dia, percepatan bantuan dalam keadaan darurat tetap harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas.
"Saya sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi di lingkungan BNPB, terlebih jika benar berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanggulangan bencana," ujar Dini.
Dini menilai masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, atau sumber penghidupan akibat bencana tidak boleh kembali dirugikan oleh dugaan penyalahgunaan dana bantuan. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara cepat dan tepat.
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Dini.
Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya turut meminta evaluasi menyeluruh dan audit investigatif terhadap pengadaan darurat di BNPB. Ia menegaskan bahwa anggaran kebencanaan diperuntukkan bagi penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, dan layanan medis.
"Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR, 100 persen untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," ujar Atalia.
Atalia juga mendorong penguatan pengawasan internal dan transparansi dalam penunjukan penyedia barang dan jasa agar kewenangan dalam situasi darurat tidak disalahgunakan.
"Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Atalia.
Ia meminta pimpinan BNPB memastikan operasi tanggap darurat, distribusi logistik, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta pelayanan kesehatan tetap berjalan selama proses hukum berlangsung.
"Kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini," ujar Atalia.
Atalia menyatakan tetap menghormati penyelidikan dan penegakan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Kita tunggu pernyataan detail dan resmi dari KPK," ujar Atalia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Rustian termasuk pihak yang diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Setelah pemeriksaan, Rustian terlihat meninggalkan gedung tersebut pada Rabu sekitar pukul 14.50 WIB tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB Rustian," ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa pihak yang telah berstatus tersangka akan ditahan, sedangkan mereka yang masih berstatus saksi dapat kembali setelah pemeriksaan. KPK belum memaparkan secara terperinci konstruksi perkara maupun seluruh pihak yang diduga terlibat.
"Sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," ujar Budi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya membenarkan adanya sejumlah orang yang diamankan untuk dimintai keterangan setelah operasi pada Selasa (13/10/2026).
"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," ujar Setyo.
BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan menyampaikan bahwa lembaganya akan mendukung kebutuhan informasi penyidik sesuai ketentuan hukum.
"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Berton.
Berton menegaskan BNPB tidak akan mencampuri proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujar Berton.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow